SYEKH NURJATISYEKH NURJATI
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamMahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamKewajiban nafkah dalam keluarga atau dalam konsep fikih bahwa kewajiban nafkah itu dibebankan kepada suami, hal ini dikarenakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan maka dari itu suami dibebankan nafkah atas istri. Namun seiring berjalannya waktu, konsep nafkah yang ada dalam fikih kini seolah-olah tidak relevan lagi. Tidak sedikit justru istrilah yang berperan mencari nafkah dalam keluarga. Ini jelas pembagian peran seperti ini seolah menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. Adapun kewajiban nafkah dalam keluarga menurut KH Husein Muhammad dibebankan bukan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Pemikiran beliau bahwa pada saat itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk publik sedangkan istri makhluk domestik. Pada posisi tersebut berlangsung berabad-abad lamanya. Namun, ketika dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah. Maka menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami dalam posisi tidak mampu. Inilah yang melandasi pemikiran beliau terkait kewajiban nafkah.
Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyepakati bahwa kewajban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya.Namun, apabila tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri.Kewajiban nafkah menurut KH Husein Muhammad bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami.Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu maka dia yang wajib.KH Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena pada saat itu dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik.Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu.Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dan suami mencari nafkah, menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang peran perempuan dalam keluarga dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam mencari nafkah dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada hubungan suami-istri. Terakhir, dapat dilakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung peran perempuan dalam mencari nafkah dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
| File size | 474.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakanUpaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.menyelenggarakan
IAISYAICHONAIAISYAICHONA Keterlibatan dan implementasi CSR oleh LAZ di Pamekasan telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan harmoni sosial dan memenuhi prinsip kebermanfaatanKeterlibatan dan implementasi CSR oleh LAZ di Pamekasan telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan harmoni sosial dan memenuhi prinsip kebermanfaatan
UNIKSUNIKS Metode yang digunakan adalah metode Universal Soil Loss Equation (USLE) untuk mengetahui besarnya laju erosi dan metode Sediment Delivery Ratio (SDR) untukMetode yang digunakan adalah metode Universal Soil Loss Equation (USLE) untuk mengetahui besarnya laju erosi dan metode Sediment Delivery Ratio (SDR) untuk
UMMUMM Terutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitationTerutama untuk wilayah laut yang masih bersengketa, kegiatan power of sharing merupakan pembagian sumber daya kelautan dengan perjanjian Joint eksploitation
UNIKSUNIKS Berdasasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Peranan PemerintahBerdasasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat terwujud. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai “ Peranan Pemerintah
UNIKSUNIKS Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Pelayanan Administrasi Publik Di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi iniSerta observasi dilapangan yang menunjukkan memang sudah cukup baiknya Pelayanan Administrasi Publik Di Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi ini
UNIKSUNIKS Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan Absensi Berbasis Teknologi bagi ASN di Kantor Camat SentajoTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penggunaan Absensi Berbasis Teknologi bagi ASN di Kantor Camat Sentajo
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah diberikan setelah timbul dan diselesaikan terkait putusan gugatan sederhanaHasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah diberikan setelah timbul dan diselesaikan terkait putusan gugatan sederhana
Useful /
IBLAMIBLAM Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja terintegrasi EPC. Apakah yang menjadi penyebab terjadinyaPermasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja terintegrasi EPC. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya
UMMUMM Masyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. PerananMasyarakat masih menganggap bahwa KDRT bukan bentuk kejahatan, masih dianggap tabu, dan merupakan masalah pribadi yang tidak boleh untuk diceritakan. Peranan
UMMUMM Meskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. SehinggaMeskipun demikian, kedudukan DPD tidaklah sejajar dengan DPR, Karenanya perlu dikaji peran DPD dalam sistem desentralisasi di era otonomi daerah. Sehingga
UMMUMM Masihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yangMasihsedikitregulasiyangmemberikanperlindunganhukumterhadapperburuanikanhiu dang ikan pari baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang