SYEKH NURJATISYEKH NURJATI
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamMahkamah : Jurnal Kajian Hukum IslamKewajiban nafkah dalam keluarga atau dalam konsep fikih bahwa kewajiban nafkah itu dibebankan kepada suami, hal ini dikarenakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan maka dari itu suami dibebankan nafkah atas istri. Namun seiring berjalannya waktu, konsep nafkah yang ada dalam fikih kini seolah-olah tidak relevan lagi. Tidak sedikit justru istrilah yang berperan mencari nafkah dalam keluarga. Ini jelas pembagian peran seperti ini seolah menimbulkan ketimpangan dalam keluarga. Adapun kewajiban nafkah dalam keluarga menurut KH Husein Muhammad dibebankan bukan kepada suami, melainkan siapa yang mampu dia yang wajib. Artinya tidak terpaku kepada suami. Pemikiran beliau bahwa pada saat itu, laki-laki dianggap sebagai makhluk publik sedangkan istri makhluk domestik. Pada posisi tersebut berlangsung berabad-abad lamanya. Namun, ketika dalam konteks justru perempuan lebih mampu, lebih produktif dan suami mencari nafkah. Maka menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami dalam posisi tidak mampu. Inilah yang melandasi pemikiran beliau terkait kewajiban nafkah.
Kewajiban nafkah dalam keluarga semua ulama mazhab telah meyepakati bahwa kewajban nafkah dalam keluarga, dibebankan kepada suami atas istrinya.Namun, apabila tidak mampu memberikan nafkah yang sudah menjadi tanggung jawabnya tanpa didasari alasan yang jelas, maka hal ini menjadi hutang bagi suami kepada istri.Kewajiban nafkah menurut KH Husein Muhammad bahwa nafkah bukanlah tanggung jawab suami.Tetapi kewajiban nafkah dibebankan bagi siapa yang mampu maka dia yang wajib.KH Husein Muhammad mengatakan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena pada saat itu dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik.Hal ini didasarkan karena laki-laki lebih mampu.Namun ketika dalam konteks perempuan lebih pandai lebih mampu lebih produktif dan suami mencari nafkah, menurut beliau tidak ada unsur keadilan, sedangkan suami tidak mampu.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan kajian lebih mendalam tentang peran perempuan dalam keluarga dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dalam mencari nafkah dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada hubungan suami-istri. Terakhir, dapat dilakukan penelitian tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung peran perempuan dalam mencari nafkah dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
| File size | 474.29 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIKSUNIKS Rasio efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan kriteria yang cukup efektif, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah menunjukkan kriteriaRasio efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan kriteria yang cukup efektif, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah menunjukkan kriteria
ASY SYUKRIYYAHASY SYUKRIYYAH Rendahnya kesadaran hukum dapat memicu berbagai masalah sosial yang mengganggu ketertiban umum. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tinjauanRendahnya kesadaran hukum dapat memicu berbagai masalah sosial yang mengganggu ketertiban umum. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tinjauan
UMKLAUMKLA Studi ini menggunakan dataset sekunder dari Kaggle yang terdiri dari 1. 000 gambar yang dikategorikan ke dalam dua kelas: Senang dan Tidak Senang. DatasetStudi ini menggunakan dataset sekunder dari Kaggle yang terdiri dari 1. 000 gambar yang dikategorikan ke dalam dua kelas: Senang dan Tidak Senang. Dataset
UMMUMM Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,Adanya pengaturan tentang hak berdaulat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu UU No 5 tahun 1983 yang menyatakan hak Negara pantai atas ekploitasi,
UntikaUntika Temuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnyaTemuan studi menunjukkan bahwa ketentuan mengenai Hak Pengelolaan atas tanah negara dalam UUPA tidak diformulasikan secara eksplisit, dan posisi hukumnya
UntikaUntika Mekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkaitMekanisme penyelesaian perkara pidana di kabupaten Jember pada rumah restorative justice dilakukan melalui mediasi penal yang melibatkan pihak terkait
UntikaUntika Namun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasiNamun, Forkopimcam Kintom belum optimal dalam melaksanakan tugasnya karena menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan kemampuan deteksi dini dan komunikasi
HOSTJOURNALSHOSTJOURNALS Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem ini mampu mengurangi waktu pelaporan hingga 50%, meningkatkan akurasi data sebesar 40%, dan memberikanHasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem ini mampu mengurangi waktu pelaporan hingga 50%, meningkatkan akurasi data sebesar 40%, dan memberikan
Useful /
PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING Namun, implementasi PAI berbasis multikultural masih menghadapi tantangan terkait kompetensi pedagogis guru, desain kurikulum, dan budaya institusional.Namun, implementasi PAI berbasis multikultural masih menghadapi tantangan terkait kompetensi pedagogis guru, desain kurikulum, dan budaya institusional.
UMMUMM Kedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukumKedua, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum
UMMUMM Kedua, faktor penyebab utama KDRT adalah aspek ekonomi dan sosial-budaya, termasuk ketimpangan gender, patriarki, dan ketergantungan ekonomi. Ketiga, perguruanKedua, faktor penyebab utama KDRT adalah aspek ekonomi dan sosial-budaya, termasuk ketimpangan gender, patriarki, dan ketergantungan ekonomi. Ketiga, perguruan
UMMUMM Berdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan keteganganBerdasarkan pada UNCLOS, klaim atas suatu wilayah yang didasarkan dari apek Historis tidak dibenarkan. keberadaan nine dash line tersebut menimbulkan ketegangan