UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumDalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya di dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang seringkali timbul dalam hubungan internasional antar negara. Meningkatnya kejahatan internasional secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintas batas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Dengan semakin meningkatnya kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas ancaman terhadap stabilitas, keamanan, keselamatan individu, negara, kawasan dan dunia, maka kedudukan dan peran di dalam menempatkan Hukum Pidana Internasional sebagai suatu norma dan ketentuan hukum sudah sangat mendesak untuk diterapkan, mengingat kejahatan internasional ini dikategorikan sebagai ancaman keamanan non konvensional karena dapat mengancam seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sendi-sendi pembangunan sosial dan ekonomi serta pada gilirannya dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, kawasan, dan dunia.Upaya penanggulangan kejahatan internasional sudah diwujudkan dalam bentuk konvensi-konvensi yang bertujuan untuk menekan tindakan-tindakan yang dapat mengancam perdamaian dunia dan stabilitas negara, kawasan, dan dunia.Bagi negara Indonesia, salah satu bentuk keseriusan dalam memberantas dan menanggulangi kejahatan internasional terutama terkait tindak pidana terorisme, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.Bukti lainnya dengan meratifikasi 2 konvensi internasional tentang terorisme menjadi undang-undang.Masalah terorisme juga merupakan kajian hukum HAM internasional.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, serta bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Bagaimana peran dan kedudukan hukum pidana internasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan lintas batas negara, khususnya dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi?. 2. Apakah ada perbedaan pendekatan dan strategi penanggulangan kejahatan internasional antara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, seperti negara-negara common law dan civil law?. 3. Bagaimana pengaruh konvensi-konvensi internasional dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional, khususnya dalam hal harmonisasi hukum pidana internasional dan peningkatan kerjasama antar negara?.
| File size | 259.51 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Perubahan sosial akan selalu terjadi, namun kelompok sosial kemasyarakatan dapat mempertahankan nilai luhur budaya nenek moyang sembari mengadopsi pemikiranPerubahan sosial akan selalu terjadi, namun kelompok sosial kemasyarakatan dapat mempertahankan nilai luhur budaya nenek moyang sembari mengadopsi pemikiran
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Siswa menunjukkan pemahaman pentingnya mematuhi peraturan serta memiliki pengetahuan, perasaan, dan perilaku moral yang baik, yang berkontribusi pada kepatuhanSiswa menunjukkan pemahaman pentingnya mematuhi peraturan serta memiliki pengetahuan, perasaan, dan perilaku moral yang baik, yang berkontribusi pada kepatuhan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuanNamun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan
UMMUMM Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakanBesarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga dapat membahayakan
BINUSBINUS Editorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantanganEditorial ini memperkenalkan koleksi artikel yang membahas dinamika politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di Asia Tenggara, serta menyoroti tantangan
UNTADUNTAD 44 Tahun 2023 telah ada, implementasinya masih tidak optimal. pemerintah cenderung bersikap reaktif, dengan kekurangan fasilitas, armada, dan rendahnya44 Tahun 2023 telah ada, implementasinya masih tidak optimal. pemerintah cenderung bersikap reaktif, dengan kekurangan fasilitas, armada, dan rendahnya
UNPARUNPAR Penelitian lebih lanjut tentang jenis kebijakan ekonomi yang dipilih oleh setiap negara dan dampaknya terhadap transformasi politik diperlukan untuk menemukanPenelitian lebih lanjut tentang jenis kebijakan ekonomi yang dipilih oleh setiap negara dan dampaknya terhadap transformasi politik diperlukan untuk menemukan
UNPARUNPAR Prinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangatPrinsip dasar kebijakan politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangat
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum warisSistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum waris
UMMUMM Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.Sehingga mampu mendorong terwujudnya pembuatan perundang-undangan secara maksimal yang lebih memihak kepada daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah.
UMMUMM Kerjasama tersebut pada umumnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam di kawasanKerjasama tersebut pada umumnya meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam di kawasan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi, adanya keuntungan yang sebesar-besarnyaFaktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi, adanya keuntungan yang sebesar-besarnya