UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITASebagai negara hukum, Indonesia memiliki jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. Hierarki peraturan perundang-undangan kini diatur dalam Undang-undang atau UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme pembentukan produk hukum di daerah dilakukan dalam tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, maka pembentukan produk hukum harus dibakukan dalam sebuah pedoman. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019 pembentukan Peraturan Daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: materi muatan yang diatur dalam perda. Tahapan pembentukan perda meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi dan fasilitasi rancangan perda, penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi, dan penyebarluasan.
Beberapa daerah di Indonesia telah maju dalam penyusunan Perda, namun banyak Perda yang hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang memadai.Faktor utama kelemahan implementasi meliputi keterbatasan kemampuan penyusunan Perda yang sering meniru daerah lain tanpa menyesuaikan konteks lokal, serta ketidaksesuaian Perda dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal, yang menyebabkan diskriminasi dan kurangnya kesesuaian dengan rencana legislasi daerah.Oleh karena itu, diperlukan penataan dan pengarsipan dokumen Perda yang lebih sistematis serta peningkatan kapasitas pembuat peraturan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program peningkatan kapasitas bagi pejabat pemerintah daerah dalam menyusun Perda yang selaras dengan kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan implementasinya. Selain itu, studi komparatif antara provinsi yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam Perda dengan yang tidak dapat mengungkapkan dampak perbedaan tersebut terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah. Selanjutnya, pengembangan kerangka kerja digital untuk pengarsipan dan aksesibilitas Perda dapat dievaluasi guna meningkatkan transparansi, kemudahan pencarian, dan pemanfaatan dokumen peraturan oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lain.
| File size | 205.81 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi lintas sektor dalam mendukung implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligusArtikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi lintas sektor dalam mendukung implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus
STITMUBASTITMUBA Sertifikasi halal diterapkan pemerintah Indonesia melalui BPJPH untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang melanggar syariat Islam. Penelitian iniSertifikasi halal diterapkan pemerintah Indonesia melalui BPJPH untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang melanggar syariat Islam. Penelitian ini
UMPRUMPR Intervensi berkelanjutan yang berbasis data dan berorientasi pada pengguna sangat diperlukan agar pelayanan ini benar-benar mencerminkan prinsip good governanceIntervensi berkelanjutan yang berbasis data dan berorientasi pada pengguna sangat diperlukan agar pelayanan ini benar-benar mencerminkan prinsip good governance
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Artikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinanArtikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinan
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
UnnasUnnas Penerapan otonomi daerah di Indonesia berfokus pada prinsip desentralisasi yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan menghadapi revolusiPenerapan otonomi daerah di Indonesia berfokus pada prinsip desentralisasi yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan menghadapi revolusi
UnnasUnnas Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh, yaitu: penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabatAda beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh, yaitu: penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat
ESDMESDM Daerah ini berpotensi sebagai sumber daya energi batubara. Selain itu, tersingkapnya batuan beku diorit dan granodiorit serta batuan ultramafik di beberapaDaerah ini berpotensi sebagai sumber daya energi batubara. Selain itu, tersingkapnya batuan beku diorit dan granodiorit serta batuan ultramafik di beberapa
Useful /
BSIBSI Penelitian ini menghasilkan jumlah prediksi positif sebanyak 165 data dan jumlah prediksi negatif sebanyak 23 data, karena adanya software RapidMiner membantuPenelitian ini menghasilkan jumlah prediksi positif sebanyak 165 data dan jumlah prediksi negatif sebanyak 23 data, karena adanya software RapidMiner membantu
LP3MZHLP3MZH Penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif dan komunikatif. Penyuluhan hukum tentang dampak bullying ini diharapkan dapatPenyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan persuasif, edukatif dan komunikatif. Penyuluhan hukum tentang dampak bullying ini diharapkan dapat
INABJINABJ Latar belakang: Pola diet barat sering dikaitkan dengan penyakit inflamasi usus (IBD). Diet tinggi lemak dan gula (HFHS) digunakan dalam model eksperimentalLatar belakang: Pola diet barat sering dikaitkan dengan penyakit inflamasi usus (IBD). Diet tinggi lemak dan gula (HFHS) digunakan dalam model eksperimental
UnnasUnnas Diskresi memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, namun juga berpotensi memperburuk kesenjangan jika tidak diarahkan secara bijaksana.Diskresi memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal, namun juga berpotensi memperburuk kesenjangan jika tidak diarahkan secara bijaksana.