UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAPenggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing merupakan Pertama, masalah terdapat pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, permasalahan terdapat dalam pelasanaan hak bagi pekerja lokal atau pekerja Indonesia. Ketiga monitoring dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah mengintegrasikan regulasi tenaga kerja asing ke dalam UU Ketenagakerjaan.Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan, seperti ketidaklengkapan peraturan pendukung dan kurangnya pengawasan.Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal pemerintah menyebabkan pelaksanaan aturan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak regulasi tenaga kerja asing terhadap kesempatan kerja lokal. Selain itu, analisis efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah dalam mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing menjadi penting. Terakhir, studi tentang peran tenaga kerja asing dalam transfer teknologi dan kompetensi ke tenaga kerja Indonesia dapat memberikan wawasan baru untuk kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 143.29 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DHSJOURNALDHSJOURNAL Namun, sistem ini perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Dengan demikian, PKK dapatNamun, sistem ini perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan data. Dengan demikian, PKK dapat
YWNRYWNR ini mengindikasikan bahwa meskipun membuka peluang terjadinya kecurangan, dalam praktik perusahaan farmasi dalam sampel penelitian telah menerapkan mekanismeini mengindikasikan bahwa meskipun membuka peluang terjadinya kecurangan, dalam praktik perusahaan farmasi dalam sampel penelitian telah menerapkan mekanisme
UNYUNY Kebijakan ini, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan terhadap profesionalisme dosen, dinilai menggunakan model evaluasi CIPP (Context,Kebijakan ini, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan terhadap profesionalisme dosen, dinilai menggunakan model evaluasi CIPP (Context,
STIAP JEMBERSTIAP JEMBER Kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ambulu belum optimal karena keterlambatan buku nikah, kurangnya sosialisasi, dan ketidaktelitian pencatatan.Kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Ambulu belum optimal karena keterlambatan buku nikah, kurangnya sosialisasi, dan ketidaktelitian pencatatan.
JURNALKUJURNALKU Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya,Penyebarannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan seluruh negara harus segera memberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi warga negaranya,
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Tugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. SehinggaTugas panitera dan panitera pengganti sangat berat, sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa putusan hakim tergantung kepada berita acara sidang. Sehingga
UMMUMM Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep profetik diharapkan dapat menjadi ideal sosial masa depan serta pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugasHasil penelitian menunjukkan bahwa konsep profetik diharapkan dapat menjadi ideal sosial masa depan serta pedoman bagi setiap ASN dalam menjalankan tugas
KOMPETIFKOMPETIF Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 61 orang yang sedang mengurus KTP di KantorAnalisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 61 orang yang sedang mengurus KTP di Kantor
Useful /
UNRIKAUNRIKA Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjaminPasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Di satu sisi, poligami dianggap sebagai ketentuan ilahi dengan hikmah menjaga keturunan, mencegah zina, dan memberi perlindungan bagi perempuan. Di sisiDi satu sisi, poligami dianggap sebagai ketentuan ilahi dengan hikmah menjaga keturunan, mencegah zina, dan memberi perlindungan bagi perempuan. Di sisi
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masihHasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik secara normatif telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya masih
UNYUNY Penelitian ini menggunakan desain mixed methods. Survei dengan skala Likert 14 butir diisi oleh 133 mahasiswa jurusan Bahasa Inggris untuk menilai persepsiPenelitian ini menggunakan desain mixed methods. Survei dengan skala Likert 14 butir diisi oleh 133 mahasiswa jurusan Bahasa Inggris untuk menilai persepsi