UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITAPenggunaan tenaga kerja asing di Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Hal itu bertujuan agar kehadiran tenaga kerja asing di Indoesia bukanlah dianggap sebagai ancaman yang cukup serius bagi tenaga kerja Indonesia, justru kehadiran mereka sebagai pemicu bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih professional dan selalu menambah kemampuan dirinya agar dapat bersaing baik antara sesama tenaga kerja Indonesia maupun dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing merupakan Pertama, masalah terdapat pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, permasalahan terdapat dalam pelasanaan hak bagi pekerja lokal atau pekerja Indonesia. Ketiga monitoring dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah mengintegrasikan regulasi tenaga kerja asing ke dalam UU Ketenagakerjaan.Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan, seperti ketidaklengkapan peraturan pendukung dan kurangnya pengawasan.Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal pemerintah menyebabkan pelaksanaan aturan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak regulasi tenaga kerja asing terhadap kesempatan kerja lokal. Selain itu, analisis efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah dalam mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing menjadi penting. Terakhir, studi tentang peran tenaga kerja asing dalam transfer teknologi dan kompetensi ke tenaga kerja Indonesia dapat memberikan wawasan baru untuk kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
| File size | 143.29 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasiPenelitian merekomendasikan perlunya penguatan kerangka hukum progresif, optimalisasi peran Dewan Pengawas, strategi OTT yang lebih integratif, serta reformasi
YWNRYWNR Stabilitas keuangan diukur dengan perubahan aset (ACHANGE), pengawasan yang tidak efektif diproksikan oleh proporsi komisaris independen (BDOUT), dan kecuranganStabilitas keuangan diukur dengan perubahan aset (ACHANGE), pengawasan yang tidak efektif diproksikan oleh proporsi komisaris independen (BDOUT), dan kecurangan
DINASTIREVDINASTIREV Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris-yuridis dengan metodologi kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan fisik di dalam penjaraMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris-yuridis dengan metodologi kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan fisik di dalam penjara
UIDUID Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap PTUN dan mendorong budaya kepatuhan di kalangan pejabat pemerintah. Masalah mendasarReformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap PTUN dan mendorong budaya kepatuhan di kalangan pejabat pemerintah. Masalah mendasar
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yangHasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang
UNUSIAUNUSIA Analisis berbasis kasus digunakan untuk menilai implementasi peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan menentukan penyalahgunaan kekuasaanAnalisis berbasis kasus digunakan untuk menilai implementasi peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji dan menentukan penyalahgunaan kekuasaan
NEOLECTURANEOLECTURA Adapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkanAdapun penyimpangannya terlihat pada proses permohonan, analisis, persetujuan, penggunaan, serta pembayaran kembali kredit. Penelitian ini menyimpulkan
UMMUMM Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum reformasi birokrasi. Politik hukum dalam reformasi birokrasi pemerintahan berfungsi untuk melakukanPenelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum reformasi birokrasi. Politik hukum dalam reformasi birokrasi pemerintahan berfungsi untuk melakukan
Useful /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Penguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untukPenguatan administrasi pertanahan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta integrasi hukum adat dan hukum formal merupakan langkah strategis untuk
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel jurnal nasional yang relevan dalam tujuhData diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta artikel jurnal nasional yang relevan dalam tujuh
USAHIDUSAHID Hasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa adanya kekuatan (Strength) pada destinasi tersebut memiliki 4 faktor kekuatan, adanya kelemahan (Weakness) yangHasil dari analisis SWOT menunjukkan bahwa adanya kekuatan (Strength) pada destinasi tersebut memiliki 4 faktor kekuatan, adanya kelemahan (Weakness) yang
UNEJUNEJ Criminal laws, both secular and Sharia, in some jurisdictions, have prohibitions, but active enforcement is rare. Discrimination in employment is prohibitedCriminal laws, both secular and Sharia, in some jurisdictions, have prohibitions, but active enforcement is rare. Discrimination in employment is prohibited