Publisher

UNTAGUNTAG

Journal JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi PublikJPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Abstract

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di kota Surabaya khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo terdapat e-warong yang aktif dan e-warong yang pasif (tidak aktif) sehingga terdapat antrian panjang pada tanggal dan waktu tertentu pada saat penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam pelaksanaan program e-warong yang sesuai dengan Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agostino 2006 memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan yakni : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Adapun tujuan dari peneliti ingin mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program elektronik warung gotong royong di Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Dalam pembuatan skripsi mengunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada pada saat studi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa standar dan saaran kebijakan belum optimal dan belum sesuai target karena hanya mengetahui secara garis besar saja, sumberdaya merupakan yang paling mempengaruhi pelaksanaan program elektronik warung gotong royong (e-warong) yakni ketersediaan e-warong di Kelurahan Sidotopo hanya ada satu saja, karakteristik organisasi pelaksana menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan demokrasi tetapi untuk e-warongnya bersifat tertutup, komunikasi antar organisasi pelaksana hanya pada TOP pelaksana saja sehingga tidak ada kejelasan, keselarasan dan keseragaman informasi, disposisi atau sikap pelaksana dalam hal ini pengetahuan,pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan kurang, respon dari KPM sendiri yang selalu menerima dan pasrah, lingkungan sosial,ekonomi dan politik terdapat strategi masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan adanya BPNT dan e-warong sebagai penyalur BPNT, disinyalir ada konflik politik dengan pemanfaatan jabatan dengan lingkup keluarga. Penulis memberikan rekomendasi upaya pelaksanaan program elektronik warung gotong royong (e-warong) khususnya di wilayah Kelurahan Sidotopo untuk netral dan ketat dalam perijinan pengadaan dan pendirian e-warong, agar tetap melakukan komunikasi secara hierarkis, formal dan fleksibel, sebaiknya terdapat Standar Operasional prosedur yang jelas, sosialisasi,edukasi dan evaluasi harus tegas dan ketat serta ada tindak lanjut dan dalam memverifikasi data KPM harus realistis, akurat dan terpecaya.

Conclusion

Implementasi program e-warong di Kelurahan Sidotopo, berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, menunjukkan berbagai kendala pada enam variabel kebijakan.Tantangan utama meliputi standar dan sasaran kebijakan yang belum optimal, ketersediaan sumber daya e-warong yang minim dan sering eror, karakteristik organisasi pelaksana e-warong yang tertutup, serta komunikasi antar organisasi yang tidak jelas dan tidak seragam.Selain itu, disposisi pelaksana kurang memahami kebijakan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cenderung pasrah, dan disinyalir ada konflik politik terkait pemanfaatan jabatan dalam lingkup keluarga.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana tata kelola dan distribusi geografis e-warong memengaruhi efektivitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di perkotaan, tidak hanya di satu kelurahan, melainkan di beberapa wilayah dengan karakteristik demografi dan infrastruktur yang berbeda. Penting juga untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor sosial dan perilaku yang mendasari kurangnya pemahaman kebijakan, sikap pelaksana, serta tingkat partisipasi dan penerimaan pasrah dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Apakah ada pola komunikasi tertentu atau norma sosial yang menghambat kelancaran informasi dan umpan balik yang konstruktif? Selain itu, investigasi terhadap dinamika politik lokal dan potensi konflik kepentingan, terutama yang melibatkan jaringan kekeluargaan dalam pengadaan dan perizinan e-warong, menjadi krusial. Studi ini bisa mengidentifikasi sejauh mana pengaruh tersebut berdampak pada keadilan dan transparansi program, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk membangun mekanisme pengawasan yang lebih kuat guna mencegah penyalahgunaan jabatan dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak secara optimal. Analisis komparatif dengan kota lain atau kelurahan lain dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai tantangan serupa dan solusi inovatif.

Metadata

File size	85.08 KB
Pages	6
DMCA	Report