Publisher

UNTAGUNTAG

Journal JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi PublikJPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Abstract

Tujuan utama dari dilaksanakannya desentralisasi asimetris yaitu untuk mewujudkan Distribution of Power and Authority. Sehingga setiap daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri dan mampu mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita. Seperti di Papua yang menjadi ironi ditengah keberlimpahan otonomi khusus tetapi kemiskinan menjadi permasalahan utama. Tujuan penulisan permalahan ini yaitu untuk melihat masalah kemiskinan yang menjerat daerah papua ditengah keberlimpahan otonomi khusus yang dibanggakan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan. Hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan ini yaitu Sebagai bukti empiris seperti yang kita lihat bersama berdasarkan statistik kemiskinan masih sangat memprihatinkan. Artinya meskipun UU Otonomi Khusus telah menetapkan rancangan-rancangan yang bersifat sistemastis sebagaimana telah dirumuskan dalam UU tersebut dalam kenyataannya UU tersebut dalam implimentasi secara hipotetis belum.

Conclusion

Sebagai bukti empiris seperti yang kita lihat bersama berdasarkan statistik kemiskinan masih sangat memprihatinkan.Artinya meskipun UU Otonomi Khusus telah menetapkan rancangan-rancangan yang bersifat sistemastis sebagaimana telah dirumuskan dalam UU tersebut dalam kenyataannya UU tersebut dalam implimentasi secara hipotetis belum dapat memenuhi tujuan dari UU Otsus Tanah Papua dimaksud.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ternyata belum secara signifikan dapat merubah struktur kemiskinan masyarakat Papua maka kehadiran atau keberadaan UU N0.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dapat ditinjau kembali apakah perlu dipertahankan dan / atau tidak perlu dipertahankan.

Future Research

Sebuah penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme kontrol anggaran otonomi khusus di Papua dapat dioptimalkan agar dana tepat sasaran, dengan menguji model transparansi berbasis teknologi informasi. Kajian kuantitatif dapat menilai dampak pemberantasan korupsi terhadap penurunan tingkat kemiskinan, dengan membandingkan wilayah yang memperoleh pengawasan ketat versus yang tidak. Penelitian kualitatif dapat menyelidiki persepsi masyarakat Papua tentang keadilan sosial yang dihasilkan oleh desentralisasi asimetris, mengidentifikasi faktor‑faktor yang memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah pusat dan daerah. Analisis komparatif antara Papua dan provinsi otonomi khusus lain, seperti Aceh atau Yogyakarta, dapat mengungkap perbedaan kebijakan implementasi dan hasil kesejahteraan, memberikan pelajaran bagi perbaikan kebijakan. Studi longitudinal dapat melacak perubahan indeks pembangunan manusia selama dekade terakhir di Papua, mengaitkannya dengan variasi alokasi dana otonomi khusus dan program pembangunan. Penelitian eksperimental dapat menguji efektivitas program pelatihan manajerial bagi pejabat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran otonomi khusus. Model simulasi ekonomi dapat memproyeksikan konsekuensi finansial jika anggaran otonomi khusus dialokasikan secara prioritas pada sektor kesehatan dan pendidikan dibandingkan infrastruktur. Survei nasional dapat mengukur sejauh mana political will pemerintah pusat berperan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Papua, serta mengidentifikasi hambatan birokratis yang ada. Secara keseluruhan, rangkaian penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang kuat untuk merumuskan kebijakan desentralisasi asimetris yang lebih efektif dan berkeadilan di Papua.

Metadata

File size	267.37 KB
Pages	13
DMCA	Report