UNISBAUNISBA

Aktualita : Jurnal HukumAktualita : Jurnal Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, prosedur penanganan kasus terorisme, serta pelanggaran oleh Tim Densus 88 dan sanksinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, sumber data berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Densus 88 memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap terduga teroris, namun harus sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang dan memiliki bukti yang cukup.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang No.Prosedur penanganan kasus terorisme diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2009, namun dalam kasus Siyono dan Rizal-Dayah terdapat pelanggaran prosedur.Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai dasar penyimpangan dalam Undang-Undang Terorisme dan kejelasan mengenai bukti permulaan untuk penangkapan.

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas implementasi prinsip HAM dalam operasi Densus 88, khususnya terkait dengan prosedur penangkapan dan penggunaan kekuatan. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga terduga teroris yang terkena operasi Densus 88, serta program rehabilitasi yang efektif untuk mereka. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan dengan negara lain yang memiliki pengalaman serupa dalam penanggulangan terorisme, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia, serta melindungi hak asasi manusia.

  1. TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIMPANGAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTITEROR DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.... doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4718TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENYIMPANGAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTITEROR DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO doi 10 29313 aktualita v2i1 4718
Read online
File size1 MB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Keadilan Hukum 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan dataHukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data

JURIS Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancam Maximum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta induktif. BerdasarkanAnalisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis, serta induktif. Berdasarkan

JURIS Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Bidang Pangan Studi Putusan Nomor 1130 Pid B 2016 PN Bdg 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,Bdg). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan,

JURIS Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Anggota KPU Pangkajene Dan Kepulauan Studi Putusan Nomor 41 PKE DKPP II 2023 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Putusan DKPP nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalitas,Putusan DKPP nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalitas,

JURIS Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Balongga Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi Studi pada BPBD 2025More at 2025

UNTADUNTAD Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empatMetode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat

JURIS Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terha 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Majelis hakim harus menyadari bahwa kasus ini merupakan persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh PT Ratania Khatulistiwa terhadap Inter Ikea System B.Majelis hakim harus menyadari bahwa kasus ini merupakan persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh PT Ratania Khatulistiwa terhadap Inter Ikea System B.

JURIS Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Menurut hasil penelitian, hak cipta berupa ciptaan lagu, yang termasuk benda bergerak tidak berwujud, dapat dibebani jaminan fidusia sesuai dengan Undang-UndangMenurut hasil penelitian, hak cipta berupa ciptaan lagu, yang termasuk benda bergerak tidak berwujud, dapat dibebani jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang

JURIS Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2019More at 2019

UNISBAUNISBA Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentukHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak. Hak ini merupakan bentuk

Useful /

JURIS Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. (studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitianBerdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. (studi putusan nomor 219/Pid. B/2018/PN Bgl). Jenis penelitian

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Para peneliti berpendapat bahwa hukuman mati tidak konsisten dari sudut pandang hukum dalam hal menghukum mereka yang melakukan pembunuhan berencana. denganPara peneliti berpendapat bahwa hukuman mati tidak konsisten dari sudut pandang hukum dalam hal menghukum mereka yang melakukan pembunuhan berencana. dengan

JURIS Pemetaan Pengendalian Dan Sistem Pendukung Keputusan Mitigasi Risiko Rantai Pasok Proses Bisnis PT XYZ 2025More at 2025

UMJ PremiumUMJ Premium Dalam hal biaya dan kualitas produk, rantai pasokan merupakan faktor penting bagi banyak bisnis dalam memastikan kelancaran operasi mereka. BerdasarkanDalam hal biaya dan kualitas produk, rantai pasokan merupakan faktor penting bagi banyak bisnis dalam memastikan kelancaran operasi mereka. Berdasarkan

JURIS Model Konseptual Faktor Pendorong Niat Sebagai Fasilitas Pengumpulan Minyak Goreng Bekas Sebagai Inisiasi Jaringan Reverse Logistics 2025More at 2025

UMJ PremiumUMJ Premium Lima faktor pendorong tersebut kemudian digunakan sebagai variabel bebas dalam model konseptual yang dibangun. Diharapkan dari penelitian lanjutan akanLima faktor pendorong tersebut kemudian digunakan sebagai variabel bebas dalam model konseptual yang dibangun. Diharapkan dari penelitian lanjutan akan

ads-block-test