UNIPASUNIPAS
Kertha WidyaKertha WidyaSuatu tindakan kejahatan atau suatu tindak pidana sering terjadi di lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti dalam system peradilan pidana. Tindak Pidana Kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 masih banyak ditemukan kendala-kendala yuridis maupun teknis. Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif, dilakukan di Kepolisian Resor Buleleng dengan menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara secara kualitatif.
Penanganan kasus dilakukan melalui pemeriksaan pelaku dan korban, pengumpulan barang bukti, serta mendengarkan kesaksian.Kendala utama dalam implementasi adalah trauma korban yang menyulitkan proses pemeriksaan, sehingga diperlukan pendampingan khusus berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial-rohani.
Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual untuk memastikan pemulihan yang komprehensif. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis perbandingan implementasi UU TPKS di berbagai daerah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan spesifik di masing-masing wilayah. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak sosialisasi UU TPKS terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku dalam melaporkan kasus kekerasan seksual, serta efektivitasnya dalam mengurangi angka kekerasan seksual di masyarakat. Penelitian-penelitian ini penting untuk dilakukan guna meningkatkan perlindungan terhadap korban, menekan angka kekerasan seksual, dan mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan korban.
| File size | 201.13 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLP12STISIPOLP12 Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen substantif terhadapNamun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen substantif terhadap
STISIPOLP12STISIPOLP12 Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi para wajib retribusi yang kurang stabil. Sehingga pada indikator tercapainya tujuan menyeluruh retribusi pelayananHal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi para wajib retribusi yang kurang stabil. Sehingga pada indikator tercapainya tujuan menyeluruh retribusi pelayanan
DAARULHUDADAARULHUDA Hakim menerima gugatan dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengalihan nama sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli yangHakim menerima gugatan dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengalihan nama sebagai bentuk perlindungan bagi pembeli yang
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh negatip terhadap Foreign Direct Nilai Tukar dan selanjutnya Produktivitas berpengaruhHasil penelitian menunjukkan bahwa, Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh negatip terhadap Foreign Direct Nilai Tukar dan selanjutnya Produktivitas berpengaruh
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Kepuasan pasien merupakan indikator penting dari kualitas layanan kesehatan dan dapat memengaruhi kepercayaan serta loyalitas pasien terhadap rumah sakit.Kepuasan pasien merupakan indikator penting dari kualitas layanan kesehatan dan dapat memengaruhi kepercayaan serta loyalitas pasien terhadap rumah sakit.
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dilakukan agar satuan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi dan disposisi yang melahirkan kebijakan-kebijakanNamun adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dilakukan agar satuan tugas memiliki tugas pokok dan fungsi dan disposisi yang melahirkan kebijakan-kebijakan
UWPUWP Akibatnya keberlakukan dari hukum waris adat tidak dapat berjalan sepenuhnya, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum tidak dapat diberikan karenaAkibatnya keberlakukan dari hukum waris adat tidak dapat berjalan sepenuhnya, sehingga jaminan perlindungan dan kepastian hukum tidak dapat diberikan karena
UNTADUNTAD Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami struktur organisasi HBI, mengidentifikasi kesukubangsaan dalam karya Hasan M. Bahasyuan,Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami struktur organisasi HBI, mengidentifikasi kesukubangsaan dalam karya Hasan M. Bahasyuan,
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, faktor ekonomi, budayaKekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan serius yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, faktor ekonomi, budaya
DAARULHUDADAARULHUDA untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, bersumber dari Al-Quran, Hadis, ijmak dan qiyas, yang mengatur berbagai aspek kehidupanuntuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, bersumber dari Al-Quran, Hadis, ijmak dan qiyas, yang mengatur berbagai aspek kehidupan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Variabel komite audit menunjukkan arah negatif yang berarti banyaknya anggota komite audit maka pengungkapan cenderung tidak luas. Variabel likuiditasVariabel komite audit menunjukkan arah negatif yang berarti banyaknya anggota komite audit maka pengungkapan cenderung tidak luas. Variabel likuiditas
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan demikian, tes SR‑CS yang menggabungkan kedua instrumen tersebut dapat dianggap valid dan reliabel untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasiDengan demikian, tes SR‑CS yang menggabungkan kedua instrumen tersebut dapat dianggap valid dan reliabel untuk mengukur kemampuan penalaran dan komunikasi