IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanTransisi politik di Indonesia pasca rezim Soeharto sangat dipengaruhi oleh model pemerintahan terdesentralisasi, yang mengakibatkan serangan yang lebih serius terhadap jurnalisme. Meskipun Undang‑Undang Pers 1999 melarang sensor, pelarangan, dan izin, serta membubarkan Departemen Informasi, kebebasan pers tetap terganggu. Pembunuhan ekstra‑judisial, kekerasan fisik, kriminalisasi jurnalisme, serta serangan lain melalui proses peradilan formal atau bentuk lainnya, termasuk sistem impunitas, menunjukkan situasi yang tidak menentu bagi wartawan di lapangan maupun anggota pers untuk melaksanakan tugas jurnalistik. Kontestasi politik‑ekonomi di tingkat lokal memainkan peran lebih penting dibandingkan pengaruh kebijakan dan situasi di tingkat nasional. Tantangannya adalah penegakan hukum yang melindungi wartawan mudah diabaikan karena sistem hukum yang tidak memberi efek signifikan. Pengadilan telah digunakan untuk menggulingkan media, membungkam oposisi, membalas, dan mengintimidasi jurnalisme. Sementara politik kini, teknologi digital membentuk kebebasan pers dengan tantangan baru yang lebih rumit akibat penipuan massal dan pasukan siber. Oleh karena itu, artikel ini meninjau bagaimana situasi kebebasan pers dan regulasinya terbentuk selama dua puluh lima tahun, serta kemungkinan situasi di era pemerintahan militerisasi Prabowo. Dengan analisis kontekstual dan pendekatan historis, artikel ini berargumen bahwa kebebasan pers di Indonesia telah dijamin oleh hukum selama dua puluh lima tahun terakhir, dan bagaimana pemerintahan militerisasi Prabowo memengaruhi kebebasan pers.
Era pasca‑Soeharto tidak sepenuhnya mewujudkan janji liberalisasi kebebasan pers, dengan meningkatnya kekerasan yang kini terlokalisasi, diprivatisasi, dan menguntungkan elit daerah.Desentralisasi telah menghasilkan proliferasi kelompok paramiliter dan geng politik yang menjadi faktor utama dalam mengekang kebebasan pers, sehingga peran negara beralih dari interaksi dengan masyarakat menjadi konflik internal antar kelompok.Tekanan hukum, perkembangan teknologi digital, serta kebijakan terbaru seperti UU Penyiaran 2024 dan KUHP revisi memperburuk situasi, menurunkan kepercayaan publik dan memaksa media menghindari proses peradilan.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana operasi pasukan siber dan penyebaran disinformasi digital memengaruhi praktik kebebasan pers di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan umum. Selanjutnya, studi komparatif antar provinsi dapat menilai perbedaan dampak kelompok paramiliter serta geng politik terhadap keselamatan jurnalis di wilayah dengan tingkat desentralisasi yang beragam. Terakhir, evaluasi empiris terhadap implementasi UU Penyiaran 2024 dan revisi KUHP 2023 diperlukan untuk mengukur efektivitasnya dalam melindungi wartawan serta mengidentifikasi celah hukum yang masih membuka peluang penindasan media.
- Digital dissent: How Indonesian and Filipino journalists converge with virtual communities to face state... journals.sagepub.com/doi/10.1177/17427665241288949Digital dissent How Indonesian and Filipino journalists converge with virtual communities to face state journals sagepub doi 10 1177 17427665241288949
- Project MUSE -- Verification required!. project muse verification required order better serve keep site... doi.org/10.1353/jod.2021.0053Project MUSE Verification required project muse verification required order better serve keep site doi 10 1353 jod 2021 0053
| File size | 344.2 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISMUHUNISMUH Protes ini menunjukkan bahwa legitimasi politik ditentukan tidak hanya oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalin komunikasi moralProtes ini menunjukkan bahwa legitimasi politik ditentukan tidak hanya oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kemampuan negara menjalin komunikasi moral
PUBMEDIAPUBMEDIA Kasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Karo, Rico Sampurna Pasaribu, menunjukkan kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan pers dan realitasKasus kekerasan terhadap wartawan di Kabupaten Karo, Rico Sampurna Pasaribu, menunjukkan kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan pers dan realitas
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Namun, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap seluruh dakwaan. Secara normatif, putusan tersebut dinilai problematik karena berpotensi tidakNamun, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap seluruh dakwaan. Secara normatif, putusan tersebut dinilai problematik karena berpotensi tidak
UIN SGDUIN SGD Produk politik yang menekankan nilai moral, integritas, dan dukungan bagi rakyat ditingkatkan melalui strategi digital dan gerakan relawan berskala besar.Produk politik yang menekankan nilai moral, integritas, dan dukungan bagi rakyat ditingkatkan melalui strategi digital dan gerakan relawan berskala besar.
UNIKAMAUNIKAMA Menggunakan metode kuantitatif studi ini menganalisis data dari bank konvensional dan syariah. Variabel yang dianalisis meliputi laba bersih, dividen,Menggunakan metode kuantitatif studi ini menganalisis data dari bank konvensional dan syariah. Variabel yang dianalisis meliputi laba bersih, dividen,
DINASTIRESDINASTIRES Indonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki normaIndonesia merupakan negara konstitusional (Rechtsstaat) yang menjunjung nilai-nilai norma hukum berbasis perundang‑undangan. Negara ini memiliki norma
UGMUGM Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan
UGMUGM Penulis berpendapat bahwa petahana tidak hanya menciptakan jaringan patronase selama pemilihan, di mana pemilih diberikan uang atau hadiah lainnya; merekaPenulis berpendapat bahwa petahana tidak hanya menciptakan jaringan patronase selama pemilihan, di mana pemilih diberikan uang atau hadiah lainnya; mereka
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik yang membuktikan identitas, status keperdataan, serta menjadiLatar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik yang membuktikan identitas, status keperdataan, serta menjadi
IUSIUS Penerapan prinsip utilitas hukum sangat penting untuk pemberdayaan hukum UMKM di Indonesia, karena hukum harus memberikan manfaat nyata dan keadilan bagiPenerapan prinsip utilitas hukum sangat penting untuk pemberdayaan hukum UMKM di Indonesia, karena hukum harus memberikan manfaat nyata dan keadilan bagi
ABULYATAMAABULYATAMA Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H) berkisar antara 2,55-2,61, menunjukkan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Indeks dominansi Simpson yang rendahIndeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H) berkisar antara 2,55-2,61, menunjukkan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Indeks dominansi Simpson yang rendah
ABULYATAMAABULYATAMA Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama dan membuat suasana kelas menjadi ramai, kekurangan ini dapat diatasi dengan pengelolaan waktu dan kelas yangMeskipun membutuhkan waktu yang cukup lama dan membuat suasana kelas menjadi ramai, kekurangan ini dapat diatasi dengan pengelolaan waktu dan kelas yang