AMIKOMAMIKOM
Nation State: Journal of International StudiesNation State: Journal of International StudiesPada 1 Februari 2021, militer Myanmar melakukan kudeta, menghentikan secara mendadak transisi politik negara tersebut dan memicu kekerasan luas, penderitaan kemanusiaan, serta ketidakstabilan regional. Artikel ini mengkaji bagaimana India dan China, dengan sistem politik, kebijakan luar negeri, dan kepentingan strategis yang berbeda, merespon krisis tersebut dan membentuk keterlibatan regional di Myanmar pasca kudeta. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini memanfaatkan pernyataan resmi pemerintah, laporan berita, dan publikasi ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa China mempertahankan hubungan dekat dengan junta untuk mengamankan investasi Belt and Road Initiative (BRI), sambil berinteraksi dengan kelompok bersenjata etnis untuk memastikan stabilitas perbatasan dan melindungi aset ekonominya. India, sebaliknya, menerapkan strategi “dual‑track — secara publik mendukung norma demokratis namun tetap menjaga hubungan dengan rezim militer demi keamanan dan kepentingan strategisnya. Namun, dukungan terbatas India terhadap kekuatan pro‑demokrasi dan kebijakan pengungsi yang restriktif melemahkan kredibilitas regionalnya, sementara diplomasi pragmatis China memungkinkan ia mempertahankan pengaruh dan mendominasi secara strategis di Myanmar. Analisis komparatif ini menyoroti dinamika kekuasaan yang berubah antara China dan India di Asia Tenggara dan menyarankan bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif dari kedua aktor sangat penting untuk berkontribusi pada stabilitas jangka panjang Myanmar serta memajukan kepentingan regional mereka.
Chinas pragmatic, multi‑track engagement in Myanmar, blending diplomatic, economic, and selective security measures, enables Beijing to secure long‑term strategic advantages in the region.In contrast, Indias security‑centric approach and limited interaction with the military regime constrain New Delhis ability to navigate Myanmars complex socio‑political landscape effectively.Both countries would benefit from adopting more inclusive and adaptive policies that involve civil society, ethnic groups, and pro‑democracy actors to enhance legitimacy and effectiveness in promoting regional stability.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana inklusi masyarakat sipil dan kelompok bersenjata etnis dalam proses diplomatik memengaruhi efektivitas kebijakan luar negeri di Myanmar yang sedang konflik; selanjutnya, studi perbandingan dapat menilai hasil jangka panjang strategi multi‑track versus dual‑track yang diterapkan oleh kekuatan regional di konteks geopolitik serupa seperti Sudan atau Suriah untuk memahami keunggulan relatif masing‑masing; serta, penelitian ketiga dapat merancang kerangka kebijakan luar negeri adaptif yang mengintegrasikan bantuan kemanusiaan dan proyek pembangunan, sehingga menyeimbangkan kepentingan strategis dan komitmen normatif India serta China dalam upaya mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan di Myanmar.
| File size | 373.74 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
LAAROIBALAAROIBA Reformasi pajak tahun 1983, 1994, dan 1997 dipuji secara luas sebagai keberhasilan dan banyak dikritik oleh para politisi. Sejalan dengan semangat reformis,Reformasi pajak tahun 1983, 1994, dan 1997 dipuji secara luas sebagai keberhasilan dan banyak dikritik oleh para politisi. Sejalan dengan semangat reformis,
UNPARUNPAR Penulis menyimpulkan bahwa unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yangPenulis menyimpulkan bahwa unit-unit kebijakan yang bersifat suportif bagi pembangunan (baik di dalam rezim otoriter atau liberal) yang diterapkan yang
KEMENDAGRIKEMENDAGRI The effectiveness of womens representation depends on their access to strategic nodes and ability to establish connections with actors in the policy system.The effectiveness of womens representation depends on their access to strategic nodes and ability to establish connections with actors in the policy system.
UMMUMM UNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaanUNCLOS 1982 yang belum dijabarkan secara rinci dalam suatu peraturan perundangan-undangan, menimbulkan terjadinya konflik kewenangan dalam pengelolaan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Kehadiran pangkalan militer asing menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui sewa dan investasi infrastruktur, tetapi manfaat ini didistribusikanKehadiran pangkalan militer asing menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui sewa dan investasi infrastruktur, tetapi manfaat ini didistribusikan
BINUSBINUS Model gravitasi menekankan pentingnya faktor ekonomi, komplementaritas produk, dan ekspor berbasis halal dalam mendorong perdagangan makanan IndonesiaModel gravitasi menekankan pentingnya faktor ekonomi, komplementaritas produk, dan ekspor berbasis halal dalam mendorong perdagangan makanan Indonesia
PROSPECTPUBLISHINGPROSPECTPUBLISHING Perubahan iklim merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari lagi dan telah menyebabkan berbagai dampak seperti pemanasan global, kekeringan, dan kenaikanPerubahan iklim merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari lagi dan telah menyebabkan berbagai dampak seperti pemanasan global, kekeringan, dan kenaikan
UNHASUNHAS Di dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan. Berdasarkan praktikDi dunia global, hubungan internasional harus memprioritaskan persahabatan dan penghormatan terhadap konvensi serta hukum kebiasaan. Berdasarkan praktik
Useful /
APTKLHIAPTKLHI Riset ini dapat digunakan sebagai model hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Laguna Segara Anakan. Laguna Segara Anakan, Cilacap memilikiRiset ini dapat digunakan sebagai model hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Laguna Segara Anakan. Laguna Segara Anakan, Cilacap memiliki
BUMIGORABUMIGORA Populasi penelitian mencakup seluruh 65 pegawai. Analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi, kepuasan kerja,Populasi penelitian mencakup seluruh 65 pegawai. Analisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi, kepuasan kerja,
UNHASUNHAS Kedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpanganKedua kertas kerja menekankan perlunya menyamakan pengertian properti dengan pengelompokan sampah yang terdaftar dan merumuskan istilah culpa sebagai penyimpangan
UNHASUNHAS Rethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikanRethinking the Penalty of Illicit Enrichment Crime in Ethiopia. Oleh karena itu, Ethiopia perlu belajar dari pengalaman Hong Kong dan Rwanda dalam mengintegrasikan