AMIKOMAMIKOM
Nation State: Journal of International StudiesNation State: Journal of International StudiesVietnam, sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN, memiliki berbagai faktor kompleks yang mendorong terjadinya masalah perdagangan manusia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah Vietnam dalam mengatasi perdagangan manusia pada periode 2017-2021 menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menerapkan konsep pendekatan strategi anti-perdagangan yang digariskan oleh Cornelius Friesendorf, yang menekankan empat pendekatan kunci dalam menangani perdagangan manusia. Hasil studi menunjukkan strategi pemerintah Vietnam pada periode 2017-2021 untuk mengimplementasikan strategi anti-perdagangan melalui kebijakan pencegahan dan penanganan akar masalah, penguatan dan penegakan hukum, perlindungan korban, serta pembentukan kemitraan. Dalam strategi-strategi ini, pemerintah juga berfokus pada perlindungan korban dengan menyediakan layanan penyelamatan, pemulihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas ekonomi kepada organisasi non-pemerintah. Terjadi kemajuan dalam pembentukan kebijakan dan penekanan pada jumlah korban. Di sisi lain, terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi aparat penegak hukum, yang menjadi hambatan dalam menangani perdagangan manusia secara efektif.
Periode 2017-2021 menandai pergeseran signifikan dalam strategi anti-perdagangan manusia Vietnam menuju pendekatan multidimensional dan komprehensif, melibatkan aktor negara dan non-negara, sebuah hal yang krusial mengingat tantangan global seperti pandemi COVID-19.Studi ini menunjukkan peningkatan kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan internasional, menegaskan bahwa penanganan perdagangan manusia membutuhkan upaya kolektif yang luas.Meskipun ada kemajuan, kelemahan dalam koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan sumber daya lokal masih menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan penguatan koordinasi struktural, transparansi, dan peningkatan kapasitas jaringan anti-perdagangan untuk dampak yang berkelanjutan.
Saran penelitian lanjutan ini berfokus pada evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek krusial yang masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan perdagangan manusia di Vietnam. Pertama, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas model koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam implementasi strategi anti-perdagangan manusia. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme koordinasi multi-level yang ada berfungsi dalam praktik, mengidentifikasi hambatan birokrasi, politik lokal, atau kapasitas sumber daya yang mungkin menghambat konsistensi penegakan hukum dan perlindungan korban di lapangan. Ini akan membantu dalam merumuskan kerangka kerja koordinasi yang lebih terpadu dan responsif. Kedua, perlu dilakukan studi komprehensif mengenai dampak spesifik dan keberlanjutan program-program pencegahan berbasis akar masalah. Meskipun penelitian ini menyentuh program pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, studi selanjutnya dapat menguji sejauh mana inisiatif tersebut secara langsung mengurangi kerentanan individu di daerah pedesaan dan perbatasan terhadap eksploitasi perdagangan manusia. Pertanyaan penelitian bisa mencakup, Bagaimana perubahan indikator sosial ekonomi di komunitas tertentu berkolerasi dengan penurunan angka perdagangan manusia, dan faktor-faktor non-ekonomi apa saja yang turut berperan dalam membangun resiliensi masyarakat? Terakhir, melihat pada upaya perlindungan korban, penelitian masa depan harus menyelidiki tantangan jangka panjang dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi bagi para penyintas. Meskipun layanan pasca-penyelamatan sudah ada, penting untuk memahami bagaimana program-program tersebut dapat dioptimalkan untuk memastikan kemandirian penuh, stabilitas psikologis, dan pencegahan reviktimisasi. Studi ini dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam dukungan psikososial berkelanjutan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja lokal, serta mekanisme pemantauan jangka panjang yang efektif.
- Vietnamese Government’s Policy Strategies to Address Human Trafficking (2017–2021) | Nation... jurnal.amikom.ac.id/index.php/nsjis/article/view/2047Vietnamese GovernmentAos Policy Strategies to Address Human Trafficking 2017Ae2021 Nation jurnal amikom ac index php nsjis article view 2047
- Reconceptualizing Debt Bondage: Debt as a Class-Based Form of Labor Discipline - Genevieve LeBaron, 2014.... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920513512695Reconceptualizing Debt Bondage Debt as a Class Based Form of Labor Discipline Genevieve LeBaron 2014 journals sagepub doi 10 1177 0896920513512695
- Preventing Human Trafficking in Vietnam through Economic Empowerment Programmes | International Journal... lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/6365Preventing Human Trafficking in Vietnam through Economic Empowerment Programmes International Journal lifescienceglobal pms index php ijcs article view 6365
- Human Trafficking Prevention and Combat Under Regulations of International Law and Practice in Vietnam... journal.unnes.ac.id/journals/jllr/article/view/10906Human Trafficking Prevention and Combat Under Regulations of International Law and Practice in Vietnam journal unnes ac journals jllr article view 10906
- PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA THE ROLE... doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA THE ROLE doi 10 24198 jppm v4i1 49289
| File size | 377.92 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,Strategi kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dan global, dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan,
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Sementara itu, Kurikulum 1964 dikembangkan dengan filosofi Pancawardhana, yang menekankan pengembangan lima aspek siswa, yaitu moral, kecerdasan, keterampilan,Sementara itu, Kurikulum 1964 dikembangkan dengan filosofi Pancawardhana, yang menekankan pengembangan lima aspek siswa, yaitu moral, kecerdasan, keterampilan,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,Dimana Terdakwa untuk sementara waktu diisolasi dari masyarakat dengan tujuan untuk dibina dan didik hingga nanti dapat kembali ke Masyarakat dengan baik,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindunganOJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindungan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Kontekstualisasi di era modern menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekadar musafir, mencakup anak jalanan, gelandangan, dan mereka yangKontekstualisasi di era modern menempatkan ibnu sabil pada makna yang lebih luas dari sekadar musafir, mencakup anak jalanan, gelandangan, dan mereka yang
IKMEDIAIKMEDIA Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan peneranganPajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan identifikasi sebagai pajak prima, sementara pajak hotel, restoran, dan penerangan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Faktor yang mempengaruhi adalah perubahan peran Tali Tigo Sapilin dalam pembangunan dan peran Ninik Mamak dalam kepemilikan tanah. Pewarisan nilai budayaFaktor yang mempengaruhi adalah perubahan peran Tali Tigo Sapilin dalam pembangunan dan peran Ninik Mamak dalam kepemilikan tanah. Pewarisan nilai budaya
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Isu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam ManuskripIsu yang dikaji dalam riset ini berkenaan dengan defragmentasi historis dan tipologi budaya politik Aristokrat Melayu abad ke XVIII – XIX M dalam Manuskrip
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
AMIKOMAMIKOM Chinas pragmatic, multi‑track engagement in Myanmar, blending diplomatic, economic, and selective security measures, enables Beijing to secure long‑termChinas pragmatic, multi‑track engagement in Myanmar, blending diplomatic, economic, and selective security measures, enables Beijing to secure long‑term
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kepribadian dasar Arvin adalah anak yang lugu, taat, dan memiliki iman kuat. Perkembangan kepribadian Arvin mencakup perubahan dari anak lugu menjadi skeptis,Kepribadian dasar Arvin adalah anak yang lugu, taat, dan memiliki iman kuat. Perkembangan kepribadian Arvin mencakup perubahan dari anak lugu menjadi skeptis,
BUMIGORABUMIGORA Hasil menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan omzet penjualan, namun sebagian Pedagang menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan maskerHasil menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan omzet penjualan, namun sebagian Pedagang menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker