DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPenegakan hukum adalah proses penerapan gagasan, yaitu upaya penerapan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Dalam kasus Valencya, publik khawatir karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Valencya dengan tuduhan melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 5 UU KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan menuntut hukuman 1 tahun penjara. Tuduhan tersebut dianggap melibatkan pelecehan emosional yang dilakukan oleh pasangan Valencya, sehingga menimbulkan reaksi tidak adil dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pembebasan terdakwa Valencya atas permintaan JPU dan bagaimana penerapan penyidikan terhadap perkara di kejaksaan dilihat dari putusannya. Penelitian ini menggunakan metode yurisprudensi normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan konsep-konsep yang terkait.
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, terdakwa Valencya terkait kekerasan psikologis dalam rumah tangga (KDRT) terhadap suaminya dinyatakan tidak ada bukti bahwa Valencya melakukan kekerasan emosional dalam rumah tangga terhadap dirinya.Oleh karena itu, terdakwa Valencya dibebaskan dari semua tuduhan.Majelis hakim memutuskan dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, dan hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan yakin bahwa ia melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: 1. Mengkaji lebih dalam tentang penerapan asas oportunitas dalam penuntutan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam menarik tuntutan dan menuntut pembebasan terdakwa, serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum. 3. Menganalisis peran dan tanggung jawab jaksa dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat, serta bagaimana jaksa dapat menerapkan sense of crisis secara efektif dalam penuntutan pidana.
| File size | 844.89 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
TIGA MUTIARATIGA MUTIARA Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan teori penegakan hukum dan teori tindakMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan teori penegakan hukum dan teori tindak
DINASTIREVDINASTIREV G/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan KompilasiG/2023/PA. Stb. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut putusan hakim tersebut melalui perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dan Kompilasi
UNSURIUNSURI Pemberian sanksi kepada pelaku diharapkan memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi trauma yang dialami, serta memberikan efek jera bagi pelaku lainPemberian sanksi kepada pelaku diharapkan memberikan keadilan bagi korban dan mengurangi trauma yang dialami, serta memberikan efek jera bagi pelaku lain
UNSURIUNSURI Kurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruangKurangnya proses dialog terbuka dengan publik membuat beberapa pihak mencirikan Ciptaan Undang-Undang sebagai hasil dari “proses legislasi tanpa ruang
UNSURIUNSURI Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi. SeringkaliParkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi. Seringkali
UNSURIUNSURI Korupsi dalam Hukum Acara Pidana memiliki ketentuan khusus, karena tindak pidana korupsi bersifat Lex Specialist, yaitu dengan mempercepat proses dalamKorupsi dalam Hukum Acara Pidana memiliki ketentuan khusus, karena tindak pidana korupsi bersifat Lex Specialist, yaitu dengan mempercepat proses dalam
UNSURIUNSURI Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitianHak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitian
UNSUNS Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untukMetode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode evaluative analisis, yaitu suatu metode mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh untuk
Useful /
AFEKSIAFEKSI Tren teknologi ini secara konsisten terbukti mampu meningkatkan motivasi intrinsik serta keterampilan motorik peserta didik secara signifikan melalui pengalamanTren teknologi ini secara konsisten terbukti mampu meningkatkan motivasi intrinsik serta keterampilan motorik peserta didik secara signifikan melalui pengalaman
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Perlindungan ini memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas staf sekolah dan orang tua, serta pendekatan yang lebih tepat dan responsifPerlindungan ini memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas staf sekolah dan orang tua, serta pendekatan yang lebih tepat dan responsif
UPIUPI Artikel ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah konversi karbon dari biomassa limbah pertanian dan adsorpsi. Diharapkan, artikel ini dapat digunakanArtikel ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah konversi karbon dari biomassa limbah pertanian dan adsorpsi. Diharapkan, artikel ini dapat digunakan
UNSUNS Artikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukumArtikel ini merupakan penulisan hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan dan politik hukum