DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPenegakan hukum adalah proses penerapan gagasan, yaitu upaya penerapan gagasan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial. Dalam kasus Valencya, publik khawatir karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Valencya dengan tuduhan melanggar Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 5 UU KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan menuntut hukuman 1 tahun penjara. Tuduhan tersebut dianggap melibatkan pelecehan emosional yang dilakukan oleh pasangan Valencya, sehingga menimbulkan reaksi tidak adil dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pembebasan terdakwa Valencya atas permintaan JPU dan bagaimana penerapan penyidikan terhadap perkara di kejaksaan dilihat dari putusannya. Penelitian ini menggunakan metode yurisprudensi normatif dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan konsep-konsep yang terkait.
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang, terdakwa Valencya terkait kekerasan psikologis dalam rumah tangga (KDRT) terhadap suaminya dinyatakan tidak ada bukti bahwa Valencya melakukan kekerasan emosional dalam rumah tangga terhadap dirinya.Oleh karena itu, terdakwa Valencya dibebaskan dari semua tuduhan.Majelis hakim memutuskan dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan, dan hakim menilai terdakwa tidak terbukti secara sah dan yakin bahwa ia melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan adalah: 1. Mengkaji lebih dalam tentang penerapan asas oportunitas dalam penuntutan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam menarik tuntutan dan menuntut pembebasan terdakwa, serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum. 3. Menganalisis peran dan tanggung jawab jaksa dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat, serta bagaimana jaksa dapat menerapkan sense of crisis secara efektif dalam penuntutan pidana.
| File size | 844.89 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM TNG, Majelis Hakim tidak menerapkan asas tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kompetensiTNG, Majelis Hakim tidak menerapkan asas tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan kompetensi
IBLAMIBLAM Selain itu, efektivitas putusan sela dalam memberikan perlindungan hukum sementara terhadap objek sita penagihan utang pajak sebelum putusan akhir dijatuhkanSelain itu, efektivitas putusan sela dalam memberikan perlindungan hukum sementara terhadap objek sita penagihan utang pajak sebelum putusan akhir dijatuhkan
UNIRAYAUNIRAYA Apabila ada anggota keluarga yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalamApabila ada anggota keluarga yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi dokumen terhadap Putusan Nomor 311/Pid. B/2022/PN. Kwg.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi dokumen terhadap Putusan Nomor 311/Pid. B/2022/PN. Kwg.
RADEN FATAHRADEN FATAH Aturan yang dimaksud yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mendeskripsikan tata cara dan menganalisis efektivitas pemanggilanAturan yang dimaksud yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mendeskripsikan tata cara dan menganalisis efektivitas pemanggilan
NEOLECTURANEOLECTURA Sus/2022/PN Cbd tidak sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa dalam menafsirkan dan menetapkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 TahunSus/2022/PN Cbd tidak sepenuhnya tepat. Penulis berpendapat bahwa dalam menafsirkan dan menetapkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Hakim di Pengadilan Agama Limboto memutus putusan verstek karena ketidakhadiran tergugat dan menganggap pemanggilan telah berulang, meskipun jumlah pemanggilanHakim di Pengadilan Agama Limboto memutus putusan verstek karena ketidakhadiran tergugat dan menganggap pemanggilan telah berulang, meskipun jumlah pemanggilan
UINUIN Resolusi konflik pembangunan aula Kelenteng Hok Tek Bio di Ciamis berhasil melalui peran FKUB, MUI, dan pemerintah daerah yang memahami pentingnya keragaman.Resolusi konflik pembangunan aula Kelenteng Hok Tek Bio di Ciamis berhasil melalui peran FKUB, MUI, dan pemerintah daerah yang memahami pentingnya keragaman.
Useful /
NEOLECTURANEOLECTURA 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank memberikan informasi mengenai risiko kerugian kepada debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank memberikan informasi mengenai risiko kerugian kepada debitur. Perjanjian kredit berfungsi sebagai
UNIPASBYUNIPASBY Kegiatan ini bertujuan untuk menarik orang agar mencintai produk warisan leluhur yang hampir dipinggirkan oleh produk pasar modern belakangan ini. MelaluiKegiatan ini bertujuan untuk menarik orang agar mencintai produk warisan leluhur yang hampir dipinggirkan oleh produk pasar modern belakangan ini. Melalui
UNIPASBYUNIPASBY Dalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, anak-anak dengan kebutuhan khusus dikategorikan dalam hal anak-anak tunanetra, anak-anak tuna rungu, anak-anakDalam konteks pendidikan khusus di Indonesia, anak-anak dengan kebutuhan khusus dikategorikan dalam hal anak-anak tunanetra, anak-anak tuna rungu, anak-anak
UINUIN Karena dengan nasab, seseorang akan memiliki hubungan nasab kepada siapa yang ia terhubung nasabnya. Pentingnya pembahasan nasab, karena berkaitan denganKarena dengan nasab, seseorang akan memiliki hubungan nasab kepada siapa yang ia terhubung nasabnya. Pentingnya pembahasan nasab, karena berkaitan dengan