UMMUMM

Legality : Jurnal Ilmiah HukumLegality : Jurnal Ilmiah Hukum

Penelitian ini menganalisis jaminan hukum untuk memberdayakan perempuan secara politik dari perspektif komparatif dan faktor-faktor yang membatasi efektivitasnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan perwakilan perempuan di Parlemen Yordania sangat bergantung pada kekuatan hukum. Perwakilan perempuan di Parlemen merupakan langkah sementara dan secara praktis dianggap sebagai alternatif untuk integrasi kompetitif. Meskipun langkah-langkah tersebut berkontribusi pada peningkatan perwakilan perempuan menjadi 19,6% dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan melampaui perwakilan formal (simbolis), persentase tersebut tetap di bawah ambang masa kritis 30%. Dari perspektif pemerintahan pluralisme, studi ini mengungkapkan kelemahan serius dalam perwakilan pemuda di Parlemen sebesar 4,3%, meskipun mereka mewakili 60% populasi. Makalah ini menekankan tantangan sosio-politik yang mengelilingi efektivitas jaminan hukum pemberdayaan perempuan, yang meliputi pemilihan tribal, praktik diskriminatif, dan kekerasan elektoral terhadap perempuan di ruang digital. Untuk menangani kesenjangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif seperti pembagian kembali distrik politik, rekayasa ulang sistem kuota, adopsi sistem pergantian gender (sistem zipper), memodifikasi dukungan keuangan untuk tingkat partai berbasis, sambil menghubungkan dengan persentase perwakilan perempuan di luar kuota, dan mendorong transformasi yang mendukung partisipasi politik perempuan.

Penelitian ini mengungkapkan ketidakseimbangan praktis pemerintahan pluralistik dalam Undang-Undang Pemilihan Yordania dari perspektif pemberdayaan politik perempuan.Data resmi menunjukkan bahwa perwakilan perempuan di Parlemen (2020-2028) sepenuhnya bergantung pada langkah-langkah sementara (sistem kuota) dan prosedur pemberdayaan di tingkat distrik umum.Meskipun persentase partisipasi perempuan dalam pemilihan terakhir adalah 48%, perwakilan perempuan hanya 19,6% dari kursi perwakilan dalam pemilihan 2024 yang diadakan di bawah Undang-Undang Pemilihan yang diteliti.Hal ini berarti perempuan tetap di bawah massa kritis 30%.Dari perspektif sosiologis terhadap hukum, makalah penelitian menganalisis dinamika hubungan antara langkah-langkah pemberdayaan perempuan dalam undang-undang pemilihan yang diteliti dan pengaruh budaya masyarakat terhadap perwakilan perempuan di Parlemen ke-20.Sesuai dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengundang peneliti hukum langsung di Yordania ke jalur berbasis hak untuk mempelajari dan menganalisis interaksi hukum dengan masyarakat dari perspektif hukum-sosiologi.Undangan ini dimaksudkan untuk mewujudkan konsep kewarganegaraan dan kesetaraan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, kami menyarankan agar Undang-Undang Pemilihan Yordania No. 4 tahun 2022 menjalani dialog sosial mendalam untuk mencapai kemitraan antara legislasi dan masyarakat. Dalam konteks undangan nasional, kami mengajukan saran sebagai berikut: Pertama, reformasi legislasi komprehensif untuk merestrukturisasi sistem pemilihan berdasarkan perwakilan proporsional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kembali langkah-langkah sementara dan prosedur pemberdayaan perempuan. Pertimbangan ulang ini mencakup hal-hal berikut. 1. Merestrukturisasi kuota perempuan dengan cara yang selaras dengan filosofinya sebagai langkah pemberdayaan sementara, yang dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan substansial dalam perwakilan dan mencapai massa kritis dalam Parlemen. Mencapai tujuan ini memerlukan pertimbangan berat demografis perempuan saat menentukan jumlah kursi yang dialokasikan untuk mereka di setiap distrik pemilihan, berdasarkan jumlah pemilih perempuan yang memenuhi syarat, bukan hanya membatasi alokasi menjadi satu kursi per distrik terlepas dari proporsi perempuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan saat ini. 2. Pertimbangan ulang langkah-langkah pemberdayaan perempuan dalam pembentukan daftar partai di tingkat distrik umum, dengan memasukkan ketentuan eksplisit yang mewajibkan pembentukan daftar pemilihan menggunakan sistem zipper. Hal ini memerlukan amandemen Pasal (8/C) Undang-Undang Pemilihan No. (4) tahun 2022. Makalah penelitian merekomendasikan amandemen Sistem Kontribusi Keuangan untuk Mendukung Partai Politik (15) tahun 2023 dengan menambahkan insentif keuangan yang terkait dengan persentase perempuan yang dinominasikan dan diwakili. Selain itu, makalah penelitian merekomendasikan reformasi budaya yang lebih luas dengan mengembangkan rencana reformasi budaya yang berbasis kewarganegaraan aktif, penolakan terhadap diskriminasi dan ucapan kebencian, dan modifikasi kurikulum pendidikan dan perilaku umum melalui kemitraan aktif antara institusi resmi, media, institusi agama, dan organisasi sosial (serikat, partai, dan asosiasi).

  1. The Role of Jordanian Election and Party Laws in Advancing Political Representation for Women and Youth... sdgsreview.org/LifestyleJournal/article/view/4662The Role of Jordanian Election and Party Laws in Advancing Political Representation for Women and Youth sdgsreview LifestyleJournal article view 4662
  2. Regional Head Election post-MK Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in the constitutional law landscape |... doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39064Regional Head Election post MK Decision Number 60 PUU XXII 2024 in the constitutional law landscape doi 10 22219 ljih v33i1 39064
  3. OECD Public Governance Reviews: Jordan | OECD. oecd public governance reviews jordan skip main content... oecd.org/en/publications/oecd-public-governance-reviews-jordan_be41202d-en.htmlOECD Public Governance Reviews Jordan OECD oecd public governance reviews jordan skip main content oecd en publications oecd public governance reviews jordan be41202d en html
  4. Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches | Audito Comparative Law Journal... doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855Normative Legal Research in Indonesia Its Originis and Approaches Audito Comparative Law Journal doi 10 22219 ACLJ V4I1 24855
Read online
File size598.88 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test