UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Aborsi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa jabang bayi. Hal ini dilakukan karena terdapat dua hal yaitu keinginan dari pihak wanita yang mengandung karena permasalahan yang indikasinya darurat medis atau karena memang keinginan dari pihak tertentu akibat menanggung aib karena kehamilan yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana aborsi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan, namun dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi selain karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dikenai sanksi pidana.

Perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan.Akan tetapi dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan aborsi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam diri seseorang tersebut terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan aborsi.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam kasus aborsi akibat perkosaan, dengan fokus pada perlindungan psikologis korban dan penanganan kasus secara komprehensif. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk melakukan aborsi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan preventif yang lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian normatif komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi aborsi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki pendekatan berbeda, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

Read online
File size787.64 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS The Role of Family in Shaping Social Values in the Digital Era 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga—baik yang berorientasi pada percakapan, konformitas, maupun yang bersifat laissez‑faire—memilikiHasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga—baik yang berorientasi pada percakapan, konformitas, maupun yang bersifat laissez‑faire—memiliki

JURIS Hubungan Antara Risiko Sistematis Tingkat Suku Bunga dan Return Saham dalam Portofolio Investasi Analisis pada Bank BUMN yang Terdaftar di BEI 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Studi ini memiliki objektif untuk mengkaji dampak risiko sistematis dan suku bunga terhadap return saham bank-bank milik negara (Bank BUMN) di Bursa EfekStudi ini memiliki objektif untuk mengkaji dampak risiko sistematis dan suku bunga terhadap return saham bank-bank milik negara (Bank BUMN) di Bursa Efek

JURIS Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Di samping itu, penelitian ini mengidentifikasi peluang dan kendala dalam mewujudkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata, sertaDi samping itu, penelitian ini mengidentifikasi peluang dan kendala dalam mewujudkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata, serta

JURIS Kelembagaan Masyarakat Dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial Studi Kasus Kabupaten Manokwari 2026More at 2026

UNIPAUNIPA Pendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalamPendekatan metode yang digunakan yakni metode studi kasus, yang mana sebagai kasus dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi anggota kelompok dalam

JURIS Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA Bangkalan Dan PA Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Perkawinan itsbat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. PenetapanPerkawinan itsbat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengesahan perkawinan oleh Pengadilan Agama menurut wilayah hukumnya masing-masing. Penetapan

JURIS Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah 2023More at 2023

UM SURABAYAUM SURABAYA Beberapa tahun belakangan ini banyak bermunculan bisnis jual beli rumah yang mengusung sistem (skema) syariah diberbagai kota di Indonesia. PenelitianBeberapa tahun belakangan ini banyak bermunculan bisnis jual beli rumah yang mengusung sistem (skema) syariah diberbagai kota di Indonesia. Penelitian

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan padaPenelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada

JURIS STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH study kasus Nomor 629 Pdt G 2012 PN Sby 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Sertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje SutedjaSertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja

Useful /

JURIS Hubungan Harga Minyak Dunia Dan Indeks Pasar Indonesia Selama Isu Geopolitik 2026More at 2026

YWNRYWNR Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa semua indeks memiliki risiko reward yang kurang optimal. Temuan utama dari studi ini adalah bahwa perubahanSelain itu, studi ini juga menemukan bahwa semua indeks memiliki risiko reward yang kurang optimal. Temuan utama dari studi ini adalah bahwa perubahan

JURIS Akibat Hukum Perkawinan Kepada Anak Yang Tidak Dicatatkan 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Perkawinan harus dicatatkan di pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menentukan perkawinan adalahPerkawinan harus dicatatkan di pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat (1) menentukan perkawinan adalah

JURIS Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Salah satu tindak pidana perzinahan yang terjadi di Desa Hilisaooto telah diselesaikan secara adat pelaku dijatuhi hukuman berupa sanksi adat yaitu dendaSalah satu tindak pidana perzinahan yang terjadi di Desa Hilisaooto telah diselesaikan secara adat pelaku dijatuhi hukuman berupa sanksi adat yaitu denda

JURIS Construction of the Legal Authority of the Religious Court in Executing Sharia Economic Disputes 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Pengadilan agama memiliki kewenangan yuridis untuk menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan AgamaPengadilan agama memiliki kewenangan yuridis untuk menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

ads-block-test