UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Aborsi merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa jabang bayi. Hal ini dilakukan karena terdapat dua hal yaitu keinginan dari pihak wanita yang mengandung karena permasalahan yang indikasinya darurat medis atau karena memang keinginan dari pihak tertentu akibat menanggung aib karena kehamilan yang tidak diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana aborsi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan temuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan, namun dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi selain karena kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dapat dikenai sanksi pidana.

Perbuatan aborsi merupakan larangan dalam praktek kesehatan.Akan tetapi dalam keadaan tertentu tindakan aborsi dapat dilegalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Perbuatan aborsi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam diri seseorang tersebut terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan aborsi.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam kasus aborsi akibat perkosaan, dengan fokus pada perlindungan psikologis korban dan penanganan kasus secara komprehensif. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk melakukan aborsi, sehingga dapat dirumuskan kebijakan preventif yang lebih tepat sasaran. Terakhir, penelitian normatif komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan regulasi aborsi di Indonesia dengan negara lain yang memiliki pendekatan berbeda, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan potensi perbaikan dalam sistem hukum Indonesia.

Read online
File size787.64 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan konsumen khususnya bagi pemberi pinjaman dalam financial technology peer to peerArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan perlindungan konsumen khususnya bagi pemberi pinjaman dalam financial technology peer to peer

JURIS Pengaruh Promosi Kesehatan Menggunakan Video Animasi Tentang Pencegahan Stunting Terhadap Pengetahuan Siswi Di SMPN 22 Pesawaran 2025More at 2025

AKPERAKPER Kesimpulan promosi kesehatan menggunakan media video animasi efektif meningkatkan pengetahuan siswi tentang pencegahan stunting. Promosi kesehatan menggunakanKesimpulan promosi kesehatan menggunakan media video animasi efektif meningkatkan pengetahuan siswi tentang pencegahan stunting. Promosi kesehatan menggunakan

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Jkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselvesJkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves

JURIS The Role of Law No 17 Year 2003 in Promoting Sustainable Financial Performance of State Owned Enterprises in Indonesia 2024More at 2024

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,Temuan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi kinerja BUMN dan menekankan perlunya upaya kolaboratif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

JURIS Enforcement of Environmental Criminal Law in Cases of Environmental Pollution by Corporations 2024More at 2024

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan merupakan cerminan kurangnya tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkunganTerjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan merupakan cerminan kurangnya tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkungan

JURIS ANALISIS HUKUMAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN Studi Putusan Nomor 5 Pid Sus Anak 2017 PN Trt 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. BerdasarkanAnalisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan

JURIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Studi Putusan Nomor 2573 Pid B 2021 PN Mdn 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan, metode kasus, pendekatanJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundangan-undangan, metode kasus, pendekatan

JURIS Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ah dalam Gugatan Sederhana 2023More at 2023

STAIBREBESSTAIBREBES Sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, pengadilan agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariahSesuai dengan Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49, pengadilan agama mempunyai wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah

Useful /

JURIS Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana 2026More at 2026

UMELMANDIRIUMELMANDIRI Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaanSumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan

JURIS HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN SELF EFFICACY PADA PASIEN STROKE DI RSUP Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 2026More at 2026

STIKMKSSTIKMKS Penyakit stroke terjadi karena terganggunya aliran darah di otak yang ditandai dengan hilangnya fungsi dari bagian tubuh tertentu sehingga mengalami kecacatan.Penyakit stroke terjadi karena terganggunya aliran darah di otak yang ditandai dengan hilangnya fungsi dari bagian tubuh tertentu sehingga mengalami kecacatan.

JURIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMBANTU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Studi Putusan Nomor 5 Pid Sus Anak 2014 PN Siak 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Anak di bawah umur didakwa, dituntut, dan dihukum melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, padahal anak tidak mengetahuiAnak di bawah umur didakwa, dituntut, dan dihukum melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, padahal anak tidak mengetahui

JURIS Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Secara Hukum Adat 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Pada penyelesaian tersebut, pihak korban juga berjanji tidak akan melakukan keberatan kepada pihak pelaku di lain waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaianPada penyelesaian tersebut, pihak korban juga berjanji tidak akan melakukan keberatan kepada pihak pelaku di lain waktu. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian

ads-block-test