UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, namun dalam pengelolaannya sering terjadi penyalagunaan atau tidak tepat sasaran. Maka peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh kepala desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan berupa reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis atau penelitian empiris yang bertujuan menemukan teori mengenai proses lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta realitas di masyarakat. Penelitian meneliti fakta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tersebut menghadapi kendala SDM, karena jumlah ASN serta sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan kurang memadai, sehingga terbatas dalam melakukan kegiatan pengawasan mengingat terdapat 459 desa dan 35 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Penelitian menyarankan kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan agar memperhatikan agar pengawasan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai peraturan yang ada.

Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana.Kendala tersebut menyebabkan pengawasan tidak optimal pada keseluruhan 459 desa dan 35 kecamatan di wilayah tersebut.Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah penyalagunaan dana desa.

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan sistem informasi digital dapat meningkatkan kapasitas monitoring Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengawasi keuangan desa, dengan mengkaji faktor teknis, keamanan data, dan tingkat adopsi oleh pegawai. Selanjutnya, studi empiris diperlukan untuk menilai dampak program pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN terhadap efektivitas pengawasan keuangan desa, sehingga dapat mengidentifikasi jenis pelatihan yang paling berpengaruh. Selain itu, analisis komparatif antara kinerja Inspektorat Daerah di Kabupaten Nias Selatan dengan kabupaten lain yang memiliki tingkat sumber daya berbeda dapat mengungkap praktik terbaik dan strategi adaptif yang dapat direplikasi, memperkuat kebijakan pengawasan keuangan desa secara nasional.

Read online
File size574.05 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test