UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, namun dalam pengelolaannya sering terjadi penyalagunaan atau tidak tepat sasaran. Maka peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh kepala desa. Untuk mengatasi hal tersebut, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan berupa reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis atau penelitian empiris yang bertujuan menemukan teori mengenai proses lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta realitas di masyarakat. Penelitian meneliti fakta masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengawasan tersebut menghadapi kendala SDM, karena jumlah ASN serta sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan kurang memadai, sehingga terbatas dalam melakukan kegiatan pengawasan mengingat terdapat 459 desa dan 35 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Penelitian menyarankan kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan agar memperhatikan agar pengawasan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai peraturan yang ada.
Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana.Kendala tersebut menyebabkan pengawasan tidak optimal pada keseluruhan 459 desa dan 35 kecamatan di wilayah tersebut.Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah penyalagunaan dana desa.
Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana penerapan sistem informasi digital dapat meningkatkan kapasitas monitoring Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengawasi keuangan desa, dengan mengkaji faktor teknis, keamanan data, dan tingkat adopsi oleh pegawai. Selanjutnya, studi empiris diperlukan untuk menilai dampak program pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN terhadap efektivitas pengawasan keuangan desa, sehingga dapat mengidentifikasi jenis pelatihan yang paling berpengaruh. Selain itu, analisis komparatif antara kinerja Inspektorat Daerah di Kabupaten Nias Selatan dengan kabupaten lain yang memiliki tingkat sumber daya berbeda dapat mengungkap praktik terbaik dan strategi adaptif yang dapat direplikasi, memperkuat kebijakan pengawasan keuangan desa secara nasional.
| File size | 574.05 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimal dalam segi pendekatan secara persuasive, sarana dan prasarana yangHal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti dari penegak hukum belum optimal dalam segi pendekatan secara persuasive, sarana dan prasarana yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Permasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugianPermasalahannya ialah tidak semua BUMN yang ada di Indonesia dikatakan sebagai BUMN baik dan sehat, oleh karena sejumlah BUMN masih menderita kerugian
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Persepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktorPersepsi keadilan, kepercayaan pada sistem perpajakan, dan efektivitas pengawasan juga menjadi elemen kunci dalam membentuk sikap terhadap kepatuhan. Faktor-faktor
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative danAdapun hal-hal yang meringankan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Putusan Nomor 798/Pid. Sel dinilai sejalan dengan teori tujuan relative dan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas JasaDengan demikian, peran OJK dalam melindungi nasabah perbankan sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Otoritas Jasa
UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakanKondisi demikian tentu diharapkan tidak terjadi dalam waktu lama, harapan semua pihak termasuk pemerintah supaya resesi segera normal pulih dengan mengupayakan
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Kecemasan tersebut berdampak pada emosi dan kehidupan sosial Kiko, serta dikategorikan sebagai jenis neurotik dan realistis menurut teori Freud. PenelitianKecemasan tersebut berdampak pada emosi dan kehidupan sosial Kiko, serta dikategorikan sebagai jenis neurotik dan realistis menurut teori Freud. Penelitian
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam perjanjian jual beli melibatkan pengajuan permohonan ke PPAT,Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dalam perjanjian jual beli melibatkan pengajuan permohonan ke PPAT,
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukuman yang diberikan dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindakBerdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukuman yang diberikan dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak