IAIN LANGSAIAIN LANGSA
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganAl-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-UndanganPerumusan kembali pasal-pasal mengenai zina dan kohabitasi dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diharmonisasikan dengan hukum pidana nasional tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme harmonisasi nilai Islam dalam KUHP baru, khususnya dalam pasal zina dan kohabitasi, serta menilai relevansi politik hukum dalam pengaturan moralitas publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis konten, mengandalkan dokumen hukum primer dan literatur hukum sekunder. Analisis dilakukan secara tematik untuk menilai sejauh mana KUHP baru memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak individu. Temuan menunjukkan adanya pola kompromi politik yang tercermin dari penyesuaian sanksi, pembatasan ruang penerapan hukum, dan interaksi antara legislator, aparat hukum, dan pemangku kepentingan agama. Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP baru berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan proporsional, dengan implikasi signifikan bagi politik hukum di Indonesia, khususnya dalam menyelaraskan aspirasi publik, prinsip konstitusional, dan norma moral masyarakat.
Studi ini menunjukkan bahwa pasal zina (zina) dan kohabitasi dalam KUHP baru mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan hukum pidana nasional sambil menyeimbangkan hak individu dan aspirasi moral publik.Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen hukum adaptif, memediasi interaksi antara norma agama, praktik adat, dan kepentingan publik, dan menggambarkan pendekatan politik-hukum pemerintah dalam mengintegrasikan aspirasi sosial dengan prinsip hukum formal.Temuan ini menekankan relevansi politik hukum dalam mengatur moralitas publik dan memperluas pemahaman tentang harmonisasi nilai Islam dalam hukum pidana Indonesia.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada aspek-aspek berikut: Pertama, perlu dilakukan analisis lebih mendalam tentang bagaimana kompromi politik dalam KUHP baru dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, termasuk strategi sosialisasi dan edukasi hukum yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerima regulasi moral. Kedua, penelitian dapat mengeksplorasi dampak psikologis dari penerapan hukum moral, terutama pada kelompok rentan, dan bagaimana pendekatan humanis dan edukatif dapat mengurangi trauma dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan moral hukum tersebut. Ketiga, studi komparatif tentang implementasi hukum moral di berbagai daerah di Indonesia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana budaya lokal, tingkat religiositas, dan kapasitas aparat penegak hukum mempengaruhi penerapan hukum. Studi ini dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan dalam harmonisasi nilai-nilai moral dengan hak individu dan prinsip-prinsip keadilan.
| File size | 366.64 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
STAI AL-FURQANSTAI AL-FURQAN Hal ini jelas menunjukkan bahwa moral di SD BUQ Betengan tidak hanya diajarkan sebagai konsep abstrak, tetapi direalisasikan melalui kebiasaan perilakuHal ini jelas menunjukkan bahwa moral di SD BUQ Betengan tidak hanya diajarkan sebagai konsep abstrak, tetapi direalisasikan melalui kebiasaan perilaku
DINASTIREVDINASTIREV 1) Bentuk konflik yang terjadi di Kabupaten Bima umumnya bersifat horizontal, mulai dari konflik antar desa, warga, konflik antar kelompok pemuda, konflik1) Bentuk konflik yang terjadi di Kabupaten Bima umumnya bersifat horizontal, mulai dari konflik antar desa, warga, konflik antar kelompok pemuda, konflik
HK PUBLISHINGHK PUBLISHING Hasil kajian menegaskan bahwa evolusi hukum Indonesia merupakan proses rasionalisasi, solidaritas sosial, dan rekonstruksi etis yang berkelanjutan, sehinggaHasil kajian menegaskan bahwa evolusi hukum Indonesia merupakan proses rasionalisasi, solidaritas sosial, dan rekonstruksi etis yang berkelanjutan, sehingga
ASSALAMASSALAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter Islam, ketika diintegrasikan dengan literasi digital, secara efektif mampu membentuk ketahanan moralPenelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter Islam, ketika diintegrasikan dengan literasi digital, secara efektif mampu membentuk ketahanan moral
IFTKLEDALEROIFTKLEDALERO Rousseau mendeskripsikan empat tema kajian etika moral dalam kehidupan sosial-politik bangsa yang mencakup; manusia secara alami baik, moralitas sebagaiRousseau mendeskripsikan empat tema kajian etika moral dalam kehidupan sosial-politik bangsa yang mencakup; manusia secara alami baik, moralitas sebagai
IPTSIPTS Mereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masihMereka juga mampu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Namun, berdasarkan pengakuan mahasiswa, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial masih
UJBUJB Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminalKebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal
STAIHWDURISTAIHWDURI Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempunyai variasi metode pendidikan, termasuk metode hiwar, kisah, amtsal, qudwah, ibrah wa mauizah, mumarasah wal amal,Hasil penelitian menunjukkan bahwa mempunyai variasi metode pendidikan, termasuk metode hiwar, kisah, amtsal, qudwah, ibrah wa mauizah, mumarasah wal amal,
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengatasi terorisme di Indonesia secara efektif, pemerintah harus menyeimbangkan strategi pencegahan dan tindakanPenelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mengatasi terorisme di Indonesia secara efektif, pemerintah harus menyeimbangkan strategi pencegahan dan tindakan
IAIN LANGSAIAIN LANGSA 23/Pid. Sus/2025. Temuan penelitian menegaskan bahwa disabilitas fisik tidak menghapus tanggung jawab pidana karena unsur actus reus dan mens rea tetap23/Pid. Sus/2025. Temuan penelitian menegaskan bahwa disabilitas fisik tidak menghapus tanggung jawab pidana karena unsur actus reus dan mens rea tetap
IAIN LANGSAIAIN LANGSA The main issues include unstable internet connectivity, limited hardware availability, and insufficient technical training for court officials. These obstaclesThe main issues include unstable internet connectivity, limited hardware availability, and insufficient technical training for court officials. These obstacles
JIMF BIJIMF BI Studi ini menggunakan data panel tidak seimbang dari 43 bank syariah di 15 negara antara tahun 2010 dan 2020, yang dikumpulkan secara manual dari laporanStudi ini menggunakan data panel tidak seimbang dari 43 bank syariah di 15 negara antara tahun 2010 dan 2020, yang dikumpulkan secara manual dari laporan