DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPenelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan, serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan. Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diuasahinya kapal tersebut oleh pembeli. Direkomendasikan kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban- kewajiban hukumnya.
Peralihan hak atas kapal dengan bobot di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan oleh nelayan-nelayan di Kota Sibolga yang dapat ditemui sehari-hari, secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli.Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab antara penjual dan pembeli telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diusahainya kapal tersebut oleh pembeli.Dalam konteks pengalihan hak atas kapal di atas 7GT masih dilakukan di bawah tangan, maka sebaiknya pihak-pihak penjual dan pembeli kapal menggunakan jasa Notaris di Kota Sibolga untuk meminimalisir resiko-resiko hukum yang akan timbul di kemudian hari.
Bagaimana efektivitas penggunaan jasa notaris dalam meningkatkan kepastian hukum peralihan hak atas kapal berbobot di atas 7 GT di kota Sibolga perlu diteliti secara empiris dengan membandingkan kasus yang melibatkan notaris dan yang tidak? Penelitian longitudinal mengenai dampak implementasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) terhadap tingkat kepalsuan dokumen dan kecepatan proses balik nama kapal dapat memberikan gambaran tentang keandalan teknologi digital dalam sektor perkapalan. Analisis kualitatif terhadap persepsi dan pengetahuan nelayan tentang prosedur legal jual‑beli kapal di bawah tangan serta hambatan sosial‑ekonomi untuk mengakses layanan notaris dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang menghalangi penerapan regulasi yang ada. Selain itu, studi komparatif antara daerah yang sudah mengadopsi sistem online penuh dengan daerah yang masih menggunakan prosedur manual dapat menilai perbedaan tingkat sengketa hukum. Selanjutnya, evaluasi kebijakan insentif bagi notaris yang melayani komunitas nelayan dapat mengukur apakah insentif tersebut meningkatkan partisipasi notaris. Semua penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan perlindungan hak milik kapal di tingkat lokal.
| File size | 607.72 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
ASTHAGRAFIKAASTHAGRAFIKA Diharapkan kegiatan ini meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif copyrights strike pada aplikasi video sharing-Youtube. Pengabdian kepada masyarakatDiharapkan kegiatan ini meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif copyrights strike pada aplikasi video sharing-Youtube. Pengabdian kepada masyarakat
UWKSUWKS Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah variabel produk tidak memiliki hubungan terhadap kepuasan pelanggan, harga memiliki hubungan yang tidakHasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah variabel produk tidak memiliki hubungan terhadap kepuasan pelanggan, harga memiliki hubungan yang tidak
UWKSUWKS Banyak usaha pengolahan biji kopi skala kecil hingga menengah menghadapi kendala dalam pencatatan stok dan laporan data akibat sistem manajemen manualBanyak usaha pengolahan biji kopi skala kecil hingga menengah menghadapi kendala dalam pencatatan stok dan laporan data akibat sistem manajemen manual
UNUSIAUNUSIA Antara lain, terkait pembayaran, garansi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi, perlindungan hak cipta, serta kewajiban perpajakan. Selain itu, persoalanAntara lain, terkait pembayaran, garansi, pengumpulan dan penggunaan data pribadi, perlindungan hak cipta, serta kewajiban perpajakan. Selain itu, persoalan
PKN STANPKN STAN Modul tersebut dipatenkan dan diharapkan menjadi acuan bagi satuan kerja serta UMKM lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui SistemModul tersebut dipatenkan dan diharapkan menjadi acuan bagi satuan kerja serta UMKM lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Sistem
UNARSUNARS Pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 113 ayat (4) dan ayat (3) UUHC. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum hakPelanggaran hak cipta dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 113 ayat (4) dan ayat (3) UUHC. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum hak
UNWIRUNWIR Pembajakan Cakram Optik telah menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi cakram optik berhenti beroperasi, dan banyak investor di bidang ini yangPembajakan Cakram Optik telah menyebabkan perusahaan-perusahaan yang memproduksi cakram optik berhenti beroperasi, dan banyak investor di bidang ini yang
UNARSUNARS Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang HakBatik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak
Useful /
UNWAHAUNWAHA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menggunakan simple present tense, dan untuk mengetahui proporsiTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menggunakan simple present tense, dan untuk mengetahui proporsi
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminanKetentuan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni dalam Pasal 16 ayat 3 menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengurai analisa konsep isi hukum, dengan menggali topik dengan kondisi yang muncul bersamaan atauPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengurai analisa konsep isi hukum, dengan menggali topik dengan kondisi yang muncul bersamaan atau
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Disparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap perkara yang sama terhadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tuntutan yang berbeda.Disparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap perkara yang sama terhadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tuntutan yang berbeda.