DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalPenelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan, serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan. Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diuasahinya kapal tersebut oleh pembeli. Direkomendasikan kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban- kewajiban hukumnya.
Peralihan hak atas kapal dengan bobot di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan oleh nelayan-nelayan di Kota Sibolga yang dapat ditemui sehari-hari, secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli.Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab antara penjual dan pembeli telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diusahainya kapal tersebut oleh pembeli.Dalam konteks pengalihan hak atas kapal di atas 7GT masih dilakukan di bawah tangan, maka sebaiknya pihak-pihak penjual dan pembeli kapal menggunakan jasa Notaris di Kota Sibolga untuk meminimalisir resiko-resiko hukum yang akan timbul di kemudian hari.
Bagaimana efektivitas penggunaan jasa notaris dalam meningkatkan kepastian hukum peralihan hak atas kapal berbobot di atas 7 GT di kota Sibolga perlu diteliti secara empiris dengan membandingkan kasus yang melibatkan notaris dan yang tidak? Penelitian longitudinal mengenai dampak implementasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) terhadap tingkat kepalsuan dokumen dan kecepatan proses balik nama kapal dapat memberikan gambaran tentang keandalan teknologi digital dalam sektor perkapalan. Analisis kualitatif terhadap persepsi dan pengetahuan nelayan tentang prosedur legal jual‑beli kapal di bawah tangan serta hambatan sosial‑ekonomi untuk mengakses layanan notaris dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang menghalangi penerapan regulasi yang ada. Selain itu, studi komparatif antara daerah yang sudah mengadopsi sistem online penuh dengan daerah yang masih menggunakan prosedur manual dapat menilai perbedaan tingkat sengketa hukum. Selanjutnya, evaluasi kebijakan insentif bagi notaris yang melayani komunitas nelayan dapat mengukur apakah insentif tersebut meningkatkan partisipasi notaris. Semua penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan perlindungan hak milik kapal di tingkat lokal.
| File size | 607.72 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
RISETILMIAHRISETILMIAH Perkembangan teknologi finansial telah mempercepat adopsi pembayaran digital di Indonesia, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuanPerkembangan teknologi finansial telah mempercepat adopsi pembayaran digital di Indonesia, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Temuan penelitian adalah bahwa dalam perspektif hukum bisnis, hukum mampu memberikan solusi prosedural (prosedural capability) dalam menyelesaikan resesiTemuan penelitian adalah bahwa dalam perspektif hukum bisnis, hukum mampu memberikan solusi prosedural (prosedural capability) dalam menyelesaikan resesi
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapaPenegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang memicu tindak pidana di Provinsi Gorontalo belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan beberapa
UNHAJUNHAJ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian pada restoran Shukaku di kota Garut. Untuk teknikPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian pada restoran Shukaku di kota Garut. Untuk teknik
UNHAJUNHAJ Metodologi penelitian yang digunalan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuisioner denganMetodologi penelitian yang digunalan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuisioner dengan
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Hasil penelitian menunjukkan bahwa model FDT berhasil mengurangi jumlah aturan sebesar 25%, dari 81 aturan pada model FL-Sugeno menjadi 60 aturan padaHasil penelitian menunjukkan bahwa model FDT berhasil mengurangi jumlah aturan sebesar 25%, dari 81 aturan pada model FL-Sugeno menjadi 60 aturan pada
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA Stakeholders sebaiknya bersama‑sama melakukan dekriminalisasi terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratifStakeholders sebaiknya bersama‑sama melakukan dekriminalisasi terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,Hukum waris di Indonesia tidak secara nasional mengatur warisan secara umum. Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata,
STMIK BANJARBARUSTMIK BANJARBARU Hasil evaluasi menggunakan confusion matrix menunjukkan akurasi sebesar 90%, precision 90,47%, recall 90%, dan f1-score 89,93%. Hasil penelitian menunjukkanHasil evaluasi menggunakan confusion matrix menunjukkan akurasi sebesar 90%, precision 90,47%, recall 90%, dan f1-score 89,93%. Hasil penelitian menunjukkan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,OJK juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan pengaduan konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu,
DHARMAWANGSADHARMAWANGSA 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang keharusan adanya jaminan kredit (agunan), Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,