Publisher

DHARMAWANGSADHARMAWANGSA

Journal Law JurnalLaw Jurnal Abstract

Penelitian ini mengenai keabsahan hukum bukti kwitansi jual beli kapal laut di bawah tangan, kedudukan hukum dalam proses peralihan hak atas kapal melalui jual beli di bawah tangan, serta perlindungan hukumnya bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli di bawah tangan, sehingga memberikan pemahaman yang jelas dalam memaknai transaksi jual beli di bawah tangan. Adapun permasalahan pokok: Kepastian hukum terhadap peralihan hak atas kapal di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian: Secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli. Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diuasahinya kapal tersebut oleh pembeli. Direkomendasikan kepada masyarakat nelayan Kota Sibolga dalam melakukan jual-beli kapal berbobot, sebaiknya menggunakan jasa notaris agar dapat melindungi hak-hak dan kewajiban- kewajiban hukumnya.

Conclusion

Peralihan hak atas kapal dengan bobot di atas 7 GT melalui perjanjian jual beli di bawah tangan oleh nelayan-nelayan di Kota Sibolga yang dapat ditemui sehari-hari, secara yuridis formil kapal sebagai objek jual beli tersebut belum sah beralih dari penjual kepada pembeli.Akan tetapi, secara materiil, kapal tersebut telah beralih dari penjual kepada pembeli, sebab antara penjual dan pembeli telah diserahterimakan yang ditandai dengan dikuasai dan diusahainya kapal tersebut oleh pembeli.Dalam konteks pengalihan hak atas kapal di atas 7GT masih dilakukan di bawah tangan, maka sebaiknya pihak-pihak penjual dan pembeli kapal menggunakan jasa Notaris di Kota Sibolga untuk meminimalisir resiko-resiko hukum yang akan timbul di kemudian hari.

Future Research

Bagaimana efektivitas penggunaan jasa notaris dalam meningkatkan kepastian hukum peralihan hak atas kapal berbobot di atas 7 GT di kota Sibolga perlu diteliti secara empiris dengan membandingkan kasus yang melibatkan notaris dan yang tidak? Penelitian longitudinal mengenai dampak implementasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE) terhadap tingkat kepalsuan dokumen dan kecepatan proses balik nama kapal dapat memberikan gambaran tentang keandalan teknologi digital dalam sektor perkapalan. Analisis kualitatif terhadap persepsi dan pengetahuan nelayan tentang prosedur legal jual‑beli kapal di bawah tangan serta hambatan sosial‑ekonomi untuk mengakses layanan notaris dapat mengidentifikasi faktor‑faktor yang menghalangi penerapan regulasi yang ada. Selain itu, studi komparatif antara daerah yang sudah mengadopsi sistem online penuh dengan daerah yang masih menggunakan prosedur manual dapat menilai perbedaan tingkat sengketa hukum. Selanjutnya, evaluasi kebijakan insentif bagi notaris yang melayani komunitas nelayan dapat mengukur apakah insentif tersebut meningkatkan partisipasi notaris. Semua penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan perlindungan hak milik kapal di tingkat lokal.

Metadata

File size	607.72 KB
Pages	17
DMCA	Report