STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN
An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah KontemporerAn-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah KontemporerKawin paksa merupakan salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan. Nikah paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, atau merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat walaupun terkadang kawin paksa berakhir happy ending, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus di Desa Blumbungan yang terjadi dampak negatif lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana praktik . Kedua, Apakah Nikah Paksa Sebagai Akibat Pergaulan menjadi solusi dalam menangani pergaulan bebas. Ketiga, Bagaimana Tinjauan Hukum Perspektif HKI dan peraturan perundangan yang berlaku.
Nikah paksa yang terjadi di Desa Blumbungan adalah suatu penangkapan warga dikarenakan dipergoknya dua pasangan remaja yang sedang berduaan dan melakukan hubungan layaknya suami istri.Adapun pernikahanya ada dua macam yaitu dinikahkan secara resmi dan dinikahkan secara siri.
Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosio-ekonomi yang berkontribusi terhadap terjadinya nikah paksa, seperti tingkat pendidikan orang tua, status pekerjaan, dan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini penting untuk memahami akar permasalahan dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk menggali perspektif para remaja yang mengalami nikah paksa, serta orang tua dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami pengalaman dan pandangan mereka, kita dapat mengembangkan program pencegahan yang lebih efektif dan berempati. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan praktik nikah paksa di berbagai desa atau wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi dan dampak nikah paksa, serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi.
| File size | 184.05 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Kebijakan ini dibenarkan secara syari karena mencegah kemudaratan sosial akibat penelantaran aset produktif dan mendukung Maqashid Syariah untuk menjagaKebijakan ini dibenarkan secara syari karena mencegah kemudaratan sosial akibat penelantaran aset produktif dan mendukung Maqashid Syariah untuk menjaga
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Pendekatan sosiologi hukum berhasil mengungkap kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial, menegaskan pentingnya integrasi keduanya untuk meningkatkanPendekatan sosiologi hukum berhasil mengungkap kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial, menegaskan pentingnya integrasi keduanya untuk meningkatkan
IAIN MADURAIAIN MADURA Karenanya, ia menawarkan gagasan evolusi syarîah yang meniscayakan syarîah dapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan. Dalam membangunKarenanya, ia menawarkan gagasan evolusi syarîah yang meniscayakan syarîah dapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan. Dalam membangun
STKIP PESSELSTKIP PESSEL Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisa data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara library research (Penulisan kepustakaan)Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisa data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara library research (Penulisan kepustakaan)
UMNUMN Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Eco Enzyme telah dilaksanakan di SD Negeri 105327 Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, dengan melibatkan 15 orang praktisi.Sosialisasi dan pelatihan pembuatan Eco Enzyme telah dilaksanakan di SD Negeri 105327 Pardamean, Kecamatan Tanjung Morawa, dengan melibatkan 15 orang praktisi.
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN advokasi sosial (social advokations) pemerintah daerah (local state) dalam memberikan jaminan sosial (social assurance) dan perlindungan hukum (legal protection)advokasi sosial (social advokations) pemerintah daerah (local state) dalam memberikan jaminan sosial (social assurance) dan perlindungan hukum (legal protection)
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
UMAUMA Namun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehinggaNamun belum ada regulasi daerah yang mengatur sumber pendapatan desa secara jelas, termasuk peraturan desa tentang jenis dan besaran pungutan, sehingga
Useful /
UINSAIZUUINSAIZU Abstrak: Pewajiban sertifikasi halal pada produk komoditas telah memunculkan banyak dilema, salah satunya adalah penerapan label halal pada barang nonAbstrak: Pewajiban sertifikasi halal pada produk komoditas telah memunculkan banyak dilema, salah satunya adalah penerapan label halal pada barang non
UNISMUHUNISMUH Kemunculan kandidat tunggal di Pilkada Banyumas 2024 dipicu oleh terpecahnya koalisi partai, kegagalan administratif pada calon alternatif, dan politikKemunculan kandidat tunggal di Pilkada Banyumas 2024 dipicu oleh terpecahnya koalisi partai, kegagalan administratif pada calon alternatif, dan politik
UMMUMM Temuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensiTemuan menunjukkan tiga faktor utama yang berkontribusi pada manajemen yang tidak efektif: (1) kerangka hukum yang tidak memadai yang kurang referensi
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.