DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penyelesaian sengketa jual beli tanah antara penjual dan pembeli dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Sengketa terjadi akibat wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek tanah meskipun pembeli telah melunasi pembayaran dan seluruh proses peralihan hak telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pembuatan PPJB, Akta Kuasa, Akta Pengosongan, dan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa jual beli tanah serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang‑undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua tingkat peradilan—Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung—menilai hubungan hukum jual beli tersebut sah dan penjual terbukti melakukan wanprestasi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum, serta menegaskan kembali kekuatan pembuktian akta otentik dan pentingnya asas kepastian hukum.
Sengketa jual beli tanah dalam Putusan Mahkamah Agung No.3459/K/Pdt/2020 terjadi karena wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek meskipun pembayaran telah dilunasi.Seluruh akta yang dibuat PPAT, termasuk PPJB, Akta Kuasa, dan AJB, diakui sah dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga hubungan hukum jual beli dianggap valid dan mengikat sesuai asas pacta sunt servanda.Konsistensi putusan pada semua tingkat peradilan menegaskan bahwa penerapan hukum tepat, menolak kasasi yang hanya mengulang keberatan faktual, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dan peran akta otentik dalam peralihan hak atas tanah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan faktor‑faktor penyebab wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah di berbagai provinsi Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi pola‑pola umum yang menimbulkan sengketa. Selanjutnya, studi komparatif antara sistem registrasi tanah elektronik dengan prosedur konvensional dapat menilai sejauh mana digitalisasi berkontribusi pada pengurangan sengketa dan peningkatan kepastian hukum. Terakhir, evaluasi program pelatihan dan sertifikasi bagi PPAT dapat dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan kesalahan prosedural serta berkurangnya jumlah perkara peradilan yang terkait dengan akta peralihan hak tanah.
| File size | 280.35 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Analisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karenaAnalisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karena
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di IndonesiaBerdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia
DAARULHUDADAARULHUDA Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilanMetode yang digunakan adalah yuridisnormatif terhadap putusan hakim dan pertimbangan hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan mencerminkan keadilan
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan bagi stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hak-hakPenelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan sebagai jaminan bagi stabilitas sistem perbankan dan perlindungan hak-hak
DAARULHUDADAARULHUDA Sumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan yurisprudensiSumber data primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan yurisprudensi
DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaianUpaya pemberantasan korupsi terhadap PNS tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif kepegawaian
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,
IAIN CURUPIAIN CURUP Data empiris dikumpulkan melalui kerja lapangan di komunitas pedesaan terpilih di Jawa, Bali, dan Sumatra. Pendekatan ganda ini mengintegrasikan analisisData empiris dikumpulkan melalui kerja lapangan di komunitas pedesaan terpilih di Jawa, Bali, dan Sumatra. Pendekatan ganda ini mengintegrasikan analisis
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Namun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasiNamun demikian, dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, penetapan usia minimal tidak dapat dilepaskan dari prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi
DAARULHUDADAARULHUDA Pendekatan yuridis-normatif menempatkan hukum sebagai norma yang harus ditaati, sementara maqasid al-syarīah menekankan perlindungan agama, jiwa, akal,Pendekatan yuridis-normatif menempatkan hukum sebagai norma yang harus ditaati, sementara maqasid al-syarīah menekankan perlindungan agama, jiwa, akal,
IAIN CURUPIAIN CURUP Ini menyediakan: (1) metodologi baru untuk tafsir Al-Quran yang sensitif terhadap gender, dan (2) bukti tekstual untuk mereformasi interpretasi hukum yangIni menyediakan: (1) metodologi baru untuk tafsir Al-Quran yang sensitif terhadap gender, dan (2) bukti tekstual untuk mereformasi interpretasi hukum yang
DINASTIPUBDINASTIPUB Penelitian ini menggunakan data tahunan untuk periode observasi dari tahun 2012 hingga 2019. Populasi adalah perusahaan tekstil dan garment yang terdaftarPenelitian ini menggunakan data tahunan untuk periode observasi dari tahun 2012 hingga 2019. Populasi adalah perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar