DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penyelesaian sengketa jual beli tanah antara penjual dan pembeli dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Sengketa terjadi akibat wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek tanah meskipun pembeli telah melunasi pembayaran dan seluruh proses peralihan hak telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pembuatan PPJB, Akta Kuasa, Akta Pengosongan, dan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa jual beli tanah serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang‑undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua tingkat peradilan—Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung—menilai hubungan hukum jual beli tersebut sah dan penjual terbukti melakukan wanprestasi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum, serta menegaskan kembali kekuatan pembuktian akta otentik dan pentingnya asas kepastian hukum.
Sengketa jual beli tanah dalam Putusan Mahkamah Agung No.3459/K/Pdt/2020 terjadi karena wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek meskipun pembayaran telah dilunasi.Seluruh akta yang dibuat PPAT, termasuk PPJB, Akta Kuasa, dan AJB, diakui sah dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga hubungan hukum jual beli dianggap valid dan mengikat sesuai asas pacta sunt servanda.Konsistensi putusan pada semua tingkat peradilan menegaskan bahwa penerapan hukum tepat, menolak kasasi yang hanya mengulang keberatan faktual, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dan peran akta otentik dalam peralihan hak atas tanah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan faktor‑faktor penyebab wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah di berbagai provinsi Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi pola‑pola umum yang menimbulkan sengketa. Selanjutnya, studi komparatif antara sistem registrasi tanah elektronik dengan prosedur konvensional dapat menilai sejauh mana digitalisasi berkontribusi pada pengurangan sengketa dan peningkatan kepastian hukum. Terakhir, evaluasi program pelatihan dan sertifikasi bagi PPAT dapat dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan kesalahan prosedural serta berkurangnya jumlah perkara peradilan yang terkait dengan akta peralihan hak tanah.
| File size | 280.35 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
POLITEKNIKJAMBIPOLITEKNIKJAMBI Kantor Notaris Krisalia Wahyu Sari merupakan unit bisnis menengah yang bergerak di bidang pembuatan Akta Otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisKantor Notaris Krisalia Wahyu Sari merupakan unit bisnis menengah yang bergerak di bidang pembuatan Akta Otentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
DINASTIREVDINASTIREV Sedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istriSedangkan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3039 K/PDT/2022 hanya berfokus pada formalitas pembuatan akta dikarenakan adanya PPJB terdapat persetujuan istri
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Namun dalam kenyataannya, terutama dalam kasus tanah warisan tinggi di Minangkabau, muncul ketegangan. Secara tradisional, tanah warisan tinggi tidak dapatNamun dalam kenyataannya, terutama dalam kasus tanah warisan tinggi di Minangkabau, muncul ketegangan. Secara tradisional, tanah warisan tinggi tidak dapat
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Kontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi strategi komprehensif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, sertaKontribusi penelitian ini terletak pada pemberian rekomendasi strategi komprehensif melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengguna, serta
UNTAGUNTAG Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasus terhadapJkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasus terhadap
UNTAGUNTAG Namun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasiNamun, upaya pencegahan yang komprehensif melalui penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik, dan pengawasan pemilu diperlukan untuk meminimalisasi
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Jalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilanJalur khusus merupakan sebuah konsep hukum acara pidana yang diserap dari konsep plea bargaining sebagaimana telah diatur di negara luar pada sistem peradilan
NEOLECTURANEOLECTURA Hal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahanHal tersebut mengacu pada ketentuan bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 282/Pdt. G/2019/PNCkr terkait dengan pokok permasalahan
Useful /
UIGMUIGM Penelitian kami menunjukkan bahwa wilayah C. prevostii piceus membentang dari Aceh Barat, Provinsi Aceh hingga Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara. prevostiiPenelitian kami menunjukkan bahwa wilayah C. prevostii piceus membentang dari Aceh Barat, Provinsi Aceh hingga Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara. prevostii
UIGMUIGM These findings offer valuable insights for improving conservation management, enhancing the welfare of captive populations, and addressing the speciesThese findings offer valuable insights for improving conservation management, enhancing the welfare of captive populations, and addressing the species
NEOLECTURANEOLECTURA Kampanye edukasi publik dan penegakan sanksi yang konsisten juga sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Studi ini merekomendasikanKampanye edukasi publik dan penegakan sanksi yang konsisten juga sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen. Studi ini merekomendasikan
UNANDUNAND Artikel ini membahas tentang double prefix dalam bahasa Kakenauwe. Bahasa ini dituturkan di Kecamatan Kapuntori dan Kecamatan Lasalimu di Kabupaten Buton.Artikel ini membahas tentang double prefix dalam bahasa Kakenauwe. Bahasa ini dituturkan di Kecamatan Kapuntori dan Kecamatan Lasalimu di Kabupaten Buton.