DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Penyelesaian sengketa jual beli tanah antara penjual dan pembeli dengan berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Sengketa terjadi akibat wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek tanah meskipun pembeli telah melunasi pembayaran dan seluruh proses peralihan hak telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pembuatan PPJB, Akta Kuasa, Akta Pengosongan, dan Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa jual beli tanah serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang‑undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua tingkat peradilan—Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung—menilai hubungan hukum jual beli tersebut sah dan penjual terbukti melakukan wanprestasi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi karena tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum, serta menegaskan kembali kekuatan pembuktian akta otentik dan pentingnya asas kepastian hukum.
Sengketa jual beli tanah dalam Putusan Mahkamah Agung No.3459/K/Pdt/2020 terjadi karena wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek meskipun pembayaran telah dilunasi.Seluruh akta yang dibuat PPAT, termasuk PPJB, Akta Kuasa, dan AJB, diakui sah dengan kekuatan pembuktian sempurna sehingga hubungan hukum jual beli dianggap valid dan mengikat sesuai asas pacta sunt servanda.Konsistensi putusan pada semua tingkat peradilan menegaskan bahwa penerapan hukum tepat, menolak kasasi yang hanya mengulang keberatan faktual, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dan peran akta otentik dalam peralihan hak atas tanah.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris frekuensi dan faktor‑faktor penyebab wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah di berbagai provinsi Indonesia, sehingga dapat diidentifikasi pola‑pola umum yang menimbulkan sengketa. Selanjutnya, studi komparatif antara sistem registrasi tanah elektronik dengan prosedur konvensional dapat menilai sejauh mana digitalisasi berkontribusi pada pengurangan sengketa dan peningkatan kepastian hukum. Terakhir, evaluasi program pelatihan dan sertifikasi bagi PPAT dapat dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan kesalahan prosedural serta berkurangnya jumlah perkara peradilan yang terkait dengan akta peralihan hak tanah.
| File size | 280.35 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTAGUNTAG Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga praperadilan dan revisi KUHAP untuk memperjelas parameter penetapan tersangka dan penghentian penyidikanOleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga praperadilan dan revisi KUHAP untuk memperjelas parameter penetapan tersangka dan penghentian penyidikan
UNTAGUNTAG B/2022/PN. Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasusB/2022/PN. Jkt. Brt serta Putusan Pengadilan Negeri No. 249/Pid. Brt. Studi berikut memakai metode hukum normatif melalui pendekatan UU serta studi kasus
UNTAGUNTAG Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaikan sengketa adat suku Wate. Metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kewenangan peradilan adat di Papua dalam menyelesaikan sengketa adat suku Wate. Metode penelitian
UNTAGUNTAG Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasarBerdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar
UNTAGUNTAG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait jualPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PPJB dan akta kuasa menjual dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait jual
UNTAGUNTAG Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
UNTAGUNTAG bentuk-bentuk wanprestasi oleh tergugat yang ditegaskan pengadilan, berupa. Tagihan sepihak yang tidak didasarkan pada perjanjian awal. Ketiadaan transparansibentuk-bentuk wanprestasi oleh tergugat yang ditegaskan pengadilan, berupa. Tagihan sepihak yang tidak didasarkan pada perjanjian awal. Ketiadaan transparansi
UYPUYP Internally, the business benefits from product diversity, strong brand credibility, and market adaptability. Externally, it faces growing demand, consumerInternally, the business benefits from product diversity, strong brand credibility, and market adaptability. Externally, it faces growing demand, consumer
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan adanya mekanisme ini, WTO mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim perdagangan global yang tertib, transparan, serta berkeadilan.Dengan adanya mekanisme ini, WTO mampu memberikan kepastian hukum dan mendorong terciptanya iklim perdagangan global yang tertib, transparan, serta berkeadilan.
DAARULHUDADAARULHUDA Berdasarkan analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet melalui studi kasus Putusan MahkamahBerdasarkan analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam kasus kredit macet melalui studi kasus Putusan Mahkamah
UIGMUIGM Research on the daily activities of Proboscis Monkey using the focal animal sampling method through direct observation of animal behavior by referringResearch on the daily activities of Proboscis Monkey using the focal animal sampling method through direct observation of animal behavior by referring
UIGMUIGM The study documents recent observations of the Enggano Palm Civet, a subspecies previously unrecorded for over a century. These findings confirm the continuedThe study documents recent observations of the Enggano Palm Civet, a subspecies previously unrecorded for over a century. These findings confirm the continued