UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis konsep “Ummah sebagaimana diuraikan dalam Piagam Madinah dengan kerangka hukum modern tentang kebebasan dan pluralisme yang tercantum dalam konstitusi. Fokus utama perbandingan ini adalah mengakomodasi dan mengatur masyarakat yang majemuk. Piagam Madinah, yang terbentuk pada abad ke‑7 Masehi, dikenal sebagai salah satu dokumen tertulis paling awal yang menegaskan prinsip toleransi, koeksistensi damai, dan hak‑hak sipil bagi berbagai kelompok agama dan suku, menyatukan mereka di bawah konsep Ummah dengan komitmen bersama terhadap pertahanan dan keadilan yang tidak semata‑mata bersifat agama.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ummah dalam Piagam Madinah menyediakan model historis yang kuat untuk membangun identitas nasional yang inklusif di tengah keragaman.Piagam Madinah dan konstitusi modern keduanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan politik untuk mengelola keberagaman melalui prinsip keadilan, perlindungan hak, dan komitmen bersama.Oleh karena itu, Piagam Madinah dapat menjadi referensi relevan bagi penguatan prinsip pluralisme dalam konstitusi modern.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif bagaimana prinsip ummah yang termuat dalam Piagam Madinah diimplementasikan dalam konstitusi modern di negara‑negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia atau Malaysia, untuk mengidentifikasi kesesuaian praktis dan tantangan hukum. Selain itu, studi empiris dapat dilakukan pada tingkat pemerintahan lokal di kota‑kota Muslim kontemporer untuk mengevaluasi pengaruh nilai‑nilai Piagam Madinah terhadap kebijakan publik, partisipasi warga, dan mekanisme penyelesaian konflik sosial. Selanjutnya, disarankan melakukan penelitian interdisipliner yang membandingkan mekanisme resolusi sengketa berbasis ummah dengan sistem peradilan modern, guna menilai efektivitas, keadilan, dan penerimaan masyarakat dalam konteks pluralistik yang semakin kompleks.
| File size | 341.57 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji asas hukum, sistematika,
UNTAGUNTAG Jembatan Suramadu telah beroperasi selama tiga tahun, namun hingga kini belum dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Madura. Masyarakat mengeluhkanJembatan Suramadu telah beroperasi selama tiga tahun, namun hingga kini belum dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Madura. Masyarakat mengeluhkan
RADEN WIJAYARADEN WIJAYA Oleh karena itu, dark tourism berpotensi menjadi strategi pengembangan wisata yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaranOleh karena itu, dark tourism berpotensi menjadi strategi pengembangan wisata yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam membangun kesadaran
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap sistem hukum pidana siber di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut terhadap sistem hukum pidana siber di Indonesia. Dengan menerapkan metode penelitian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkanPutusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan
UNUSIAUNUSIA Analisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkanAnalisis menunjukkan bagaimana Satjipto Rahardjo menawarkan jalan keluar melalui pendekatan hukum yang lebih sosiologis dan progresif, yang menempatkan
UNTAG BANYUWANGIUNTAG BANYUWANGI Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu KotaMasyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah yang dikelola secara turun-temurun, yang keberadaannya dijamin dalam UUD 1945. Namun, pembangunan Ibu Kota
UINFASBENGKULUUINFASBENGKULU Analisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi kesesuaian nilai-nilai resolusi konflik Rasulullah SAW dengan praktik lokal dalamAnalisis dilakukan secara deskriptif-analitik untuk mengidentifikasi kesesuaian nilai-nilai resolusi konflik Rasulullah SAW dengan praktik lokal dalam
Useful /
UNIVSMUNIVSM Hakim peradilan agama memikul tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara hukum positif, keadilan substantif, dan perlindungan anak. Dengan mengedepankanHakim peradilan agama memikul tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara hukum positif, keadilan substantif, dan perlindungan anak. Dengan mengedepankan
UNIVSMUNIVSM Namun, penerapan sistem ini berdampak pada berkurangnya kegiatan operasi simpatik dan praktik keadilan restoratif yang selama ini menjadi sarana edukatifNamun, penerapan sistem ini berdampak pada berkurangnya kegiatan operasi simpatik dan praktik keadilan restoratif yang selama ini menjadi sarana edukatif
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.Penelitian ini menyimpulkan bahwa judicial independence merupakan fondasi utama bagi terwujudnya good governance dalam sistem demokrasi konstitusional.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pandemi COVID-19 telah mendorong semua aktivitas untuk dilakukan secara online, termasuk pembelian produk segar untuk memenuhi kebutuhan makanan harian.Pandemi COVID-19 telah mendorong semua aktivitas untuk dilakukan secara online, termasuk pembelian produk segar untuk memenuhi kebutuhan makanan harian.