UNIVSMUNIVSM
Lex MandiriLex MandiriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara kritis konsep “Ummah sebagaimana diuraikan dalam Piagam Madinah dengan kerangka hukum modern tentang kebebasan dan pluralisme yang tercantum dalam konstitusi. Fokus utama perbandingan ini adalah mengakomodasi dan mengatur masyarakat yang majemuk. Piagam Madinah, yang terbentuk pada abad ke‑7 Masehi, dikenal sebagai salah satu dokumen tertulis paling awal yang menegaskan prinsip toleransi, koeksistensi damai, dan hak‑hak sipil bagi berbagai kelompok agama dan suku, menyatukan mereka di bawah konsep Ummah dengan komitmen bersama terhadap pertahanan dan keadilan yang tidak semata‑mata bersifat agama.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ummah dalam Piagam Madinah menyediakan model historis yang kuat untuk membangun identitas nasional yang inklusif di tengah keragaman.Piagam Madinah dan konstitusi modern keduanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan politik untuk mengelola keberagaman melalui prinsip keadilan, perlindungan hak, dan komitmen bersama.Oleh karena itu, Piagam Madinah dapat menjadi referensi relevan bagi penguatan prinsip pluralisme dalam konstitusi modern.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif bagaimana prinsip ummah yang termuat dalam Piagam Madinah diimplementasikan dalam konstitusi modern di negara‑negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia atau Malaysia, untuk mengidentifikasi kesesuaian praktis dan tantangan hukum. Selain itu, studi empiris dapat dilakukan pada tingkat pemerintahan lokal di kota‑kota Muslim kontemporer untuk mengevaluasi pengaruh nilai‑nilai Piagam Madinah terhadap kebijakan publik, partisipasi warga, dan mekanisme penyelesaian konflik sosial. Selanjutnya, disarankan melakukan penelitian interdisipliner yang membandingkan mekanisme resolusi sengketa berbasis ummah dengan sistem peradilan modern, guna menilai efektivitas, keadilan, dan penerimaan masyarakat dalam konteks pluralistik yang semakin kompleks.
| File size | 341.57 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIVSMUNIVSM Keabsahan saksi dalam perkara perdata kewarisan barat dalam perkara a quo keabsahan saksi keluarga menurut Penulis menganggap tidak sah dan tidak memilikiKeabsahan saksi dalam perkara perdata kewarisan barat dalam perkara a quo keabsahan saksi keluarga menurut Penulis menganggap tidak sah dan tidak memiliki
IAIN MADURAIAIN MADURA Pengadilan agama juga memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk menentukan mediator. Mediator yang berasal dari lembaga mediasi, advokat, atauPengadilan agama juga memberikan keleluasaan kepada kedua belah pihak untuk menentukan mediator. Mediator yang berasal dari lembaga mediasi, advokat, atau
STAIMAARIFSTAIMAARIF Penelitian ini bertujuan untuk memahami ilmu tajwid dan mengetahui kelebihan serta kekurangan Metode Al-Baghdadi, dengan meneliti penggunaannya dalam mengajarPenelitian ini bertujuan untuk memahami ilmu tajwid dan mengetahui kelebihan serta kekurangan Metode Al-Baghdadi, dengan meneliti penggunaannya dalam mengajar
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Ketidakefektifan pelaksanaan putusan pengadilan, bias gender dalam praktik yudisial, dan kekakuan dalam penafsiran pasal-pasal KHI menjadi hambatan utamaKetidakefektifan pelaksanaan putusan pengadilan, bias gender dalam praktik yudisial, dan kekakuan dalam penafsiran pasal-pasal KHI menjadi hambatan utama
STISABUZAIRISTISABUZAIRI Namun tidak menutup kemungkinan dalam pernikahan yang tujuannya adalah menciptakan, membentuk, dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah terjadi perselisihan,Namun tidak menutup kemungkinan dalam pernikahan yang tujuannya adalah menciptakan, membentuk, dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah terjadi perselisihan,
UM SURABAYAUM SURABAYA 1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama1) Mayoritas penduduk Hindu dengan dominasi budaya lokal yang menghindari proses hukum. 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wewenang Pengadilan Agama
UINUIN Indonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinentalIndonesia telah mengakui fatwa DSN sebagai bagian dari dinamika hukum positif di industri keuangan syariah dan peradilan agama, meski tradisi hukum kontinental
STAINSTAIN Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Eksistensi hukum Islam diakui sejak masa kolonialIslam sebagai agama mayoritas di Indonesia memengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Eksistensi hukum Islam diakui sejak masa kolonial
Useful /
UNIVSMUNIVSM Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui penerapan sistem Electronic Traffic Law EnforcementPenegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil uji DMRT pada parameter interaksi menunjukkan bahwa faktor dosis pupuk organik memiliki pengaruh lebih dominan daripada faktor varietas. PenggunaanHasil uji DMRT pada parameter interaksi menunjukkan bahwa faktor dosis pupuk organik memiliki pengaruh lebih dominan daripada faktor varietas. Penggunaan
ITBITB Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi limbah kulit pisang sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas komposit. Metode yang digunakanPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi limbah kulit pisang sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan kertas komposit. Metode yang digunakan
UINUIN Ilmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. KarakterIlmu Islam di Palembang berkembang sejak abad ke‑18 hingga abad ke‑20, melanjutkan tradisi yang sebelumnya berada di Aceh pada abad ke‑17. Karakter