UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya hubungan yang seimbang antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini menyajikan telaah komprehensif terhadap problematika kepemiluan dengan penekanan khusus pada sistem presidential threshold yang telah memicu berbagai ketimpangan dalam praktik elektoral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu dengan menelaah validitas sistem presidential threshold, kompleksitas sistem multipartai, serta implementasi Pemilu serentak guna menawarkan solusi struktural terhadap persoalan hukum dalam sistem Pemilu Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung kerangka konseptual dan studi hukum perbandingan, serta diperkuat oleh data empiris dari Pemilu 2019 dan 2024. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi hukum dan komparasi konseptual, yang menunjukkan bahwa sistem presidential threshold perlu direformulasi dengan mempertimbangkan inklusivitas politik, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola Pemilu.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem presidential threshold perlu direformulasi dengan mempertimbangkan inklusivitas politik, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola Pemilu.Reformulasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta.Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan terkait pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak reformasi hukum pemilu terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok marginal dan pemilih pemula. Studi ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua, penelitian tentang efektivitas model koalisi partai politik dalam sistem presidensial perlu digali lebih lanjut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai model koalisi yang dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang representatif. Ketiga, penelitian mengenai peran teknologi dalam mencegah disinformasi dan hoaks selama kampanye pemilu sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat mengembangkan strategi dan mekanisme untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menanggapi disinformasi secara efektif, sehingga menjaga integritas proses pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan penyelenggaraan Pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.
- Presidentialism, Multipartism, and Democracy - SCOTT MAINWARING, 1993. multipartism democracy scott mainwaring... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414093026002003Presidentialism Multipartism and Democracy SCOTT MAINWARING 1993 multipartism democracy scott mainwaring journals sagepub doi 10 1177 0010414093026002003
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) | Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan.... journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PERDA Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan journal unismuh ac index php Otoritas article view 53
- Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik | Solihah | JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Solihah JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu ejournal2 undip ac index php jiip article view 3234
- MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA... doi.org/10.25273/jta.v5i2.5593MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA doi 10 25273 jta v5i2 5593
- KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 | LISAN AL-HAL: Jurnal... doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 LISAN AL HAL Jurnal doi 10 35316 lisanalhal v17i2 251 266
| File size | 461.11 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DINAMIKADINAMIKA Penguatan tata kelola desa melalui local wisdom dan simple digital technology adalah pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan partisipasi dan transparansi.Penguatan tata kelola desa melalui local wisdom dan simple digital technology adalah pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan partisipasi dan transparansi.
USBYPKPUSBYPKP Yang menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan ini adalah Kepala Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Evaluasi target capain dapat dilihatYang menjadi mitra dalam kegiatan pendampingan ini adalah Kepala Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Evaluasi target capain dapat dilihat
USBYPKPUSBYPKP Melalui pendekatan wawancara dan diskusi, kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sangga Buana bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan mencobaMelalui pendekatan wawancara dan diskusi, kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sangga Buana bekerjasama dengan Universitas Kebangsaan mencoba
UHBUHB Penelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkanPenelitian ini menunjukkan bahwa legitime portie merupakan hak mutlak yang dilindungi oleh hukum, dan setiap penyimpangan dari ketentuan hukum dapat menimbulkan
UHBUHB Langkah yang diambil oleh Swedia dalam mengimplementasikan EU AI Act dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan di Indonesia agar lebih responsifLangkah yang diambil oleh Swedia dalam mengimplementasikan EU AI Act dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan di Indonesia agar lebih responsif
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Hasil dari penelitian ini yaitu dapat mempermudah pengguna untuk melakukan analisis terhadap jenis penyakit perut menggunakan metode Certainty Factor sehinggaHasil dari penelitian ini yaitu dapat mempermudah pengguna untuk melakukan analisis terhadap jenis penyakit perut menggunakan metode Certainty Factor sehingga
CENDEKIA UTAMA KUDUSCENDEKIA UTAMA KUDUS Tetapi apakah sistem mampu memberikan kepercayaan diri untuk merekomendasi sediaan fitofarmaka secara statistik ternyata tidak signifikan p=0,582 bahwaTetapi apakah sistem mampu memberikan kepercayaan diri untuk merekomendasi sediaan fitofarmaka secara statistik ternyata tidak signifikan p=0,582 bahwa
POLIMDOPOLIMDO Selain itu sistem juga harus bisa melakukan scoring untuk penentuan lolos atau tidaknya peserta uji kompetensi, juga sistem akan melakukan rekapitulasiSelain itu sistem juga harus bisa melakukan scoring untuk penentuan lolos atau tidaknya peserta uji kompetensi, juga sistem akan melakukan rekapitulasi
Useful /
USBYPKPUSBYPKP Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah crucial bagi bangsa Indonesia adalah mengenaiSalah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah crucial bagi bangsa Indonesia adalah mengenai
UHBUHB The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendmentThe third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment
UHBUHB Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi muatan substantif pada pemidanaan di KUHP Nasional mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai sentral sosio politik,Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi muatan substantif pada pemidanaan di KUHP Nasional mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai sentral sosio politik,
POLITANI KOEPOLITANI KOE Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova). Perbedaan pengaruh antara perlakuan diuji lanjut dengan uji BNJ. Hasil penelitianData hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (Anova). Perbedaan pengaruh antara perlakuan diuji lanjut dengan uji BNJ. Hasil penelitian