UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya hubungan yang seimbang antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini menyajikan telaah komprehensif terhadap problematika kepemiluan dengan penekanan khusus pada sistem presidential threshold yang telah memicu berbagai ketimpangan dalam praktik elektoral. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu dengan menelaah validitas sistem presidential threshold, kompleksitas sistem multipartai, serta implementasi Pemilu serentak guna menawarkan solusi struktural terhadap persoalan hukum dalam sistem Pemilu Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung kerangka konseptual dan studi hukum perbandingan, serta diperkuat oleh data empiris dari Pemilu 2019 dan 2024. Analisis dilakukan melalui metode interpretasi hukum dan komparasi konseptual, yang menunjukkan bahwa sistem presidential threshold perlu direformulasi dengan mempertimbangkan inklusivitas politik, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola Pemilu.
Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem presidential threshold perlu direformulasi dengan mempertimbangkan inklusivitas politik, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan kelembagaan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola Pemilu.Reformulasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta.Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan terkait pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan analisis terhadap tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai dampak reformasi hukum pemilu terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya kelompok marginal dan pemilih pemula. Studi ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Kedua, penelitian tentang efektivitas model koalisi partai politik dalam sistem presidensial perlu digali lebih lanjut. Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai model koalisi yang dapat menjamin stabilitas pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang representatif. Ketiga, penelitian mengenai peran teknologi dalam mencegah disinformasi dan hoaks selama kampanye pemilu sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat mengembangkan strategi dan mekanisme untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan menanggapi disinformasi secara efektif, sehingga menjaga integritas proses pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan menggabungkan ketiga saran penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan memastikan penyelenggaraan Pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.
- Presidentialism, Multipartism, and Democracy - SCOTT MAINWARING, 1993. multipartism democracy scott mainwaring... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414093026002003Presidentialism Multipartism and Democracy SCOTT MAINWARING 1993 multipartism democracy scott mainwaring journals sagepub doi 10 1177 0010414093026002003
- PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (PERDA) | Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan.... journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/53PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH PERDA Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan journal unismuh ac index php Otoritas article view 53
- Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik | Solihah | JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik Solihah JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu ejournal2 undip ac index php jiip article view 3234
- MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA... doi.org/10.25273/jta.v5i2.5593MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GUNA MENGURANGI KEMISKINAN DI DESA doi 10 25273 jta v5i2 5593
- KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 | LISAN AL-HAL: Jurnal... doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 LISAN AL HAL Jurnal doi 10 35316 lisanalhal v17i2 251 266
| File size | 461.11 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID Data diperoleh melalui telaah terhadap enam berita, tiga dari masing-masing media. Fokus penelitian terletak pada level pesan (teks media) sehingga berkontribusiData diperoleh melalui telaah terhadap enam berita, tiga dari masing-masing media. Fokus penelitian terletak pada level pesan (teks media) sehingga berkontribusi
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan
MKRIMKRI Penyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. MetodePenyederhanaan partai politik merupakan salah satu langkah untuk memurnikan sistem presidensial yang dapat ditempuh melalui rekayasa sistem pemilu. Metode
MKRIMKRI Penelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridisPenelitian ini menelaah bagaimana netralitas presiden dipahami dari perspektif Konstitusi dan nilai‑nilai etik, dengan menggunakan pendekatan yuridis
UHBUHB This BJR changes the pattern of directors accountability, BUMN losses are no longer considered state financial losses so that they are not included inThis BJR changes the pattern of directors accountability, BUMN losses are no longer considered state financial losses so that they are not included in
IAINPTKIAINPTK Penelitian ini masuk dalam klaster kualitatif dengan pendekatan statute approach yang melibatkan siyasah dusturiyah yang ada dalam rumpun kajian fikihPenelitian ini masuk dalam klaster kualitatif dengan pendekatan statute approach yang melibatkan siyasah dusturiyah yang ada dalam rumpun kajian fikih
UMMUMM Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Masalah pelanggaran proses pemilihan dan sengketa hasil pemilihan belum dapat diselesaikan secara memadai. 2)
UPN VeteranUPN Veteran Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahunOleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari etika administrasi dalam netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada tahun
Useful /
UMSUUMSU Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam efektivitas kepemimpinan di organisasi mahasiswa. Untuk meningkatkan kinerja, pemimpinHal ini menunjukkan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam efektivitas kepemimpinan di organisasi mahasiswa. Untuk meningkatkan kinerja, pemimpin
UMMUMM Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakanPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan konseptual, statutori, dan politik hukum. Dengan menggunakan
UMMUMM Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. MahkamahKewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015. Mahkamah
UADUAD Dengan melakukan penghitungan Cmax dari metode GUPTA, didapatkan rekap tabel nilai indikator makespan dan Mean Flow Time. Urutan job yang didapatkan melaluiDengan melakukan penghitungan Cmax dari metode GUPTA, didapatkan rekap tabel nilai indikator makespan dan Mean Flow Time. Urutan job yang didapatkan melalui