UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoThis research aims to analyze the forms of judicial inconsistency in sentencing theft cases, particularly those involving juvenile offenders, and to identify the contributing factors within Indonesias criminal justice framework. Sentencing disparity often raises serious concerns regarding substantive justice and legal certainty, especially when two cases with nearly identical legal elements and factual backgrounds result in significantly different judgments. This study employs a normative juridical method combined with a case study approach, focusing on two court decisions: Number 14/Pid.B/2011/PN.Yk and Number 10/Pid.SUS-Anak/2015/PN.Yk. Data were collected from statutory instruments, court documents, and judicial reasoning, and analyzed through both normative and sociological lenses. The findings reveal that judicial inconsistency stems from differences in the legal basis applied by judges, the social backgrounds of the offenders, and the uneven consideration of social inquiry reports. Moreover, the unregulated scope of judicial discretion due to the absence of standardized sentencing guidelines has significantly contributed to these disparities. When sentencing is not grounded in clear legal, sociological, and philosophical justification, the ruling loses its legitimacy and may erode public trust in the justice system. This study emphasizes the urgent need for a national sentencing guideline to ensure more consistent, transparent, and accountable sentencing practices within Indonesias legal system, particularly in cases involving vulnerable groups such as juveniles.
The study reveals that judicial inconsistency in theft sentencing, particularly involving juvenile offenders, arises from divergent normative approaches, variations in the offenders social background, and inconsistent application of legal and social assessment instruments.This inconsistency stems from the absence of standardized sentencing guidelines, unregulated judicial discretion, and uneven consideration of social inquiry reports.Establishing a binding and standardized sentencing guideline, strengthening the role of Social Probation Officers, and providing continuous training for judges are crucial steps to address this issue and ensure a fairer and more transparent justice system.
Further research should investigate the effectiveness of restorative justice practices in reducing sentencing disparities for juvenile theft cases, exploring how community-based rehabilitation programs can be integrated into the sentencing process. Additionally, a comparative study examining sentencing guidelines in other jurisdictions with similar legal systems could provide valuable insights for developing a national sentencing framework tailored to the Indonesian context. Finally, research is needed to assess the impact of judicial training programs on reducing subjective biases and promoting consistent application of legal principles in sentencing decisions, focusing on the development of standardized evaluation methods for social inquiry reports and offender risk assessments.
- A Normative Analysis of Juvenile Sentencing Laws in Indonesia: Reconciling Justice, Rehabilitation, and... doi.org/10.33258/polit.v3i3.969A Normative Analysis of Juvenile Sentencing Laws in Indonesia Reconciling Justice Rehabilitation and doi 10 33258 polit v3i3 969
- Implementing Restorative Justice Under the Retributive Paradigm: A Pilot Program Case Study - Patrick... doi.org/10.1177/2158244017691562Implementing Restorative Justice Under the Retributive Paradigm A Pilot Program Case Study Patrick doi 10 1177 2158244017691562
- Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor. 782/PID.B/2019/PN.Smg... doi.org/10.58222/juruh.v3i1.772Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor 782 PID B 2019 PN Smg doi 10 58222 juruh v3i1 772
| File size | 429.69 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
USBYPKPUSBYPKP Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah crucial bagi bangsa Indonesia adalah mengenaiSalah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah crucial bagi bangsa Indonesia adalah mengenai
USBYPKPUSBYPKP Para siswa akan menuliskan cita-cita mereka di lembar pohon cita-cita. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari pohon cita-cita tersebut, ternyata para siswaPara siswa akan menuliskan cita-cita mereka di lembar pohon cita-cita. Berdasarkan hasil rekapitulasi dari pohon cita-cita tersebut, ternyata para siswa
AMSIRAMSIR Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel paparan berita kriminal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rasa takut (β = 0,639; p = 0,000),Analisis regresi menunjukkan bahwa variabel paparan berita kriminal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat rasa takut (β = 0,639; p = 0,000),
UHBUHB Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan
UHBUHB The Business Judgment Rule principle serves as an important bridge between managements courage in taking business risks and the legal accountability requirementsThe Business Judgment Rule principle serves as an important bridge between managements courage in taking business risks and the legal accountability requirements
UHBUHB Kearifan lokal berperan penting dalam membentuk nilai-nilai hukum pidana yang selaras dengan nilai sosial, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia.Kearifan lokal berperan penting dalam membentuk nilai-nilai hukum pidana yang selaras dengan nilai sosial, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia.
UNHASUNHAS Sejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintahSejalan dengan itu, terkait dengan status hukum mata uang kripto di UEA, para pembuat kebijakan telah melakukan upaya besar, terutama di ADGM dan pemerintah
UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan
Useful /
UHBUHB Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak terhadap ketimpangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalamSelain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak terhadap ketimpangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam
POLITANI KOEPOLITANI KOE Variabel pengamatan meliputi variabel pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah rumpun, luas daun) dan variabel hasil tanaman yaitu jumlahVariabel pengamatan meliputi variabel pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah rumpun, luas daun) dan variabel hasil tanaman yaitu jumlah
UAJYUAJY Dalam tahap persiapan, dilakukan wawancara kepada pihak sekolah dan mempersiapkan materi tentang cyberbullying. tahap pelaksanaan berisi proses pembuatanDalam tahap persiapan, dilakukan wawancara kepada pihak sekolah dan mempersiapkan materi tentang cyberbullying. tahap pelaksanaan berisi proses pembuatan
UNHASUNHAS Informasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisiInformasi Geospasial diharapkan menjadi solusi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dalam pemetaan pembangunan hutan sesuai dengan kondisi