UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoMasalah pemidanaan berperan penting dalam hukum pidana dimana merupakan pencerminan sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Bangsa Indonesia telah memiliki mekanisme resolusi konflik dengan kearifan lokal yang pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pemidanaan, nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai muatan substantif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kesesuaian nilai-nilai kearifan lokal dalam pemidanaan ditinjau dari nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural dan kontribusi nilai-nilai kearifan lokal terhadap perkembangan pemidanaan pada KUHP Nasional. Melalui pendekatan doktrinal dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder dan analisis secara kualitatif, maka dapat dijelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) inilah yang dipersepsikan dengan hukum pidana adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi muatan substantif pada pemidanaan di KUHP Nasional mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia. Kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pemidanaan dalam KUHP Nasional berupa hukum pidana adat yang tercermin dalam Pasal 2, tentang berlakunya hukum adat, yang memungkinkan pemberian sanksi adat meskipun perbuatan tersebut tidak secara khusus tertuang dalam KUHP. Selain itu dalam Pasal 66 KUHP Nasional mengatur tentang sanksi tambahan, di mana subparagraf (1) huruf f mencakup salah satu bentuknya, yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat.
Kearifan lokal berperan penting dalam membentuk nilai-nilai hukum pidana yang selaras dengan nilai sosial, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia.Hukum adat, sebagai bagian dari kearifan lokal, memberikan kontribusi signifikan dalam pengaturan sanksi pidana, terutama melalui Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional.Namun, penerapan hukum adat masih memerlukan penyesuaian dengan prinsip hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan keadilan dan konsistensi penegakan hukum.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional, terutama dalam memperkuat keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, penelitian dapat mengevaluasi dampak penerapan sanksi adat terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan kerangka kerja untuk menjembatani antara nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum positif dalam konteks reformasi hukum pidana yang inklusif.
| File size | 469.03 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALWIDYALAKSMIJURNALWIDYALAKSMI Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh peserta pelatihan yaitu perangkat desa sangat antusias dalamBerdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh peserta pelatihan yaitu perangkat desa sangat antusias dalam
USBYPKPUSBYPKP Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemilahan sampah organik dan anorganik serta penerapan konsep 8R di Desa Rawabogo. Diperlukan penelitianKegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemilahan sampah organik dan anorganik serta penerapan konsep 8R di Desa Rawabogo. Diperlukan penelitian
USBYPKPUSBYPKP Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan,Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan,
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Metode observasi partisipatif, wawancara tokoh adat, pemetaan partisipatif, serta analisis dokumen festival budaya dan mitigasi berbasis Masyarakat. KegiatanMetode observasi partisipatif, wawancara tokoh adat, pemetaan partisipatif, serta analisis dokumen festival budaya dan mitigasi berbasis Masyarakat. Kegiatan
DINAMIKADINAMIKA Keduanya diterapkan pada buku menu dan seragam karyawan. Restoran menerima dengan baik identitas visual baru ini. Ke depannya, tim akan berkolaborasi lagiKeduanya diterapkan pada buku menu dan seragam karyawan. Restoran menerima dengan baik identitas visual baru ini. Ke depannya, tim akan berkolaborasi lagi
UHBUHB Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkanMetode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan observasi empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan
UHBUHB The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendmentThe third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment
STIE MUTTAQIENSTIE MUTTAQIEN Penelitian ini menunjukkan bahwa Modal Sosial dan Kemampuan Inovasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bisnis para wirausahawanPenelitian ini menunjukkan bahwa Modal Sosial dan Kemampuan Inovasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Bisnis para wirausahawan
Useful /
USBYPKPUSBYPKP Dampak tersebut dalam jangka pendek selama masa KKN kemudian diukur dari jumlah likes dan viewers. Namun, agar kegiatan dapat lebih menjangkau mahasiswaDampak tersebut dalam jangka pendek selama masa KKN kemudian diukur dari jumlah likes dan viewers. Namun, agar kegiatan dapat lebih menjangkau mahasiswa
STIKESNHSTIKESNH Intervensi ini berpotensi menjadi metode pendamping dalam perawatan ibu nifas yang berorientasi pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta mendukungIntervensi ini berpotensi menjadi metode pendamping dalam perawatan ibu nifas yang berorientasi pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi, serta mendukung
UHBUHB Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak terhadap ketimpangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalamSelain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pajak terhadap ketimpangan ekonomi dan keterlibatan masyarakat dalam
UHBUHB Perbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum yang proaktif di Swedia dan ketergantungan Indonesia pada interpretasi tradisional. Kedua sistem tersebut memerlukanPerbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum yang proaktif di Swedia dan ketergantungan Indonesia pada interpretasi tradisional. Kedua sistem tersebut memerlukan