UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoMasalah pemidanaan berperan penting dalam hukum pidana dimana merupakan pencerminan sistem nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Bangsa Indonesia telah memiliki mekanisme resolusi konflik dengan kearifan lokal yang pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam pemidanaan, nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai muatan substantif. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kesesuaian nilai-nilai kearifan lokal dalam pemidanaan ditinjau dari nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural dan kontribusi nilai-nilai kearifan lokal terhadap perkembangan pemidanaan pada KUHP Nasional. Melalui pendekatan doktrinal dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder dan analisis secara kualitatif, maka dapat dijelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) inilah yang dipersepsikan dengan hukum pidana adat. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi muatan substantif pada pemidanaan di KUHP Nasional mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia. Kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pemidanaan dalam KUHP Nasional berupa hukum pidana adat yang tercermin dalam Pasal 2, tentang berlakunya hukum adat, yang memungkinkan pemberian sanksi adat meskipun perbuatan tersebut tidak secara khusus tertuang dalam KUHP. Selain itu dalam Pasal 66 KUHP Nasional mengatur tentang sanksi tambahan, di mana subparagraf (1) huruf f mencakup salah satu bentuknya, yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat.
Kearifan lokal berperan penting dalam membentuk nilai-nilai hukum pidana yang selaras dengan nilai sosial, filosofis, dan budaya masyarakat Indonesia.Hukum adat, sebagai bagian dari kearifan lokal, memberikan kontribusi signifikan dalam pengaturan sanksi pidana, terutama melalui Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional.Namun, penerapan hukum adat masih memerlukan penyesuaian dengan prinsip hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan keadilan dan konsistensi penegakan hukum.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum pidana nasional, terutama dalam memperkuat keadilan sosial dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, penelitian dapat mengevaluasi dampak penerapan sanksi adat terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Terakhir, penelitian dapat mengembangkan kerangka kerja untuk menjembatani antara nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum positif dalam konteks reformasi hukum pidana yang inklusif.
| File size | 469.03 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UMDUMD Perubahan terjadi karena kontak budaya antar masyarakat yang dimaknai adanya dialektika nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi,Perubahan terjadi karena kontak budaya antar masyarakat yang dimaknai adanya dialektika nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang saling mendominasi,
UPI YAIUPI YAI Namun, nilai-nilai ini diuji oleh konflik dengan Angkatan Laut, yang melambangkan perjuangan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnyaNamun, nilai-nilai ini diuji oleh konflik dengan Angkatan Laut, yang melambangkan perjuangan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dan metode kuantitatif digunakan untuk menentukan frekuensi jenis tindak ilokusi direktifMetode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data, dan metode kuantitatif digunakan untuk menentukan frekuensi jenis tindak ilokusi direktif
UNIVET BANTARAUNIVET BANTARA Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman nilai budaya, keterampilan digital, dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Tim LiterasiHasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman nilai budaya, keterampilan digital, dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Tim Literasi
DINASTIREVDINASTIREV Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, namun dibalik itu rawan dengan potensi konflik baik konflik horizontal,Kabupaten Bima merupakan wilayah dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, namun dibalik itu rawan dengan potensi konflik baik konflik horizontal,
UKINSTITUTEUKINSTITUTE Studi ini berkontribusi pada teori dengan mereframe strategi resolusi konflik dalam konteks SDV, menantang aplikasi universal kerangka Kurdek (1998) danStudi ini berkontribusi pada teori dengan mereframe strategi resolusi konflik dalam konteks SDV, menantang aplikasi universal kerangka Kurdek (1998) dan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satgas Damai Cartenz cukup efektif dalam aspek responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun masihHasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satgas Damai Cartenz cukup efektif dalam aspek responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun masih
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Konflik antara PT Vale Indonesia dan Komunitas Kuari di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan benturan antara hak-hak hukum perusahaan untuk menambang lahanKonflik antara PT Vale Indonesia dan Komunitas Kuari di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan benturan antara hak-hak hukum perusahaan untuk menambang lahan
Useful /
UMDUMD Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancaraTeknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara
UMDUMD Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk aspek pasar, teknis, manajemen dan SDM, sementara aspek keuangan finansial dianalisis dengan menggunakan metodeMetode deskriptif kualitatif digunakan untuk aspek pasar, teknis, manajemen dan SDM, sementara aspek keuangan finansial dianalisis dengan menggunakan metode
UMDUMD Partisispasi masyarakat dalam penyusunan APBD harus diberikan ruang yang cukup agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah semakinPartisispasi masyarakat dalam penyusunan APBD harus diberikan ruang yang cukup agar keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran daerah semakin
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Layanan angkutan umum merupakan aspek vital dalam menunjang mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatifLayanan angkutan umum merupakan aspek vital dalam menunjang mobilitas masyarakat dan pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif