UHBUHB
Jurnal Hukum In ConcretoJurnal Hukum In ConcretoPerkembangan pesat sistem kecerdasan buatan yang semakin canggih mampu menciptakan ilustrasi digital telah secara fundamental mengubah paradigma hak cipta tradisional. Penelitian hukum normatif ini menganalisis secara komparatif kerangka hukum hak cipta untuk ilustrasi hasil AI di Indonesia dan Swedia. Melalui kajian terhadap instrumen hukum primer termasuk UUHC Indonesia (UU 28/2014) dan Lag (1960:729) Swedia, penelitian mengungkap kedua yurisdiksi secara sistematis mengecualikan ilustrasi AI dari perlindungan hak cipta karena ketidakmampuan memenuhi syarat orisinalitas. Studi ini merekomendasikan percepatan pembaruan regulasi Indonesia melalui pengadopsian standar internasional. Langkah yang diambil oleh Swedia dalam mengimplementasikan EU AI Act dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan di Indonesia agar lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi.
Indonesia dan Swedia keduanya mengharuskan adanya kontribusi intelektual manusia untuk memenuhi ambang batas orisinalitas dalam perlindungan hak cipta, dengan Indonesia menekankan pemikiran pribadi yang khas dan Swedia menerapkan standar karya intelektual dari sang penulis dari CJEU.Ilustrasi yang dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi manusia yang signifikan tidak memenuhi syarat untuk dilindungi di kedua yurisdiksi.Kepemilikan hanya diberikan kepada orang-orang alami, dengan Indonesia menerapkan doktrin karya dibuat untuk disewa dan Swedia memungkinkan hak terbatas melalui hak tetangga kepada kontributor manusia dalam proses yang dibantu AI.Indonesia belum memiliki regulasi eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh AI, sementara Swedia telah mengadopsi instrumen EU, termasuk Directive 2001/29/EC dan AI Act 2024, untuk mengatasi risiko yang terkait dengan AI dan memastikan transparansi.Perbedaan ini mencerminkan adaptasi hukum yang proaktif di Swedia dan ketergantungan Indonesia pada interpretasi tradisional.Kedua sistem tersebut memerlukan reformasi legislatif untuk mengatasi kepemilikan, orisinalitas, dan kepemilikan dalam ilustrasi yang dihasilkan oleh AI, memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam lanskap kreatif yang terus berkembang.
Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyesuaikan doktrin hukum dengan perubahan teknologi yang cepat, disarankan untuk melakukan pembaruan regulasi yang komprehensif. Langkah ini dapat mencakup pengadopsian standar internasional dan implementasi mekanisme governance khusus AI. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengadopsi perlindungan bertingkat untuk kolaborasi manusia-AI, mengikuti pendekatan seimbang yang diterapkan oleh Swedia di bawah EU AI Act. Untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar WIPO, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan harmonisasi regulasi dengan standar internasional. Langkah ini akan membantu menjembatani kesenjangan regulasi yang semakin melebar, sekaligus menjaga hak pencipta. Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan mendesak bagi negara-negara berkembang untuk memodernisasi sistem kekayaan intelektual mereka sebagai respons terhadap teknologi yang mengganggu. Strategi ganda Swedia dalam harmonisasi legislasi dan investasi penelitian menawarkan model yang dapat ditiru oleh yurisdiksi yang menghadapi tantangan AI yang serupa. Analisis komparatif ini berkontribusi pada diskursus global tentang adaptasi hak cipta di era AI generatif.
| File size | 495.42 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
DINAMIKADINAMIKA Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan efektivitas pemasaran digital pada Rumah Produksi Sirup Jeruk TerusanKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas manajerial dan efektivitas pemasaran digital pada Rumah Produksi Sirup Jeruk Terusan
USBYPKPUSBYPKP Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan,Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarwangi Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan,
STAI AL-FURQANSTAI AL-FURQAN (2) Bagaimana proses konstruksi pengetahuan dalam metode GASING dijelaskan secara epistemologis. (3) Nilai aksiologis apa yang tertanam dalam pelaksanaan(2) Bagaimana proses konstruksi pengetahuan dalam metode GASING dijelaskan secara epistemologis. (3) Nilai aksiologis apa yang tertanam dalam pelaksanaan
DINASTIREVDINASTIREV Kesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasiKesimpulan: Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi
PPJBSIPPPJBSIP Temuan ini memperkuat kontribusi pedagogis Wayground sebagai alternatif asesmen digital yang mendukung pemantauan hasil belajar secara lebih efektif danTemuan ini memperkuat kontribusi pedagogis Wayground sebagai alternatif asesmen digital yang mendukung pemantauan hasil belajar secara lebih efektif dan
YSCSYSCS Hasil penelitian dengan penerapan evidence based nursing Kompres Jahe merah terhadap penurunan nyeri sendi yang dilakukan selama 3x 24 jam selama 20 menitHasil penelitian dengan penerapan evidence based nursing Kompres Jahe merah terhadap penurunan nyeri sendi yang dilakukan selama 3x 24 jam selama 20 menit
DINAMIKADINAMIKA Program ini membuktikan bahwa integrasi teknologi yang tepat dan pemasaran digital dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pedesaan sekaligusProgram ini membuktikan bahwa integrasi teknologi yang tepat dan pemasaran digital dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pedesaan sekaligus
UHBUHB Kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pemidanaan dalam KUHP Nasional berupa hukum pidana adat yang tercermin dalam Pasal 2, tentang berlakunyaKontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pemidanaan dalam KUHP Nasional berupa hukum pidana adat yang tercermin dalam Pasal 2, tentang berlakunya
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap dokter yang mempekerjakan dokter lain tanpa memiliki izin praktik, serta merumuskan
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukanSelain itu, perluasan fungsi TNI berisiko melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan membuka ruang bagi repolitisasi militer. Oleh karena itu, diperlukan
DINASTIREVDINASTIREV Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selaras dengan prinsip keadilan namun kurang standar konversi antara uang pengganti dan pidana penjaraPasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 selaras dengan prinsip keadilan namun kurang standar konversi antara uang pengganti dan pidana penjara