Publisher

STKYAKOBUSSTKYAKOBUS

Journal Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA)Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA) Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi relasi antara pembangunan agraria skala besar, tingkat deforestasi, dan independensi otoritas Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind di Kabupaten Merauke. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (perwakilan LMA, komunitas terdampak, pemerintah daerah, dan investor) dan dianalisis dengan metode Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek agraria berskala besar, yang dikembangkan dalam kerangka Program Food Estate dan investasi perkebunan, berkontribusi nyata terhadap konversi hutan dan melemahnya otoritas adat Marind. Proyek ini tidak hanya membuat kehilangan hutan secara fisik, melainkan juga hilangnya ruang hidup dan makna spiritual masyarakat Marind terhadap alam. Hutan yang selama berabad-abad menjadi bagian dari identitas dan sumber penghidupan kini berubah menjadi lahan ekonomi yang diatur oleh logika kapital dan birokrasi negara. Dengan demikian, deforestasi tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena lingkungan, tetapi sebagai krisis kultural dan politik yang menandai lemahnya sistem perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. LMA Marind sering mengalami marginalisasi dalam proses pelepasan tanah, sementara masyarakat kecil menerima kompensasi yang tidak proporsional. Studi ini merekomendasikan reformasi kebijakan agraria yang pro-masyarakat adat dan pro-lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan integrasi kearifan lokal dalam tata kelola lahan.

Conclusion

Pembangunan agraria skala besar di Merauke menyebabkan deforestasi serta kerusakan ekologis dan sosial budaya pada masyarakat adat Marind, mengubah hutan dari identitas spiritual menjadi komoditas ekonomi dan mencerminkan krisis kultural serta politik.Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind menghadapi pelemahan independensi akibat tekanan politik, ekonomi, dan administratif, sehingga otoritas mereka tereduksi menjadi formalitas dan memperkuat pola otoritarianisme agraria yang menguasai tanah adat.Meskipun demikian, terdapat inisiatif resistensi dan transformasi kultural dari generasi muda Marind melalui pemetaan partisipatif dan pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal, menunjukkan adaptasi dan perjuangan aktif masyarakat adat.

Future Research

Melihat kompleksitas dinamika antara pembangunan agraria skala besar, deforestasi, dan independensi otoritas Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Marind, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi berkelanjutan. Pertama, penting untuk mengkaji secara komprehensif efektivitas jangka panjang dan tantangan replikasi dari inisiatif lokal yang telah muncul, seperti pemetaan partisipatif oleh generasi muda Marind, pengembangan ekowisata budaya, atau pengelolaan hutan adat. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam skala yang lebih luas, serta menganalisis bagaimana upaya-upaya tersebut dapat secara substansial mengembalikan kedaulatan masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya mereka, bukan hanya sebagai simbol perlawanan. Kedua, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kerangka hukum dan kebijakan agraria spesifik yang secara struktural melemahkan posisi LMA Marind, serta bagaimana implementasinya di lapangan berkontribusi pada pola otoritarianisme agraria. Studi ini dapat mengidentifikasi celah-celah regulasi yang memungkinkan marginalisasi hak ulayat dan menyarankan reformasi yang lebih inklusif, bahkan dengan membandingkan kasus Merauke dengan konteks serupa di daerah lain untuk menemukan praktik terbaik. Ketiga, penelitian selanjutnya harus melakukan evaluasi sosio-ekonomi dan kultural yang lebih terperinci mengenai dampak skema kompensasi yang tidak proporsional dan perubahan mata pencarian tradisional pada kesejahteraan masyarakat adat Marind. Hal ini akan melibatkan studi kuantitatif atau campuran untuk mengukur perubahan pendapatan, ketahanan pangan, kesehatan, dan erosi nilai-nilai budaya, guna memberikan data konkret untuk advokasi dan perancangan program mitigasi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Melalui pendekatan-pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap strategi yang lebih holistik dan berbasis bukti untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan ekosistem hutan.

References

1. Agrarian movements and rural populism in Indonesia - White - 2023 - Journal of Agrarian Change - Wiley... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joac.12506?utm_source=chatgpt.comAgrarian movements and rural populism in Indonesia White 2023 Journal of Agrarian Change Wiley onlinelibrary wiley doi 10 1111 joac 12506 utm source chatgpt
2. Jurnal Masalah Pastoral (JUMPA). vol jumpa jurnal pastoral problems abbreviated journal published st... ojs.stkyakobus.ac.id/index.php/jumpa/issue/view/24Jurnal Masalah Pastoral JUMPA vol jumpa jurnal pastoral problems abbreviated journal published st ojs stkyakobus ac index php jumpa issue view 24

Metadata

File size	322.21 KB
Pages	10
DMCA	Report