Publisher

UNUBLITARUNUBLITAR

Journal Briliant: Jurnal Riset dan KonseptualBriliant: Jurnal Riset dan Konseptual Abstract

Keterbukaan badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab yang wajib dijalankan sesuai dengan amanat UU KIP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008. (2) Mendeskripsikan hambatan apa saja yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008 (3) Memahami keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara analisis atau konsep secara mendalam mengenai hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Hasil dari penelitian ini adalah (1) tahapan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengimplementasi kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008. (a) Identifikasi Isu Strategis dalam Upaya Implementasikan KIP. (b) Rencana Tindak Lanjut dalam Mendorong Upaya Implementasi KIP. (c) Hasil Pelaksanaan Kebijakan/Program dalam Mendorong Upaya Implementasi KIP. (2) Hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan UU KIP. (3) Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan UU KIP No 14 Tahun 2008.

Conclusion

Identifikasi isu strategis dalam upaya implementasi KIP yang telah diidentifikasi meliputi.1) Masih kurang efektifnya publikasi aktivitas pemerintah daerah pada media cetak, media elektronik dan media social, 2) Belum optimalnya pengelolaan website Pemerintah Kota, 3) Belum dimilikinya sarana pelayanan informasi publik yang terintegrasi selbagai selbulah perwujudan smart city, 4) Belum dibelrdayakannya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) selbagai kelpanjangan tangan Kominfo di tingkat kellulrahan, 5) Belum telrintelgrasinya data selktoral ulntulk melnyulsuln statistik pelmbangulnan, 6) Belum adanya komitmeln di tingkat kota ulntulk transparansi pelmelrintahan mellaluli PPID dalam rangka relncana aksi daelrah ulntulk pelncelgahan dan pelmbelrantasan korulpsi, 7) Masih relndahnya pelmanfatan data dan statistik pelmbangulnan selbagai dasar pelnyulsulnan kelbijakan pelmbangulnan.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan mampu mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Future Research

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program sosialisasi KIP yang dilakukan oleh pemerintah kota Pasuruan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait informasi publik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi publik sebelum dan sesudah program sosialisasi. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model pelayanan informasi publik yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, misalnya dengan memanfaatkan platform digital atau aplikasi mobile untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Ketiga, penting untuk dilakukan penelitian evaluatif terhadap peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam mendukung implementasi KIP di tingkat kelurahan, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas KIM dan rekomendasi strategi untuk meningkatkan peran serta kontribusi mereka. Dengan demikian, diharapkan implementasi KIP di Kota Pasuruan dapat semakin optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Metadata

File size	158.44 KB
Pages	12
DMCA	Report