Publisher

UMPRUMPR

Journal Anterior JurnalAnterior Jurnal Abstract

Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan aparatur sipil negara (ASN) profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyelenggara pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Guna mewujudkan ASN dengan kompetensi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kompetensi PNS melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim). Lembaga telah mengeluarkan pedoman Administrasi Negara RI penyelenggaraan diklatpim tingkat IV dan tingkat III melalui Peraturan Kepala LAN RI (Perkalan) masing-masing Nomor 19 Tahun 2015 dan Nomor 20 Tahun 2015. Peserta diklatpim harus mampu merancang perubahan isu strategis nasional, daerah/wilayah sekaligus memimpin perubahan guna mencapai hasil signifikan. Kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan visioner yang mampu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani isu strategis nasional guna mencapai tujuan nasional yang efektif dan efisien. Sampai Juni 2018 jumlah alumni diklatpim tingkat IV dan tingkat III Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 1.400 orang dengan total proper sebanyak 1.400 buah. Dari jumlah tersebut yang mendaftar pada Sinopadik dan JIK hanya 12 orang. Minimnya pendaftar karena para alumni sudah beralih jabatan, proper tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (PP), tidak masuk ranking 10 terbaik, serta tidak menjawab.

Conclusion

Pengaturan penyusunan proper berhasil dan bermanfaat bagi penyelenggaraan diklatpim tingkat III dan IV.Implementasi penyusunan proper serta renstra eselon III dan IV mengacu pada RPJMD dan renstra PD, dengan penetapan isu strategis yang harus diselaraskan dalam dokumen perencanaan.Diperlukan audit menyeluruh terhadap perangkat daerah dan evaluasi pasca‑diklat untuk memastikan implementasi proper tepat waktu, mengatasi masalah time leg, mutasi pejabat, dan meningkatkan kinerja.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif bagaimana penerapan prinsip right‑sizing pada pembentukan perangkat daerah memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek perubahan (proper) dalam konteks diklatpim, dengan membandingkan kinerja unit yang dibentuk sesuai beban kerja yang terukur versus unit yang tidak mengikuti prinsip tersebut, serta mengidentifikasi indikator keberhasilan yang paling sensitif terhadap struktur organisasi secara sistematis. Selanjutnya, studi longitudinal dapat meneliti dampak adanya time‑leg antara pelaksanaan diklatpim dan implementasi proyek perubahan terhadap kualitas dan ketepatan waktu hasil proyek, dengan memantau performa alumni selama dua tahun pasca‑diklat serta menganalisis faktor‑faktor yang memperpanjang atau memperpendek interval tersebut secara cermat. Akibatnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka monitoring dan evaluasi terintegrasi bagi proper dan diklatpim, untuk mengukur kontribusi pasca‑diklat terhadap peningkatan kinerja ASN, mengidentifikasi mekanisme yang dapat meminimalkan risiko mutasi pejabat dan keterlambatan dokumen perencanaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

References

1. Interaksi Energetik Guru dan Siswa pada Pembelajaran Abad 21 | Anterior Jurnal. interaksi energetik guru... doi.org/10.33084/anterior.v18i2.456Interaksi Energetik Guru dan Siswa pada Pembelajaran Abad 21 Anterior Jurnal interaksi energetik guru doi 10 33084 anterior v18i2 456

Metadata

File size	323.25 KB
Pages	15
DMCA	Report