UMPRUMPR
Anterior JurnalAnterior JurnalPemilihan Kepala Daerah Langsung yang terjadi di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam pembinaan karier ASN di Pemprov Kalimantan Selatan ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan biaya langsung.
Menerapkan aturan yang tegas kepada Aparatur Sipil Negara yang terbukti dukung mendukung kepada kandidat Calon Kepala Daerah ketika mulai proses kampanye hingga pada saat pemilihan. Menindak tegas kepala daerah yang melakukan mutasi maupun demosi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
| File size | 571.36 KB |
| Pages | 25 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang
UMMUMM Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partaiPenelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai
SAINTEKMUSAINTEKMU Sistem ini sejalan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan PerwakilanSistem ini sejalan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Kekurangan Undang-Undang Pemilu Indonesia dalam mencegah politik uang dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil disebabkan oleh kurangnya definisi danKekurangan Undang-Undang Pemilu Indonesia dalam mencegah politik uang dan menjamin pelaksanaan pemilu yang adil disebabkan oleh kurangnya definisi dan
MKRIMKRI Setiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masaSetiap masa terdapat perkembangan pengaturan pengisian penjabat kepala daerah yang meliputi tiga aspek. alasan pengisian, mekanisme serta syarat, dan masa
UADUAD 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan
UADUAD Selain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT AraraSelain itu juga untuk menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi Riau mengawasi pelaksanaan kewajiban investor bidang usaha HTI khususnya terhadap PT Arara
UADUAD Keberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorangKeberadaan diskresi di satu sisi memang memberikan manfaat bagi pejabat administrasi untuk mengatasi stagnasi pemerintahan. Diskresi memungkinkan seorang
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan pola intonasi tuturan deklaratif, interogatif, dan imperatif dalam bahasa Jawa berlogat Korea dibandingkanPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan perbedaan pola intonasi tuturan deklaratif, interogatif, dan imperatif dalam bahasa Jawa berlogat Korea dibandingkan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Salah satu jenis konstruktivisme, Project-Based Learning diperkenalkan dalam kurikulum politeknik Malaysia untuk menghasilkan sumber daya manusia yangSalah satu jenis konstruktivisme, Project-Based Learning diperkenalkan dalam kurikulum politeknik Malaysia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
UMMUMM Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutanStudi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan berbasis pariwisata berkelanjutan di desa wisata kawasan hutan
UMMUMM Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan dan keadaan yang berubah-ubah dapat terjadi. Untuk menegakkan prinsipJika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan dan keadaan yang berubah-ubah dapat terjadi. Untuk menegakkan prinsip