UMJAMBIUMJAMBI

Jurnal DevelopmentJurnal Development

Ketimpangan pendapatan menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi, dengan penurunan ketimpangan sering dijadikan indikator keberhasilan. Di Provinsi Jambi, perbedaan potensi sumber daya, demografi, dan pertumbuhan antar wilayah ini. Sebagai upaya mengatasinya, pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal melalui UU No.33 Tahun 2004, meski efektivitasnya belum sepenuhnya terukur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, (2) mengevaluasi perannya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, (3) memetakan ketimpangan berdasarkan penerimaan daerah, dan (4) mengidentifikasi strategi peningkatan efektivitas desentralisasi fiskal. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan data primer dan sekunder dari BPS, Bappeda, serta literatur terkait, mencakup kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam periode 15 tahun. Analisis dilakukan menggunakan regresi berganda, tipologi Klassen, cross‑tabulation, dan SWOT.

Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh beragam faktor seperti sumber daya alam, infrastruktur, pendidikan, investasi, dan kebijakan pemerintah, sehingga diperlukan pendekatan holistik yang terkoordinasi untuk menguranginya.Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara kolektif menjelaskan sekitar 80 % variabilitas ketimpangan, dengan DBH menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan kontribusi DAU tidak signifikan.Oleh karena itu, upaya pengurangan ketimpangan harus memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mengoptimalkan PAD, memastikan alokasi dana yang adil, serta meningkatkan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, dan transparansi kebijakan.

Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi bagaimana integrasi teknologi informasi antara sistem keuangan daerah dan pusat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan Dana Alokasi, serta dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Selain itu, diperlukan kajian tentang efek program pelatihan keterampilan berbasis industri lokal yang difasilitasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan perubahan indeks Williamson di kabupaten/kota berpendapatan rendah. Selanjutnya, perbandingan efektivitas model desentralisasi fiskal yang mengutamakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) versus Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan, serta implikasinya terhadap persepsi keadilan fiskal masyarakat, dapat memberikan insight penting bagi kebijakan fiskal masa depan.

Read online
File size323.75 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test