UNANDUNAND
Jurnal ArbitrerJurnal ArbitrerMaroko telah mengalami perubahan besar dalam lanskap sosiolinguistiknya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, politik, dan ideologi. Kebijakan bahasa Maroko telah berfluktuasi antara dominasi bahasa Perancis di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, dan upaya Arabisasi untuk mengembalikan bahasa Arab sebagai bahasa identitas nasional. Belakangan, kampanye online, terutama di platform media sosial seperti Twitter, meminta penggantian bahasa Perancis dengan bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama di negara tersebut.
Studi ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang lebih modern dan berpotensi memberikan kesempatan global yang lebih luas, sedangkan bahasa Perancis dianggap sebagai peninggalan kolonial yang menghambat mobilitas linguistik dan ekonomi Maroko.Namun, bahasa Arab dan Tamazight masih dianggap sebagai simbol identitas nasional dan komponen penting dalam kebijakan bahasa Maroko.
Pemerintah Maroko perlu mempertimbangkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing utama, serta memperkuat posisi bahasa Arab dan Tamazight sebagai bahasa identitas nasional. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak kebijakan bahasa terhadap masyarakat Maroko dan bagaimana kebijakan bahasa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- The Role of Social Media and Social Networking in Information Service Provision: A Practical View | IGI... services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-4666-7415-8.ch007The Role of Social Media and Social Networking in Information Service Provision A Practical View IGI services igi global resolvedoi resolve aspx doi 10 4018 978 1 4666 7415 8 ch007
- Towards more systematic Twitter analysis: metrics for tweeting activities: International Journal of Social... doi.org/10.1080/13645579.2012.756095Towards more systematic Twitter analysis metrics for tweeting activities International Journal of Social doi 10 1080 13645579 2012 756095
- French language policy in the XXI century | Филологические науки. french language... doi.org/10.20339/PhS.3-22.151French language policy in the XXI century NAAA E french language doi 10 20339 PhS 3 22 151
| File size | 565.6 KB |
| Pages | 23 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumenMenggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen
UM-SORONGUM-SORONG Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dihimpun nantinya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitianDalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dihimpun nantinya melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yangKeterbatasan sumber daya, baik manusia maupun finansial, menjadi penghambat utama optimalisasi peran Kepala Distrik. Diperlukan strategi kebijakan yang
AMSIRAMSIR Integrasi hukum adat Toraja sebagai living law menuntut standar partisipasi yang lebih tinggi, termasuk perlindungan khusus bagi kelompok rentan, agarIntegrasi hukum adat Toraja sebagai living law menuntut standar partisipasi yang lebih tinggi, termasuk perlindungan khusus bagi kelompok rentan, agar
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam prosesPembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam proses
APPIHIAPPIHI Makna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitasMakna perubahan dalam konteks amandemen UUD 1945 adalah mekanisme penyesuaian norma konstitusi yang bersifat parsial dan terbatas tanpa menghilangkan identitas
APPIHIAPPIHI Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi.
SINTHOPSINTHOP Transformasi praktik pertanian di Lamteuba, khususnya di Gampong Blang Tingkeum, mencerminkan proses panjang dan kompleks yang dibentuk tidak hanya olehTransformasi praktik pertanian di Lamteuba, khususnya di Gampong Blang Tingkeum, mencerminkan proses panjang dan kompleks yang dibentuk tidak hanya oleh
Useful /
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG kurikulum yang berkaitan langsung dengan tantangan pemerintahan multidimensi masyarakat, penutupan kesenjangan epistemik dan pedagogis yang ada, dorongankurikulum yang berkaitan langsung dengan tantangan pemerintahan multidimensi masyarakat, penutupan kesenjangan epistemik dan pedagogis yang ada, dorongan
APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini dilakukan secara studi lapangan melalui wawancara dan observasi di desa Batulawang Kecamatan Pataruman. Adapun hasil dari penelitiannyaPenelitian ini dilakukan secara studi lapangan melalui wawancara dan observasi di desa Batulawang Kecamatan Pataruman. Adapun hasil dari penelitiannya
UNIGRESUNIGRES Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris penggantiKajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti