UNBITAGOUNBITAGO
Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)Peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditunjukkan melalui kesejahteraan dapat dilakukan melalui pembangunan. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat multidimensional, holistik dan sistematis. Agar kebijakan berjalan efektif, maka interpretasi terhadap pembangunan dan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara intensif. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan agar dapat dijadikan referensi dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Metode penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 16 artikel nasional dan 2 buku yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database Google Scholar. Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.
Pembangunan yang bersifat unidimensional dengan menekankan pada aspek ekonomi ternyata tidak membawa kemajuan yang signifikan karena banyak masalah sosial belum teratasi, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap hakikat pembangunan yang berdimensi jamak.Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, desentralisasi, pemberian ruang bagi partisipasi masyarakat, serta perubahan konsentrasi pembangunan dari wilayah perkotaan ke wilayah yang tertinggal.Peran pemerintah sangat penting dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat agar tercipta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana model pembangunan multidimensional dapat diterapkan secara efektif di daerah terpencil yang mengalami ketertinggalan infrastruktur dan layanan dasar, dengan pendekatan yang memadukan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kedua, penting untuk mengeksplorasi bentuk desentralisasi kebijakan yang paling efektif dalam memberdayakan pemerintah daerah tanpa mengorbankan koordinasi nasional, khususnya dalam konteks pembangunan yang inklusif dan merata. Ketiga, perlu dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat bisa dirancang secara sistematis agar aspirasi rakyat, terutama kelompok rentan, benar-benar terintegrasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, bukan hanya sebagai bentuk formalitas.
- PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG... ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/2494PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG ojs unsulbar ac index php arajang article view 2494
- ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN... doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN doi 10 33331 rechtsvinding v10i3 774
- Jurnal Ilmiah Praja. implementasi kebijakan pemerintah disiplin aparatur sipil negara kantor baranti... jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/201Jurnal Ilmiah Praja implementasi kebijakan pemerintah disiplin aparatur sipil negara kantor baranti jurnal umsrappang ac praja article view 201
| File size | 351.37 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNTADUNTAD Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuhPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tujuh
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Konstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peranKonstitusi mendorong pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memastikan penggunaan sumber daya public yang adil dan efisien. Konstitusi memiliki peran
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Studi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasusStudi ini membahas kesenjangan dalam pemahaman dinamika pemerintahan lokal dalam konteks sosio-kultural Papua yang khas. Penelitian menggunakan studi kasus
UIDUID Pembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputiPembentukan daerah otonom baru dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Faktor pendorong pemekaran meliputi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas demokratis dalam pembentukan perda serta mengidentifikasi kendala yang menghambat keterlibatanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas demokratis dalam pembentukan perda serta mengidentifikasi kendala yang menghambat keterlibatan
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Hukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang InformasiHukum Pidana dapat mengakomodasi Cancel Culture sebagai tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27A jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi
DCCKOTABUMIDCCKOTABUMI Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nilai gizi balita Banjar Titih dapat diklaterisasikan dengan menggunakan metode K-Means melalui tigaBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nilai gizi balita Banjar Titih dapat diklaterisasikan dengan menggunakan metode K-Means melalui tiga
UIBUIB Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,Perubahan tersebut perlu dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang menganalisis kedudukan peraturan daerah,
Useful /
UIDUID Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian,Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian,
UINSUNAUINSUNA Tulisan ini bertujuan melakukan analisa terhadap tembang-tembang cinta yang diungkapkan Al-Hallaj dalam Qadisah dan Muqattaat. Dua judul itu adalah himpunanTulisan ini bertujuan melakukan analisa terhadap tembang-tembang cinta yang diungkapkan Al-Hallaj dalam Qadisah dan Muqattaat. Dua judul itu adalah himpunan
UINSUNAUINSUNA Untuk menafsirkan al-quran dan hadits, islam memiliki metode tersendiri yang kalau dilihat sekilas pandangan memiliki kemiripan cara kerjanya dengan hermeneutikaUntuk menafsirkan al-quran dan hadits, islam memiliki metode tersendiri yang kalau dilihat sekilas pandangan memiliki kemiripan cara kerjanya dengan hermeneutika
MAHADEWAMAHADEWA Budaya sekolah mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja guru Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Sidemen. Gaya kepemimpinan kepala sekolahBudaya sekolah mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja guru Sekolah Dasar Negeri di kecamatan Sidemen. Gaya kepemimpinan kepala sekolah