Publisher

UNBITAGOUNBITAGO

Journal Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS)Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen SDM, Ilmu Sosial (P-JIAMS) Abstract

Peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditunjukkan melalui kesejahteraan dapat dilakukan melalui pembangunan. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat multidimensional, holistik dan sistematis. Agar kebijakan berjalan efektif, maka interpretasi terhadap pembangunan dan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara intensif. Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji konsep dasar kebijakan pemerintah dalam pembangunan agar dapat dijadikan referensi dalam analisis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Metode penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 16 artikel nasional dan 2 buku yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terdapat pada database Google Scholar. Hasil studi kepustakaan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan, program dan aktivitas dalam penerapan keputusan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

Conclusion

Pembangunan yang bersifat unidimensional dengan menekankan pada aspek ekonomi ternyata tidak membawa kemajuan yang signifikan karena banyak masalah sosial belum teratasi, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap hakikat pembangunan yang berdimensi jamak.Dalam merumuskan kebijakan pembangunan, perlu mempertimbangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, desentralisasi, pemberian ruang bagi partisipasi masyarakat, serta perubahan konsentrasi pembangunan dari wilayah perkotaan ke wilayah yang tertinggal.Peran pemerintah sangat penting dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat agar tercipta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Future Research

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana model pembangunan multidimensional dapat diterapkan secara efektif di daerah terpencil yang mengalami ketertinggalan infrastruktur dan layanan dasar, dengan pendekatan yang memadukan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Kedua, penting untuk mengeksplorasi bentuk desentralisasi kebijakan yang paling efektif dalam memberdayakan pemerintah daerah tanpa mengorbankan koordinasi nasional, khususnya dalam konteks pembangunan yang inklusif dan merata. Ketiga, perlu dikaji lebih dalam bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat bisa dirancang secara sistematis agar aspirasi rakyat, terutama kelompok rentan, benar-benar terintegrasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, bukan hanya sebagai bentuk formalitas.

References

1. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG... ojs.unsulbar.ac.id/index.php/arajang/article/view/2494PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MERUMUSKAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDALITBANG ojs unsulbar ac index php arajang article view 2494
2. ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN... doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.774ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN doi 10 33331 rechtsvinding v10i3 774
3. Jurnal Ilmiah Praja. implementasi kebijakan pemerintah disiplin aparatur sipil negara kantor baranti... jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/201Jurnal Ilmiah Praja implementasi kebijakan pemerintah disiplin aparatur sipil negara kantor baranti jurnal umsrappang ac praja article view 201

Metadata

File size	351.37 KB
Pages	14
DMCA	Report