Publisher

JURNALDIALEKTIKAJURNALDIALEKTIKA

Journal Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu SosialJurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ASN yang menghambat kinerja birokrasi serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Keurgensiannya terletak pada perlunya reformasi institusi yang berlandaskan keadilan dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penyeimbangan hak‑kewajiban sebagai determinan institusional terhadap kinerja birokrasi, dengan kerangka teori keadilan organisasi, motivasi pelayanan publik, dan tata kelola kolaboratif. Metode kualitatif berupa studi kasus institusional dilakukan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa penyeimbangan hak dan kewajiban meningkatkan motivasi, legitimasi, dan transparansi melalui penerapan sistem administrasi digital (HRIS). Studi ini menekankan kebutuhan sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan tata kelola etis untuk memperkuat integritas birokrasi.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban ASN merupakan determinan institusional yang signifikan bagi peningkatan kinerja birokrasi pada tingkat pemerintah daerah, dimana keadilan institusional serta penerapan teknologi HRIS berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan.Selain itu, temuan menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai dengan memperkenalkan konstruk konseptual baru yang memposisikan keseimbangan tersebut sebagai instrumen institusional, bukan sekadar isu moral atau administratif.Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi kuantitatif dengan model struktural (PLS‑SEM) dan memperluas cakupan wilayah guna menguji hubungan variabel secara empiris dalam konteks institusional yang lebih beragam.

Future Research

Penelitian lanjutan dapat menguji secara kuantitatif jalur kausal antara dimensi keadilan institusional, penerapan HRIS, dan kinerja birokrasi menggunakan model PLS‑SEM pada sejumlah provinsi di Indonesia untuk menghasilkan temuan yang lebih umum. Selanjutnya, studi komparatif antara daerah yang telah mengintegrasikan sistem HRIS secara penuh dengan daerah yang masih rendah adopsi teknologi dapat menilai bagaimana digitalisasi memediasi keseimbangan hak‑kewajiban serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Terakhir, penelitian longitudinal dengan pendekatan campuran dapat mengevaluasi program perubahan budaya organisasi yang menanamkan nilai keadilan dan etika, guna memahami bagaimana intervensi budaya mempengaruhi keberlanjutan keseimbangan hak‑kewajiban dan motivasi pegawai secara jangka panjang.

References

1. Organizational Fairness and Diversity Management in Public Organizations - Sungjoo Choi, Hal G. Rainey,... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734371X13486489Organizational Fairness and Diversity Management in Public Organizations Sungjoo Choi Hal G Rainey journals sagepub doi 10 1177 0734371X13486489
2. Sage Research Methods Video - An Introduction to Qualitative Research. sage research methods introduction... doi.org/10.4135/9781473998681Sage Research Methods Video An Introduction to Qualitative Research sage research methods introduction doi 10 4135 9781473998681
3. Organizational justice perception of Indonesia civil servants, does it matter? | Jurnal Ekonomi dan Bisnis.... doi.org/10.24914/jeb.v21i2.2017Organizational justice perception of Indonesia civil servants does it matter Jurnal Ekonomi dan Bisnis doi 10 24914 jeb v21i2 2017
4. E-government as an anti-corruption tool: panel data analysis across countries - Chul Hyun Park, Koomin... journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020852318822055E government as an anti corruption tool panel data analysis across countries Chul Hyun Park Koomin journals sagepub doi 10 1177 0020852318822055

Metadata

File size	277.72 KB
Pages	10
DMCA	Report