UMIUMI
Jurnal Teologi AnugerahJurnal Teologi AnugerahKehadiran Gereja dalam politik, tidak sekadar ikut serta menjadi penggembira atau penonton melainkan sebagai pemeran yang berkewajiban memberikan penilaian normatif. Penilaian yang dimaksud adalah penilaian terhadap Negara, apakah penyelenggaraan Negara dilaksanakan sesuai dengan norma‑norma kebaikan dan kebenaran, contohnya: apakah hak‑hak azasi manusia dihargai, apakah keadilan ditegakkan, apakah hak‑hak rakyat diperjuangkan. Hal ini merupakan tuntutan untuk membangun masyarakat egaliter. Allah selalu berpihak pada rakyat lemah dan selalu menjadi korban. “Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Gereja diutus Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kebaikan Allah dalam dunia, khususnya lapangan politik. Gereja tidak boleh membiarkan kekuasaan duniawi berkembang ke arah yang cenderung destruktif. Oleh karena itu gereja dipanggil untuk menegakkan harkat dan martabat manusia dalam konteks pengelolaan kehidupan bersama melalui kehidupan berbangsa dan bernegara secara egaliter. Gereja melalui pimpinan gereja tidak tinggal diam menyikapi permasalahan dalam berbangsa dan bernegara, secara khusus yang menyangkut kemanusiaan; gereja ikut serta dalam mengungkapkan landasan moral bagi kehidupan bernegara. Partisipasi gereja dalam politik untuk mewujudkan kepedulian, concern, dan komitmen untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Tulisan ini memberikan pencerahan tentang panggilan gereja untuk membangun masyarakat egaliter dalam memelihara keutuhan NKRI, tidak hanya berpangku tangan melainkan terlibat menyuarakan kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan bersama, serta menegakkan nilai‑nilai Pancasila dalam terang Kristiani secara aktif dan kreatif.
Gereja di Indonesia memberikan landasan moral, mental, etik, dan spiritual bagi pembangunan nasional melalui pengamalan Pancasila, sehingga menjadi agen damai dan sejahtera bagi masyarakat tanpa berdiam diri.Tugas utama gereja—bersaksi, bersekutu, dan melayani—diwujudkan dalam konteks Indonesia, berpartisipasi memberi solusi sosial, melawan diskriminasi, dan membangun masyarakat egaliter.Gereja hadir sebagai pembebas bagi yang lemah dan miskin, menyuarakan kenabian melawan ketidakadilan, sehingga kaum lemah dapat merasakan damai, keadilan, dan kesejahteraan melalui pelayanan gereja serta dukungan terhadap pemimpin yang egaliter.
Penelitian kualitatif yang mengkaji bagaimana gereja‑gereja di provinsi‑provinsi tertentu melaksanakan peran tritugasnya dalam konteks politik lokal dapat mengungkap faktor‑faktor yang memperkuat atau menghambat kontribusi mereka terhadap pembangunan egaliter; studi komparatif antara gereja di Indonesia dan gereja di negara sekuler lainnya dapat menilai efektivitas model partisipasi politik gereja dalam memajukan nilai‑nilai Pancasila serta memberikan wawasan tentang adaptasi konteks budaya; survei kuantitatif mengenai persepsi umat Kristen terhadap peran gereja dalam menegakkan keadilan sosial dan melawan diskriminasi dapat menyediakan data empiris untuk merumuskan strategi komunikasi yang lebih tepat, sehingga gereja dapat meningkatkan dampak sosialnya secara terukur.
| File size | 664.42 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UNPARUNPAR Faktor ekonomi dan sosial global mendorong Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan migrasi agar tetap relevan dalam tatanan internasional. Indonesia perluFaktor ekonomi dan sosial global mendorong Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan migrasi agar tetap relevan dalam tatanan internasional. Indonesia perlu
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Tujuan dari kegiatan ini yakni adanya pengetahuan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan adanya pengetahuan mengenai media sebagai alat sosialisasiTujuan dari kegiatan ini yakni adanya pengetahuan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan adanya pengetahuan mengenai media sebagai alat sosialisasi
APPIHIAPPIHI Penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindunganPenelitian ini menegaskan bahwa penyusunan MoU yang jelas dan sesuai prinsip hukum sangat penting untuk meminimalisir sengketa dan memberikan perlindungan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi intoleransi,Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dalam pendidikan untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi intoleransi,
STAIMADIUNSTAIMADIUN Dalam konteks itulah revitalisasi kebijakan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga muncullah satu bentuk revitalisasi, Isu sentralisasiDalam konteks itulah revitalisasi kebijakan pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga muncullah satu bentuk revitalisasi, Isu sentralisasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampakAnalisis ini mengeksplorasi konteks historis, maksud legislatif, dan interpretasi yudisial dari ketentuan ambang batas. Penelitian ini juga menilai dampak
UPN VeteranUPN Veteran Artikel ini telah menganalisis mengenai bagaimana wacana kesejahteraan dalam proyek pembangunan mega-industri Global Hub diterima menjadi sebuah hegemoni.Artikel ini telah menganalisis mengenai bagaimana wacana kesejahteraan dalam proyek pembangunan mega-industri Global Hub diterima menjadi sebuah hegemoni.
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian
Useful /
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yangPenguatan demokrasi sangat krusial untuk menciptakan negara yang berdaulat dan adil, yang ditentukan oleh faktor-faktor utama seperti supremasi hukum yang
UADUAD Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana caraPermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam, dan bagaimana cara
UADUAD Selanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsiSelanjutnya, agar sistem parlemen dua kamar yang digagas menjadi lebih ideal, DPR dan DPD haruslah diposisikan dalam strata yang sama dalam hal fungsi
UADUAD Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi.Sebelum institusi fatwa muncul di Indonesia pada abad ke-20, Muslim lokal Indonesia telah meminta fatwa kepada salah seorang grand mufti di Arab Saudi.