DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Studi ini menganalisis formulasi hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui dunia maya (TPPO) yang berdampak pada buruh migran Indonesia nonprosedural di Myanmar. Terjadinya TPPO dunia maya menimbulkan ancaman yang signifikan bagi buruh migran Indonesia, khususnya mereka yang melakukan perjalanan melalui rute nonprosedural ke Myanmar. Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan TPPO dunia maya menunjukkan kekurangan dalam pengaturan lintas batas, khususnya dalam menangani kejahatan terorganisasi transnasional. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO siber pada pekerja migran non prosedural menghadapi tantangan signifikan dalam hal yurisdiksi, pembuktian, dan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum pidana, optimalisasi diplomasi hukum, dan peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi TPPO siber serta memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum pidana Indonesia dalam mengatur TPPO berbasis siber terhadap pekerja migran non prosedural di Myanmar masih memiliki kesenjangan regulasi yang signifikan.Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban TPPO berbasis siber belum berjalan optimal karena terkendala berbagai faktor struktural dan teknis.Diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban TPPO berbasis siber.

Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan sistem verifikasi digital terpadu untuk memvalidasi tawaran kerja luar negeri, penerapan asas perbarengan dalam penuntutan pelaku TPPO berbasis siber, dan penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara ASEAN, untuk penanganan kasus TPPO lintas negara. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap korban TPPO berbasis siber, serta pengembangan program rehabilitasi yang spesifik untuk menangani trauma yang dialami korban. Integrasi teknologi dalam sistem peringatan dini dan identifikasi korban TPPO berbasis siber juga menjadi area penelitian yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus TPPO di masa depan.

  1. AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7209AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ejournal2 undip ac index php jphi article view 7209
  2. HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN... ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/895HARMONISASI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN ojs unr ac index php yustitia article view 895
  3. KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. kebijakan... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1049KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Mizan Jurnal Ilmu Hukum kebijakan ejournal uniska kediri ac index php Mizan article view 1049
Read online
File size358.06 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Perbedaan Obat Tradisonal dan Obat Modern di Sulawesi Utara Studi Antropologi Kesehatan 2026More at 2026

UNSRATUNSRAT Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai obatData dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan dan pemahaman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai obat

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Hamil dalam Undang Undang Ketenagakerjaan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, perlu dikembangkan kebijakan yang mendorong perusahaan lebih peduli terhadap hak-hak maternitas, termasuk pemberian insentif atau sanksi yangSelain itu, perlu dikembangkan kebijakan yang mendorong perusahaan lebih peduli terhadap hak-hak maternitas, termasuk pemberian insentif atau sanksi yang

JURIS Pelindungan Hukum terhadap Data Pelanggan PT PLN dalam Pemberian Surat Pemutusan Sementara Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Di samping pelatihan, pembenahan administratif juga penting, salah satunya melalui penggunaan amplop tertutup dalam menyampaikan surat pemberitahuan pemutusanDi samping pelatihan, pembenahan administratif juga penting, salah satunya melalui penggunaan amplop tertutup dalam menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan

JURIS Analisis Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Studi Di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perkembangan infrastruktur pasca implementasi dana desa terlihat dari pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang telah meningkatkan mobilitasPerkembangan infrastruktur pasca implementasi dana desa terlihat dari pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang telah meningkatkan mobilitas

JURIS Kejahatan Ekonomi Berbasis Digital Strategi Harmonisasi Regulasi Internasional dalam Menanggulangi Tindak Pidana Keuangan Global 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against CorruptionInstrumen hukum internasional seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Convention against Corruption

JURIS Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tenta 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Akta Notaris/PPAT, di sisi lain, adalah dokumen sah yang dibuat melalui prosedur hukum dan memainkan peran penting dalam semua interaksi hukum di masyarakat.Akta Notaris/PPAT, di sisi lain, adalah dokumen sah yang dibuat melalui prosedur hukum dan memainkan peran penting dalam semua interaksi hukum di masyarakat.

JURIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI Tinjauan Putusan Nomor 1047 Pid B 2018 Pn Mdn 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pekerja migran Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seamanPekerja migran Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seaman

JURIS Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat Studi pada Koperasi Mitra Manindo Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2023More at 2023

STAIN MADINASTAIN MADINA Berdasarkan hasil tersebut, dibutuhkan metode pengelolaan berbasis klaster yang berimplikasi pada urgensi pengelolaan pembiayaan sebagai wujud mitigasiBerdasarkan hasil tersebut, dibutuhkan metode pengelolaan berbasis klaster yang berimplikasi pada urgensi pengelolaan pembiayaan sebagai wujud mitigasi

Useful /

JURIS Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara komprehensif bahwa kreditor yang menerima fidusia memiliki kedudukan prioritas. Jaminan fidusia wajib42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara komprehensif bahwa kreditor yang menerima fidusia memiliki kedudukan prioritas. Jaminan fidusia wajib

JURIS Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi i Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer 2023More at 2023

STAIN MADINASTAIN MADINA Dalam konteks ekonomi masa kini, syirkah abdan disyarahkan boleh karena mampu menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan kejujuran dan kedisiplinan kerja, sekaligusDalam konteks ekonomi masa kini, syirkah abdan disyarahkan boleh karena mampu menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan kejujuran dan kedisiplinan kerja, sekaligus

JURIS Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia 2023More at 2023

STAIN MADINASTAIN MADINA Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya inovasi dan tata kelola wakaf. Strategi untuk meningkatkan inovasi tata kelola wakaf adalah menciptakan diversifikasiHal ini disebabkan oleh belum optimalnya inovasi dan tata kelola wakaf. Strategi untuk meningkatkan inovasi tata kelola wakaf adalah menciptakan diversifikasi

JURIS Konsep Pemilihan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan 2023More at 2023

STAIN MADINASTAIN MADINA Bahkan menjadi sulit membedakan antara yang halal dan haram, atau menjadi syubhat karena telah bercampur keduanya. Pencampuran antara harta syubhat danBahkan menjadi sulit membedakan antara yang halal dan haram, atau menjadi syubhat karena telah bercampur keduanya. Pencampuran antara harta syubhat dan

ads-block-test