DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Studi ini menganalisis formulasi hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui dunia maya (TPPO) yang berdampak pada buruh migran Indonesia nonprosedural di Myanmar. Terjadinya TPPO dunia maya menimbulkan ancaman yang signifikan bagi buruh migran Indonesia, khususnya mereka yang melakukan perjalanan melalui rute nonprosedural ke Myanmar. Modus operandi pelaku TIP telah berkembang dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan TPPO dunia maya menunjukkan kekurangan dalam pengaturan lintas batas, khususnya dalam menangani kejahatan terorganisasi transnasional. Perlindungan hukum terhadap korban TPPO siber pada pekerja migran non prosedural menghadapi tantangan signifikan dalam hal yurisdiksi, pembuktian, dan kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum pidana, optimalisasi diplomasi hukum, dan peningkatan kerja sama internasional untuk menanggulangi TPPO siber serta memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum pidana Indonesia dalam mengatur TPPO berbasis siber terhadap pekerja migran non prosedural di Myanmar masih memiliki kesenjangan regulasi yang signifikan.Upaya perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban TPPO berbasis siber belum berjalan optimal karena terkendala berbagai faktor struktural dan teknis.Diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban TPPO berbasis siber.

Berdasarkan analisis, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan sistem verifikasi digital terpadu untuk memvalidasi tawaran kerja luar negeri, penerapan asas perbarengan dalam penuntutan pelaku TPPO berbasis siber, dan penguatan kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara ASEAN, untuk penanganan kasus TPPO lintas negara. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial terhadap korban TPPO berbasis siber, serta pengembangan program rehabilitasi yang spesifik untuk menangani trauma yang dialami korban. Integrasi teknologi dalam sistem peringatan dini dan identifikasi korban TPPO berbasis siber juga menjadi area penelitian yang menjanjikan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kasus TPPO di masa depan.

  1. AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL... ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7209AKOMODASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ejournal2 undip ac index php jphi article view 7209
  2. HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN... ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/895HARMONISASI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN ojs unr ac index php yustitia article view 895
  3. KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. kebijakan... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1049KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Mizan Jurnal Ilmu Hukum kebijakan ejournal uniska kediri ac index php Mizan article view 1049
Read online
File size358.06 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE MEF PADA POSTUR PEWIRA TNI Jurnal Manajemen Bisnis Aliansi ANGKATAN UDARA 2026More at 2026

STIMAIMMISTIMAIMMI The objective of this research was to understand comprehensively of the evaluation of implementation policy of Minimum Essential Force (MEF) in pertainThe objective of this research was to understand comprehensively of the evaluation of implementation policy of Minimum Essential Force (MEF) in pertain

JURIS PENERAPAN UNDANG UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT Studi Kasus Putusan Nomor XXX Pid Sus 2020 PN Mrn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Mrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputiMrn, dikonfirmasi bahwa kasus KDRT telah terjadi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masingPelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing

JURIS Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasusPosition of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32 2020 PN Rtg 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in

JURIS The Role of Law No 17 Year 2003 in Promoting Sustainable Financial Performance of State Owned Enterprises in Indonesia 2024More at 2024

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Diperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk menciptakan budaya transparansi, akuntabilitas, sertaDiperlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk menciptakan budaya transparansi, akuntabilitas, serta

JURIS Protection Consumers Against Beauty Salons In Performing Invasive Actions 2024More at 2024

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Perlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atauPerlindungan hukum bagi konsumen penting untuk mencegah permasalahan di masa depan, mengingat setiap orang pasti pernah menjadi konsumen suatu produk atau

JURIS Tinjauan Hukum Pembatalan Merek Dagang Atas Dugaan Plagiasi Studi Putusan No 3 Pdt sus HKI Merek 2020 PN Niaga Makassar 2023More at 2023

JURNALFKMUITJURNALFKMUIT Tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampakTujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan Merek atas dugaan Plagiasi diatur dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, untuk mengetahui dampak

Useful /

JURIS Isolation and Identification of Cellulose from Longan Dimocarpus longan L Peel Using Chemical Delignification Method 2025More at 2025

UMBJMUMBJM Material yang terisolasi berupa padatan putih berserat dalam bentuk belum digiling. Metode delignifikasi kimia terbukti efektif dalam memisahkan selulosaMaterial yang terisolasi berupa padatan putih berserat dalam bentuk belum digiling. Metode delignifikasi kimia terbukti efektif dalam memisahkan selulosa

JURIS Analisis Yuridis Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Dari Pemerintah Pusat Studi Putusan No 141 PID B LH 2021 PN MII 2023More at 2023

JURNALFKMUITJURNALFKMUIT 141/PID. B/LH/2021/PN. MII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama141/PID. B/LH/2021/PN. MII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama

JURIS Kritik Filsafat Postmodernisme atas Pencapaian Living Shari a pada Hukum Ekonomi Syariah Era Modern 2023More at 2023

STAIBREBESSTAIBREBES Dalam konteks postmodernisme terhadap studi hukum ekonomi syariah justru kian tersindir dan cenderung hampa dengan aspek yang objektif ilmiah. KehidupanDalam konteks postmodernisme terhadap studi hukum ekonomi syariah justru kian tersindir dan cenderung hampa dengan aspek yang objektif ilmiah. Kehidupan

JURIS Strategi Dakwah Melalui Iklan Produk Halal di Media Sosial 2023More at 2023

STAIBREBESSTAIBREBES Setiap orang memiliki cara yang beragam dalam menunjukkan identitas keagamaan di ruang publik, Fenomena tersebut berefek pada terciptanya segmentasi pasarSetiap orang memiliki cara yang beragam dalam menunjukkan identitas keagamaan di ruang publik, Fenomena tersebut berefek pada terciptanya segmentasi pasar

ads-block-test