Publisher

DINASTIREVDINASTIREV

Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Abstract

Hukum perusahaan Indonesia didasarkan pada asas legalitas, terutama melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan kerangka peraturan yang terperinci. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdiri sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola perusahaan, dengan kekuasaan yang melebihi yang dipegang oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Studi ini berfokus pada validasi yuridis keputusan RUPS, memanfaatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 825/PDT.P/2019/PN JKT.BRT untuk menjelaskan implikasi hukum dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Mengadopsi metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis hukum perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan komentar akademis melalui analisis kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa RUPS memiliki wewenang eksklusif atas tindakan perusahaan yang penting, seperti menyetujui laporan tahunan dan laporan keuangan, dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum termasuk pemanggilan tepat waktu, kuorum mayoritas, dan pemungutan suara yang ditetapkan secara resmi. Pasal 78 mengamanatkan rapat tahunan dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun fiskal. Studi ini menggunakan Teori Keagenan untuk menjelaskan hubungan principal-agent antara pemegang saham dan manajemen, dengan menyoroti RUPS sebagai mekanisme pengawasan. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas: meskipun direksi dan komisaris bertanggung jawab secara individual atas kegagalan, sanksi eksplisit bagi perusahaan yang mengabaikan RUPS wajib masih kurang, sehingga melemahkan tata kelola perusahaan yang baik dan perlindungan pemegang saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk penegakan hukum dan akuntabilitas yang lebih efektif. Putusan pengadilan Jakarta yang dikutip memberikan yurisprudensi penting, yang menekankan kepatuhan dan perlindungan pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.

Conclusion

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pengesahan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 pada Putusan PN Jakarta Barat Nomor 825/PDT.BRT menegaskan bahwa meskipun UU PT Pasal 78 mewajibkan penyelenggaraan RUPS Tahunan, ketidakhadiran sanksi korporasi menciptakan celah hukum yang melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan kewajiban RUPS.putusan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab utama tetap dibebankan pada direksi dan komisaris secara personal tanpa ada konsekuensi administratif atau pidana terhadap entitas perseroan, sehingga berpotensi memunculkan moral hazard.Analisis komparatif dengan model Delaware, Inggris, dan Singapura memperlihatkan bahwa penerapan sanksi administratif langsung terhadap perusahaan seperti denda finansial, laporan wajib kepada otoritas pendaftaran korporasi, dan denda keterlambatan kuorum terbukti meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera, sedangkan implementasi e-RUPS di Indonesia masih menghadapi tantangan formalitas notaris dan mekanisme audit trail.Dengan mengisi gap metodologis melalui pendekatan normatif, penelitian ini merekomendasikan revisi UUPT Pasal 78 untuk memasukkan sanksi korporasi, penguatan sistem monitoring OJK terintegrasi dengan registrasi elektronik risalah, serta pedoman operasional e-RUPS dan program sosialisasi terpadu untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perseroan terbatas Indonesia.

Future Research

Untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kepatuhan, penelitian selanjutnya dapat mengusulkan revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan memasukkan sanksi administratif atau pidana bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban RUPS Tahunan. Selain itu, penelitian dapat merekomendasikan penguatan sistem monitoring OJK dengan implementasi sistem pemantauan kepatuhan e-RUPS terintegrasi, termasuk registrasi elektronik risalah dan laporan ke OJK secara berkala. Penelitian juga dapat mengembangkan pedoman operasional e-RUPS yang mencakup standar operasional notaris dan penyedia e-RUPS, serta checklist kepatuhan hukum dan audit trail untuk memastikan akta risalah dapat dipertahankan di pengadilan. Selain itu, kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM, OJK, dan asosiasi notaris dapat dilakukan untuk menyelenggarakan pelatihan praktis e-RUPS dan mekanisme enforcement remedial bagi UKM dan perseroan tertutup, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi RUPS.

References

1. The Compliance of Limited Liability Companies to Conduct Annual General Meeting of Shareholders | Journal... doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7736The Compliance of Limited Liability Companies to Conduct Annual General Meeting of Shareholders Journal doi 10 37253 jjr v25i1 7736
2. The Role of Pancasila in the Formation of National and Regional Regulations | Journal of Law and Sustainable... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/711The Role of Pancasila in the Formation of National and Regional Regulations Journal of Law and Sustainable ojs journalsdg jlss article view 711
3. LEGALITY OF THE IMPLEMENTATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS BY SHAREHOLDERS | Indonesia... doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2930LEGALITY OF THE IMPLEMENTATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS BY SHAREHOLDERS Indonesia doi 10 25041 iplr v4i1 2930
4. Institutional Ownership, Blockholder Ownership, and the Board’s Tenure to Disclosure... journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/article/view/2272Institutional Ownership Blockholder Ownership and the BoardyCEs Tenure to Disclosure journal umpo ac index php ekuilibrium article view 2272

Metadata

File size	335.79 KB
Pages	11
DMCA	Report