LANLAN

jurnal borneo administratorjurnal borneo administrator

This article aims to discuss the relevance of implementing asymmetric fiscal decentralization in building non-traditional security in Papua. For over two decades, Papua has had a special autonomy status. Under the legal basis of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua, which was followed in 2002 by the asymmetric fiscal decentralization policy of the Central Government, it provides space for Papua to improve and develop non-traditional forms of security that are more dynamic and welfare-oriented. This study uses a qualitative method with a documentary analysis approach. This study utilizes accurate document data, which is analyzed using existing techniques. The results of the study indicate that the asymmetric fiscal decentralization policy has not been fully implemented in developing non-traditional forms of security (human security). This was identified as an area where numerous human security problems persist, ranging from unfulfilled food needs to a weak social life within society, including poverty and low human development. All of which are markers that such security problems are a non-traditional threat to Papua. Therefore, the state must review the special autonomy policy that can create non-traditional security and is oriented towards the welfare of Papua.

The implementation of asymmetric fiscal decentralization has not yet fostered non-traditional security politics in Papua.Despite two decades of implementation, the policy has not positively impacted the development of non-traditional security, particularly in food security, economic security, and social security.Cases of malnutrition and starvation continue to occur, indicating a failure to guarantee basic needs.The large fiscal capacity has not significantly improved the economic situation, as evidenced by high poverty rates and low human development indices.Therefore, a review of the special autonomy policy is crucial to ensure it effectively addresses non-traditional security concerns and prioritizes the welfare of Papua.

Further research should investigate the effectiveness of current fiscal decentralization mechanisms in addressing specific non-traditional security challenges in Papua, such as food insecurity, healthcare access, and educational disparities. A comparative study examining the implementation of special autonomy in Papua alongside similar initiatives in other regions facing complex security issues could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls. Additionally, research is needed to explore the role of local participation and community-based approaches in strengthening non-traditional security, ensuring that development initiatives are culturally sensitive and responsive to the unique needs of Papuan communities. These studies should also assess the impact of the recent regional expansion on the distribution of special autonomy funds and its effect on improving welfare indicators across the newly formed provinces. Finally, a comprehensive evaluation of the governance structures surrounding special autonomy funds is essential to identify and address issues of transparency, accountability, and corruption, ensuring that resources are effectively utilized to promote sustainable development and enhance the security and well-being of the Papuan people. This research should involve qualitative data collection through interviews with local stakeholders and quantitative analysis of socio-economic indicators to provide a holistic understanding of the challenges and opportunities for improving the implementation of special autonomy in Papua.

  1. The paradox of special autonomy: Why does wealth make Papua poor? | Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.... e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/41889The paradox of special autonomy Why does wealth make Papua poor Masyarakat Kebudayaan dan Politik e journal unair ac MKP article view 41889
  2. jurnal borneo administrator. asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo... jba.lan.go.id/article/view/1685jurnal borneo administrator asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo jba lan go article view 1685
  3. Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua | Soshum: Jurnal Sosial... ojs2.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/145Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua Soshum Jurnal Sosial ojs2 pnb ac index php SOSHUM article view 145
Read online
File size509.66 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Spatial Distribution of Local Sustainability Index in the Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark Using Spatial Autocorrelation 2025More at 2025

IPBIPB Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kinerja keberlanjutan lokal secara lokal berdasarkan pola distribusi ruang local sustainability index (LSI) diPenelitian ini bertujuan untuk menentukan kinerja keberlanjutan lokal secara lokal berdasarkan pola distribusi ruang local sustainability index (LSI) di

JURIS Religious Tolerance Model in Salatiga Analysis of the Implementation of Religious Moderation Concept in a Multicultural City 2024More at 2024

STAI AL-FURQANSTAI AL-FURQAN Namun, upaya terus-menerus diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama agar Indonesia tetapNamun, upaya terus-menerus diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan antarumat beragama agar Indonesia tetap

JURIS Ratio Legis Hukum Perjanjian Jual Beli E Commerce 2023More at 2023

UNISRIUNISRI Hampir 10 tahun lalu, sebuah peristiwa telah terjadi dan telah berdampak pada hampir semua aspek kehidupan, terutama dalam kasus transaksi. Sebagian orang,Hampir 10 tahun lalu, sebuah peristiwa telah terjadi dan telah berdampak pada hampir semua aspek kehidupan, terutama dalam kasus transaksi. Sebagian orang,

JURIS Perception of distance learning among undergraduate medical students during COVID 19 pandemic 2023More at 2023

INTELEKTUALINTELEKTUAL Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Indonesia, harus menerapkan strategi pengajaran daring yang baru. Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswaFakultas Kedokteran Universitas Andalas, Indonesia, harus menerapkan strategi pengajaran daring yang baru. Penelitian ini mengkaji bagaimana mahasiswa

JURIS The Impact of Indonesia s Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples 2023More at 2023

UNHASUNHAS Penyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambanganPenyusunan regulasi yang lebih komprehensif mencakup standarisasi perizinan, pengelolaan lahan pascatambang, pengelolaan limbah, dan praktik pertambangan

JURIS Plastic Waste Management in Indonesia Current Legal Approaches and Future Perspectives 2023More at 2023

UNHASUNHAS Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkanPemeriksaan lebih lanjut menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek hukum dari mana beberapa perspektif baru kemudian dapat dibentuk untuk membayangkan

JURIS Overview of Family Education and Culture Masculinity Male Dancer 2023More at 2023

GMPIONLINEGMPIONLINE Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden tetap menunjukkan maskulinitasnya tanpa terpengaruh oleh profesi yang dipilih. Bagi responden, menjadiHasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden tetap menunjukkan maskulinitasnya tanpa terpengaruh oleh profesi yang dipilih. Bagi responden, menjadi

JURIS Phenomoenology Study on Financial Performance and Management Accountability of Special Autonomy Funds Allocated for Education at the Province of Papua Indonesia 2014More at 2014

UGMUGM Oleh karena itu, mekanisme terpadu kepatuhan bangunan dan sistem pengendalian manajemen dana pendidikan yang diperlukan untuk mencapai value for moneyOleh karena itu, mekanisme terpadu kepatuhan bangunan dan sistem pengendalian manajemen dana pendidikan yang diperlukan untuk mencapai value for money

Useful /

JURIS Trends and Opportunities in ESG Research within Sustainability Accounting A Bibliometric Analysis 2025More at 2025

IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Analisis bibliometrik ini tidak hanya membantu memahami perkembangan literatur ESG tetapi juga menyediakan gambaran yang jelas tentang bidang-bidang yangAnalisis bibliometrik ini tidak hanya membantu memahami perkembangan literatur ESG tetapi juga menyediakan gambaran yang jelas tentang bidang-bidang yang

JURIS Addressing Financial Accountability Challenges in an Indonesian Waqf Institution Insights post PSAK 412 Implementation 2025More at 2025

IJAR IAIKAPDIJAR IAIKAPD Laporan keuangan menunjukkan keselarasan selektif dengan PSAK 412, khususnya pada waktu pengakuan dan kelengkapan Catatan/Pengungkapan. Artikel ini berkontribusiLaporan keuangan menunjukkan keselarasan selektif dengan PSAK 412, khususnya pada waktu pengakuan dan kelengkapan Catatan/Pengungkapan. Artikel ini berkontribusi

JURIS The Effectiveness of Glucomannan and Nano Activated Carbon as Hypercholesterol Lowering Agents 2025More at 2025

APTKLHIAPTKLHI Praktek pra‑pencucian pada tepung konjak tidak mempengaruhi efektivitas glukomanan dalam menurunkan kadar kolesterol. Keberadaan struktur berpori padaPraktek pra‑pencucian pada tepung konjak tidak mempengaruhi efektivitas glukomanan dalam menurunkan kadar kolesterol. Keberadaan struktur berpori pada

JURIS Factors Associated with Genital Hygiene Behaviors in Cervical Cancer Patients in Surakarta Indonesia 2021More at 2021

UNDIPUNDIP Tujuan: Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kebersihan genital pada pasien kanker serviks. Metode: StudiTujuan: Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku kebersihan genital pada pasien kanker serviks. Metode: Studi

ads-block-test