LANLAN
jurnal borneo administratorjurnal borneo administratorThis article aims to discuss the relevance of implementing asymmetric fiscal decentralization in building non-traditional security in Papua. For over two decades, Papua has had a special autonomy status. Under the legal basis of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua, which was followed in 2002 by the asymmetric fiscal decentralization policy of the Central Government, it provides space for Papua to improve and develop non-traditional forms of security that are more dynamic and welfare-oriented. This study uses a qualitative method with a documentary analysis approach. This study utilizes accurate document data, which is analyzed using existing techniques. The results of the study indicate that the asymmetric fiscal decentralization policy has not been fully implemented in developing non-traditional forms of security (human security). This was identified as an area where numerous human security problems persist, ranging from unfulfilled food needs to a weak social life within society, including poverty and low human development. All of which are markers that such security problems are a non-traditional threat to Papua. Therefore, the state must review the special autonomy policy that can create non-traditional security and is oriented towards the welfare of Papua.
The implementation of asymmetric fiscal decentralization has not yet fostered non-traditional security politics in Papua.Despite two decades of implementation, the policy has not positively impacted the development of non-traditional security, particularly in food security, economic security, and social security.Cases of malnutrition and starvation continue to occur, indicating a failure to guarantee basic needs.The large fiscal capacity has not significantly improved the economic situation, as evidenced by high poverty rates and low human development indices.Therefore, a review of the special autonomy policy is crucial to ensure it effectively addresses non-traditional security concerns and prioritizes the welfare of Papua.
Further research should investigate the effectiveness of current fiscal decentralization mechanisms in addressing specific non-traditional security challenges in Papua, such as food insecurity, healthcare access, and educational disparities. A comparative study examining the implementation of special autonomy in Papua alongside similar initiatives in other regions facing complex security issues could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls. Additionally, research is needed to explore the role of local participation and community-based approaches in strengthening non-traditional security, ensuring that development initiatives are culturally sensitive and responsive to the unique needs of Papuan communities. These studies should also assess the impact of the recent regional expansion on the distribution of special autonomy funds and its effect on improving welfare indicators across the newly formed provinces. Finally, a comprehensive evaluation of the governance structures surrounding special autonomy funds is essential to identify and address issues of transparency, accountability, and corruption, ensuring that resources are effectively utilized to promote sustainable development and enhance the security and well-being of the Papuan people. This research should involve qualitative data collection through interviews with local stakeholders and quantitative analysis of socio-economic indicators to provide a holistic understanding of the challenges and opportunities for improving the implementation of special autonomy in Papua.
- The paradox of special autonomy: Why does wealth make Papua poor? | Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.... e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/41889The paradox of special autonomy Why does wealth make Papua poor Masyarakat Kebudayaan dan Politik e journal unair ac MKP article view 41889
- jurnal borneo administrator. asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo... jba.lan.go.id/article/view/1685jurnal borneo administrator asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo jba lan go article view 1685
- Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua | Soshum: Jurnal Sosial... ojs2.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/145Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua Soshum Jurnal Sosial ojs2 pnb ac index php SOSHUM article view 145
| File size | 509.66 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
UINSAIDUINSAID Since the enactment of Law Number 18 of 2001, reinforced by the Helsinki Memorandum of Understanding and Law Number 11 of 2006, Aceh has been granted theSince the enactment of Law Number 18 of 2001, reinforced by the Helsinki Memorandum of Understanding and Law Number 11 of 2006, Aceh has been granted the
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kiko dalam novel Starfish mengalami kecemasan akibat empat penyebab utama, yaitu pengalaman negatifBerdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kiko dalam novel Starfish mengalami kecemasan akibat empat penyebab utama, yaitu pengalaman negatif
UNISRIUNISRI Pada akhirnya, masyarakat terbiasa menggunakan teknologi untuk menjalankan sistem perdagangan. Penulis melakukan penelitian pustaka atau penelitian lembagaPada akhirnya, masyarakat terbiasa menggunakan teknologi untuk menjalankan sistem perdagangan. Penulis melakukan penelitian pustaka atau penelitian lembaga
UAJMUAJM Tingkat literasi asuransi kesehatan di kalangan milenial juga cukup baik, dengan pemahaman bahwa asuransi memberikan rasa aman, perlu disiapkan dana khusus,Tingkat literasi asuransi kesehatan di kalangan milenial juga cukup baik, dengan pemahaman bahwa asuransi memberikan rasa aman, perlu disiapkan dana khusus,
GMPIONLINEGMPIONLINE Peningkatan ini menunjukkan efektivitas media dalam memperkuat kompetensi pedagogis calon guru. Implementasi media ini perlu dilakukan secara berkala untukPeningkatan ini menunjukkan efektivitas media dalam memperkuat kompetensi pedagogis calon guru. Implementasi media ini perlu dilakukan secara berkala untuk
GMPIONLINEGMPIONLINE Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gambaran regulasi emosi remaja yang memiliki orang tua tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran regulasiPenelitian ini bertujuan untuk menentukan gambaran regulasi emosi remaja yang memiliki orang tua tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran regulasi
GMPIONLINEGMPIONLINE Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dua siklus di kelas XI satu sekolah di Kota Serang, Banten. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan padaPenelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dua siklus di kelas XI satu sekolah di Kota Serang, Banten. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada
GMPIONLINEGMPIONLINE Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keterampilan kerja dapat meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa SMK. Penelitian ini menyiratkan bahwa pelatihanHasil penelitian menunjukkan bahwa program keterampilan kerja dapat meningkatkan kemampuan kerja mahasiswa SMK. Penelitian ini menyiratkan bahwa pelatihan
Useful /
UNRIUNRI Hal ini menunjukkan bahwa HHBK belum menjadi sumber penghidupan utama, namun memiliki peran penting dalam diversifikasi pendapatan rumah tangga. PengembanganHal ini menunjukkan bahwa HHBK belum menjadi sumber penghidupan utama, namun memiliki peran penting dalam diversifikasi pendapatan rumah tangga. Pengembangan
UNRIUNRI Avicennia marina menunjukkan IVI tertinggi pada semua tahapan pertumbuhan. Sebanyak 15 spesies fauna tercatat dengan H′ sebesar 1,982 (sedang), E sebesarAvicennia marina menunjukkan IVI tertinggi pada semua tahapan pertumbuhan. Sebanyak 15 spesies fauna tercatat dengan H′ sebesar 1,982 (sedang), E sebesar
Q2LIIQ2LII Keberlanjutan program ini dapat ditingkatkan dengan pemantauan berkala, dukungan aktif dari tenaga pendidik, serta pemanfaatan media digital sebagai saranaKeberlanjutan program ini dapat ditingkatkan dengan pemantauan berkala, dukungan aktif dari tenaga pendidik, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana
ARIPIARIPI Ayub lahir di Banyuwangi pada 2 Agustus 2001 dan mulai menekuni gulat saat di SMP Negeri 1 Tegaldlimo serta melanjutkan di SMA Negeri Olahraga Sidoarjo.Ayub lahir di Banyuwangi pada 2 Agustus 2001 dan mulai menekuni gulat saat di SMP Negeri 1 Tegaldlimo serta melanjutkan di SMA Negeri Olahraga Sidoarjo.