LANLAN
jurnal borneo administratorjurnal borneo administratorThis article aims to discuss the relevance of implementing asymmetric fiscal decentralization in building non-traditional security in Papua. For over two decades, Papua has had a special autonomy status. Under the legal basis of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua, which was followed in 2002 by the asymmetric fiscal decentralization policy of the Central Government, it provides space for Papua to improve and develop non-traditional forms of security that are more dynamic and welfare-oriented. This study uses a qualitative method with a documentary analysis approach. This study utilizes accurate document data, which is analyzed using existing techniques. The results of the study indicate that the asymmetric fiscal decentralization policy has not been fully implemented in developing non-traditional forms of security (human security). This was identified as an area where numerous human security problems persist, ranging from unfulfilled food needs to a weak social life within society, including poverty and low human development. All of which are markers that such security problems are a non-traditional threat to Papua. Therefore, the state must review the special autonomy policy that can create non-traditional security and is oriented towards the welfare of Papua.
The implementation of asymmetric fiscal decentralization has not yet fostered non-traditional security politics in Papua.Despite two decades of implementation, the policy has not positively impacted the development of non-traditional security, particularly in food security, economic security, and social security.Cases of malnutrition and starvation continue to occur, indicating a failure to guarantee basic needs.The large fiscal capacity has not significantly improved the economic situation, as evidenced by high poverty rates and low human development indices.Therefore, a review of the special autonomy policy is crucial to ensure it effectively addresses non-traditional security concerns and prioritizes the welfare of Papua.
Further research should investigate the effectiveness of current fiscal decentralization mechanisms in addressing specific non-traditional security challenges in Papua, such as food insecurity, healthcare access, and educational disparities. A comparative study examining the implementation of special autonomy in Papua alongside similar initiatives in other regions facing complex security issues could provide valuable insights into best practices and potential pitfalls. Additionally, research is needed to explore the role of local participation and community-based approaches in strengthening non-traditional security, ensuring that development initiatives are culturally sensitive and responsive to the unique needs of Papuan communities. These studies should also assess the impact of the recent regional expansion on the distribution of special autonomy funds and its effect on improving welfare indicators across the newly formed provinces. Finally, a comprehensive evaluation of the governance structures surrounding special autonomy funds is essential to identify and address issues of transparency, accountability, and corruption, ensuring that resources are effectively utilized to promote sustainable development and enhance the security and well-being of the Papuan people. This research should involve qualitative data collection through interviews with local stakeholders and quantitative analysis of socio-economic indicators to provide a holistic understanding of the challenges and opportunities for improving the implementation of special autonomy in Papua.
- The paradox of special autonomy: Why does wealth make Papua poor? | Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.... e-journal.unair.ac.id/MKP/article/view/41889The paradox of special autonomy Why does wealth make Papua poor Masyarakat Kebudayaan dan Politik e journal unair ac MKP article view 41889
- jurnal borneo administrator. asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo... jba.lan.go.id/article/view/1685jurnal borneo administrator asymmetric fiscal developing non traditional security papua jurnal borneo jba lan go article view 1685
- Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua | Soshum: Jurnal Sosial... ojs2.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/145Reviewing the Prosperity Tracks After Two Decades of Special Autonomy for Papua Soshum Jurnal Sosial ojs2 pnb ac index php SOSHUM article view 145
| File size | 509.66 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS Kemudian, sangat penting untuk menyelaraskan semua regulasi teknis turunan untuk mencegah konflik dan maladaptasi yang dipicu oleh perubahan regulasi.Kemudian, sangat penting untuk menyelaraskan semua regulasi teknis turunan untuk mencegah konflik dan maladaptasi yang dipicu oleh perubahan regulasi.
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Kegiatan ini juga mengungkap peran kuat orang tua dan keluarga dalam membentuk aspirasi peserta didik, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara bakatKegiatan ini juga mengungkap peran kuat orang tua dan keluarga dalam membentuk aspirasi peserta didik, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara bakat
IUSIUS Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah. Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkanReforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah. Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan
SINTHOPSINTHOP Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi inovasi digital ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di dua Madrasah Aliyah di Banda Aceh telahPenelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi inovasi digital ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di dua Madrasah Aliyah di Banda Aceh telah
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Kajian ini memperkaya pengembangan teori pendidikan karakter dengan mengusulkan perluasan konsep menjadi pendidikan karakter berbasis PPKn digital, membekaliKajian ini memperkaya pengembangan teori pendidikan karakter dengan mengusulkan perluasan konsep menjadi pendidikan karakter berbasis PPKn digital, membekali
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA As many as 82% of respondents are willing to participate in this program for a fixed income and better social security. This study concludes that the potentialAs many as 82% of respondents are willing to participate in this program for a fixed income and better social security. This study concludes that the potential
UAJMUAJM Temuan dari penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa persepsi milenial terhadap asuransi kesehatan cukup baik. Demikian pula, tingkat literasi asuransiTemuan dari penelitian deskriptif ini menunjukkan bahwa persepsi milenial terhadap asuransi kesehatan cukup baik. Demikian pula, tingkat literasi asuransi
UNIMALUNIMAL Penurunan tersebut diakibatkan kekurangan modal, persaingan, dan produktivitas kerja yang rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi dalam pemberdayaanPenurunan tersebut diakibatkan kekurangan modal, persaingan, dan produktivitas kerja yang rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi dalam pemberdayaan
Useful /
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Diskusi kegiatan mengungkap kendala utama produsen, seperti keterbatasan bahan baku, tingginya biaya pendukung, kesulitan perizinan, akses pendanaan, danDiskusi kegiatan mengungkap kendala utama produsen, seperti keterbatasan bahan baku, tingginya biaya pendukung, kesulitan perizinan, akses pendanaan, dan
RCSDEVELOPMENTRCSDEVELOPMENT Siswa juga menunjukkan motivasi yang lebih kuat dan sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris setelah berpartisipasi dalam kamp. AktivitasSiswa juga menunjukkan motivasi yang lebih kuat dan sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris setelah berpartisipasi dalam kamp. Aktivitas
SEMINAR IDSEMINAR ID Oleh karena itu, dilakukan pendampingan langsung melalui pelatihan penggunaan aplikasi BukuWarung yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporanOleh karena itu, dilakukan pendampingan langsung melalui pelatihan penggunaan aplikasi BukuWarung yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan
UNIRAYAUNIRAYA 12 Tahun 1951 sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan saksi, surat (visum et repertum), dan pembuktian, yang saling sepakat sehingga majelis hakim memvonis12 Tahun 1951 sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan saksi, surat (visum et repertum), dan pembuktian, yang saling sepakat sehingga majelis hakim memvonis