IPTSIPTS
JURNAL KEWARGANEGARAANJURNAL KEWARGANEGARAANPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil wawancara dengan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis untuk menggambarkan situasi dan fenomena yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengidentifikasi pandangan masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak perkawinan dini, serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan untuk upaya pencegahan dan penanganan perkawinan dini di desa tersebut. Pandangan masyarakat terkait perkawinan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga dan faktor pendidikan. Kebanyakan perkawinan dini terjadi karena faktor ekonomi orang yang menengah ke bawah, sehingga mengawinkan anak mereka di usia dini dapat mengurangi beban keluarga. Pandangan peneliti terkait perkawinan dini adalah meningkatkan pendidikan anak, taraf perekonomian masyarakat, kesadaran masyarakat tentang dampak perkawinan dini, serta edukasi tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual.
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini terjadi karena faktor ekonomi keluarga dan faktor pendidikan.Banyak pandangan masyarakat terkait perkawinan dini, ada yang mendukung dan ada yang menolak.Oleh karena itu, peneliti memberikan upaya untuk menghindari perkawinan dini, yaitu dengan mengutamakan pendidikan anak, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak perkawinan dini.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif antara desa Hulim dengan desa lain yang memiliki tingkat perkawinan dini yang berbeda. Studi ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perkawinan dini. Selain itu, penelitian juga dapat fokus pada dampak jangka panjang perkawinan dini terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah perkawinan dini di masyarakat.
| File size | 487.75 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
STIM YKPNSTIM YKPN Strategi keempat adalah pemasaran langsung melalui pasar. Strategi terakhir adalah promosi penjualan melalui sosialisasi di forum pekerja informal. TerdapatStrategi keempat adalah pemasaran langsung melalui pasar. Strategi terakhir adalah promosi penjualan melalui sosialisasi di forum pekerja informal. Terdapat
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama danHukum waris adat merupakan aturan yang timbul dari kebiasaan masyarakat adat. Dalam konteks Bali, hukum waris adat dikenal sebagai “Pewaris Utama dan
IPTSIPTS Makna mangulosi merupakan sarana doa dan harapan bagi kebahagiaan kedua keluarga, serta simbol kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, danMakna mangulosi merupakan sarana doa dan harapan bagi kebahagiaan kedua keluarga, serta simbol kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan
UNESUNES Banyak pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi melalui mekanisme ini berhasil kembali ke masyarakat tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaanBanyak pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi melalui mekanisme ini berhasil kembali ke masyarakat tanpa kembali terjerumus dalam penyalahgunaan
IPTSIPTS Hal ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang cukup harmonis antara mahasiswa dan masyarakat setempat. Masyarakat Kampung Selamat umumnya menyambut baikHal ini menunjukkan adanya hubungan sosial yang cukup harmonis antara mahasiswa dan masyarakat setempat. Masyarakat Kampung Selamat umumnya menyambut baik
IPTSIPTS Pandangan Masyarakat adat tentang kedudukan anak Perempuan dalam harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sangatPandangan Masyarakat adat tentang kedudukan anak Perempuan dalam harta warisan di Desa Situmba Julu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sangat
MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.
IUSIUS Pemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanahPemecahan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dilakukan karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai hak atas tanah
Useful /
STIE AASSTIE AAS Namun, terdapat perbedaan beban pajak di antara karyawan tetap PT XYZ yang masuk ke dalam berbagai kelompok TER (A, B, dan C) berdasarkan status PenghasilanNamun, terdapat perbedaan beban pajak di antara karyawan tetap PT XYZ yang masuk ke dalam berbagai kelompok TER (A, B, dan C) berdasarkan status Penghasilan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Undang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnyaUndang-undang merek yang baru telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, dan penanganan pelanggaran hak merek seharusnya
MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan
MKRIMKRI Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasalTemuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal