Mahkamah Konstitusi Files
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketaMahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketa
UMMUMM Keputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkayaKeputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkaya
UMMUMM Usulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakahUsulan ini kemudian harus disetujui oleh MPR, yang mencerminkan kehendak rakyat. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menentukan apakah
UMMUMM Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.Penelitian ini menganalisis teori yuridis dan normatif, kebijakan, serta putusan hukum, serta studi kasus pelanggaran pemilihan pada tahun 2014 dan 2019.
UMMUMM Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan DaerahNamun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah
UMMUMM Zina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaranZina merupakan salah satu kategori kejahatan yang dilarang dalam hukum Indonesia dan juga dianggap dosa besar dalam hukum Islam. Dengan meluasnya penyebaran
UMMUMM 21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan aturan mengenai sifat21 Tahun 2009 Pasal 19 Ayat (5), hal ini menimbulkan masalah hukum terkait isi materinya. Riset ini bertujuan mengisi kekosongan aturan mengenai sifat
UGMUGM Dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menguji model kepercayaan, sikap, dan niat beli konsumen terhadap perusahaan yangDengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini menguji model kepercayaan, sikap, dan niat beli konsumen terhadap perusahaan yang