UNTAGUNTAG
DIA: Jurnal Administrasi PublikDIA: Jurnal Administrasi PublikThe government plans a WFA policy for ASN in 2023. This is based on a good assessment of WFH and WFO during the COVID-19 pandemic. This plan is also in line with the agenda of Bureaucratic Reform and e-government. The purpose of this paper is to find out the policy narrative developed by the government for WFA and the potential challenges that will be faced by the government as well as to what extent the government is ready to implement WFA policies for ASN. The method used is a postpositivist approach with Narrative Policy Analysis (NPA) analytical instruments with secondary data obtained from scientific journals, mass media and relevant public data. As a result, the government must make a comprehensive study related to WFA and issue special rules for WFA that regulate the system of performance, assessment, monitoring, and evaluation. It also requires job criteria and ASN who can perform WFA. Improving the quality of human resources and digital infrastructure is also a requirement for conducting WFA.
The government is planning a Work From Anywhere (WFA) policy for ASN, aligning with bureaucratic reform and e-government initiatives.However, the implementation faces challenges related to conventional leadership styles, geographical limitations, and public skepticism.To ensure successful implementation, the government needs to prepare technical regulations, assess ASN readiness, and improve digital infrastructure, drawing lessons from countries like Brazil that have implemented similar policies.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak WFA terhadap produktivitas dan kinerja ASN secara lebih mendalam, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik pekerjaan dan sektor pelayanan publik. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan implementasi WFA di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkannya, untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diterapkan. Ketiga, penelitian perlu difokuskan pada pengembangan model evaluasi kinerja ASN yang efektif dalam konteks WFA, yang mempertimbangkan output, outcome, dan dampak pelayanan publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyempurnaan kebijakan WFA dan memastikan keberhasilan implementasinya dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
- Pengaruh Flexible Work Arrangement Terhadap Ethical Decision Making : Peran Employee Engagement Sebagai... doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2327Pengaruh Flexible Work Arrangement Terhadap Ethical Decision Making Peran Employee Engagement Sebagai doi 10 31289 diversita v5i1 2327
- State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms: An Overview: International Journal of Public Administration:... doi.org/10.1080/01900692.2016.1186179State Bureaucracy in Indonesia and its Reforms An Overview International Journal of Public Administration doi 10 1080 01900692 2016 1186179
- How to conduct a Narrative Policy Framework study: The Social Science Journal: Vol 55 , No 3 - Get Access.... doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002How to conduct a Narrative Policy Framework study The Social Science Journal Vol 55 No 3 Get Access doi 10 1016 j soscij 2017 12 002
- SISTEMATIK REVIEW: FLEKSIBEL WORKING ARRANGEMENT (FWA) SEBAGAI PARADIGMA BARU ASN DI TENGAH PANDEMI COVID-19... jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/44542SISTEMATIK REVIEW FLEKSIBEL WORKING ARRANGEMENT FWA SEBAGAI PARADIGMA BARU ASN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 jurnal uns ac spirit publik article view 44542
| File size | 285.24 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
IPDNIPDN Implementasi juga menyempurnakan panduan, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, membangun kesamaan persepsi mengenai monitoring dan evaluasiImplementasi juga menyempurnakan panduan, memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan, membangun kesamaan persepsi mengenai monitoring dan evaluasi
STIALANSTIALAN Melalui studi kasus, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi jual beli jabatan, termasuk budaya birokrasi yangMelalui studi kasus, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi jual beli jabatan, termasuk budaya birokrasi yang
UNUJAUNUJA Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus, serta teknik purposive sampling untuk memilih partisipan. DataPendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus, serta teknik purposive sampling untuk memilih partisipan. Data
JURNALALKHAIRATJURNALALKHAIRAT Penelitian ini merupakan penelitian dalam permasalahan komunikasi yang kurang maksimal antar ASN sehingga perlu peningkatan profesionalisme komunikasi,Penelitian ini merupakan penelitian dalam permasalahan komunikasi yang kurang maksimal antar ASN sehingga perlu peningkatan profesionalisme komunikasi,
UNUJAUNUJA Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di empat madrasah, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non partisipan, danPenelitian ini dilakukan secara kualitatif di empat madrasah, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan
UNTAGUNTAG Hasilnya, strategi pertama adalah membuat peraturan kebijakan kerjasama, strategi kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan protokolHasilnya, strategi pertama adalah membuat peraturan kebijakan kerjasama, strategi kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan penerapan protokol
UNTAGUNTAG Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagaiSalah satu agenda reformasi birokrasi adalah meningkatkan kinerja aparatur sebagai penyelenggara pelayanan publik, melalui penerapan prinsip merit sebagai
UMPRUMPR Implementasi penyusunan proper serta renstra eselon III dan IV mengacu pada RPJMD dan renstra PD, dengan penetapan isu strategis yang harus diselaraskanImplementasi penyusunan proper serta renstra eselon III dan IV mengacu pada RPJMD dan renstra PD, dengan penetapan isu strategis yang harus diselaraskan
Useful /
IAINIAIN 825), skala syukur yang berasal dari konsep Emmons (8 item, a =. 602), dan skala ketahanan akademik yang berasal dari konstruksi Martin dan Marsh (6 item,825), skala syukur yang berasal dari konsep Emmons (8 item, a =. 602), dan skala ketahanan akademik yang berasal dari konstruksi Martin dan Marsh (6 item,
IPDNIPDN Rekomendasi kebijakan utama mendesak adanya reformasi akuntabilitas mengikat melalui pelembagaan kontrak kinerja mandatori bagi kepala daerah serta penguncianRekomendasi kebijakan utama mendesak adanya reformasi akuntabilitas mengikat melalui pelembagaan kontrak kinerja mandatori bagi kepala daerah serta penguncian
PLBPLB Model yang dikembangkan menunjukkan performa yang sangat baik, dengan akurasi keseluruhan mencapai 92%. Analisis pola temporal penggunaan perangkat mengungkapkanModel yang dikembangkan menunjukkan performa yang sangat baik, dengan akurasi keseluruhan mencapai 92%. Analisis pola temporal penggunaan perangkat mengungkapkan
UNUJAUNUJA Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Madura, terutama di IAIN Madura, Poltera, dan UTM, menunjukkan kesamaan dalamPenelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Madura, terutama di IAIN Madura, Poltera, dan UTM, menunjukkan kesamaan dalam