IPDNIPDN

Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)

Defisit tata kelola multi-level dan asimetri fiskal di era desentralisasi menjadi hambatan utama percepatan penurunan stunting di Indonesia. Studi ini mendekonstruksi matriks kelembagaan dan ekonomi politik subnasional menggunakan teori institusionalisme (path dependency) dan tata kelola kolaboratif. Temuan secara jelas membongkar bahwa bias anggaran kuratif di Puskesmas serta penyelewengan Dana Desa oleh elite lokal secara kausal memutus konvergensi intervensi, yang berujung pada kegagalan penyerapan zat gizi di tingkat rumah tangga. Sebagai kontribusi analisis, tinjauan perbandingan internasional terhadap sistem Imihigo Rwanda dan komando vertikal Vietnam digunakan untuk menawarkan tolok ukur regulasi baru dalam mengatasi fragmentasi birokrasi lokal. Rekomendasi kebijakan utama mendesak adanya reformasi akuntabilitas mengikat melalui pelembagaan kontrak kinerja mandatori bagi kepala daerah serta penguncian anggaran (strict fiscal earmarking) pada dana transfer pusat berbasis target konvergensi gizi riil di lapangan.

Studi ini menyimpulkan bahwa hambatan utama percepatan penurunan stunting di Indonesia berasal dari asimetri struktural dan friksi tata kelola multi-level dalam kerangka desentralisasi, bukan dari kelangkaan intervensi klinis atau regulasi teknis.Secara spesifik, bias kuratif yang meluas di pusat kesehatan masyarakat dan pengalihan Dana Desa oleh elite lokal secara kausal memutus jalur konvergensi intervensi, yang berujung pada terkomprominya penyerapan nutrisi di tingkat rumah tangga.Sebagai implikasi kebijakan penutup, Indonesia harus secara radikal beralih dari model koordinasi preskriptif menuju reformasi akuntabilitas fiskal dan politik yang mengikat, melalui pelembagaan kontrak kinerja mandatori bagi pemimpin daerah serta penguncian anggaran transfer pusat yang dikondisikan secara ketat pada metrik konvergensi gizi riil di lapangan.

Penelitian ini telah mengungkap secara mendalam tantangan tata kelola dan asimetri fiskal dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Untuk melengkapi temuan ini, ada beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, perlu dilakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai adaptasi dan efektivitas mekanisme akuntabilitas yang mengikat, seperti kontrak kinerja mandatori bagi kepala daerah atau penguncian anggaran (fiscal earmarking) dana transfer pusat, dalam konteks keberagaman sosial dan politik di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana mekanisme tersebut dapat dirancang agar tidak hanya menjadi formalitas birokrasi, tetapi mampu secara nyata mendorong konvergensi intervensi gizi di tingkat rumah tangga, adalah pertanyaan penting yang butuh jawaban. Kedua, mengingat seringnya disebut masalah fragmentasi data dan kurangnya interoperabilitas antar platform seperti SIGIZI dan e-PPGBM, penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan model tata kelola data yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini termasuk mengeksplorasi teknologi yang tepat guna, kerangka kebijakan yang memfasilitasi pertukaran data secara aman dan etis, serta strategi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petugas kesehatan dan kader di garis depan. Tujuannya adalah memastikan data gizi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi program secara real-time di semua tingkatan. Terakhir, sangat penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana siklus politik lokal (Pilkada) dan fenomena penyelewengan Dana Desa oleh elite lokal memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program stunting. Penelitian dapat berfokus pada pengembangan model tata kelola desa yang lebih transparan dan partisipatif, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk melindungi alokasi dana dari kepentingan politis jangka pendek. Mengidentifikasi praktik terbaik dari daerah yang berhasil menjaga stabilitas kebijakan gizi di tengah perubahan kepemimpinan lokal akan sangat berharga.

Read online
File size579.54 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test