Publisher

UNTAGUNTAG

Journal DIA: Jurnal Administrasi PublikDIA: Jurnal Administrasi Publik Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari kearifan lokal dalam mendukung kebijakan pemantauan penebangan hutan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan sampling purposive dan informan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat dan masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan di Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diproses dan dianalisis secara utuh dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pelaksanaan pemantauan penebangan hutan di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat belum sesuai dengan harapan masyarakat seperti kepastian hukum, keberlangsungan hutan secara lestari, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum. Peran kearifan lokal dalam mendukung kebijakan penebangan hutan di Kabupaten Langkat adalah bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kebijakan kehutanan masih berorientasi pada sistem pengelolaan hutan yang didominasi negara. Pola pengelolaan hutan berbasis negara bergantung pada pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan, yang kemudian didukung oleh pemilik modal besar, sedangkan posisi masyarakat (masyarakat adat) berada dalam posisi penentu. Secara politis hukum; kebijakan ini tidak terpisahkan dari kebutuhan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam pelaksanaan pemantauan penebangan hutan di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin keberlangsungan hutan secara lestari, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, meningkatkan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum.Hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas dan infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat, sehingga tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum dilaksanakan secara optimal.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan hutan ada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat sudah bekerja dengan bertanggung jawab tetapi masih terdapat hutan yang rusak, yang mengakibatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya belum optimal.Temuan penelitian juga dapat dimengerti bahwa dalam pengelolaan hutan perlu dilakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam implementasinya di Dinas Kehutanan KPH Wilayah I Stabat.Namun, pengawasan ini masih belum optimal, dapat dilihat dari kerusakan hutan mangrove akibat adanya unsur kelalaian dari Dinas itu sendiri, dan kurang tegasnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan sanksi.Kearifan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, di mana masyarakat memiliki pengetahuan tradisional yang menjadi norma dalam pengelolaan hutan, salah satunya adalah pengakuan alokasi hutan berdasarkan dasaran sungai dengan mempertimbangkan fungsi ekologis hutan dan sungai dengan membagi hutan menjadi tiga alokasi regional, yaitu.hutan terlarang sebagai pertumbuhan nol, hutan simpan sebagai hutan cadangan yang ditetapkan untuk generasi berikutnya dari keluarga, dan hutan olah sebagai kawasan hutan yang dikelola, umumnya dengan sistem pertanian.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Mengkaji lebih lanjut tentang peran kearifan lokal dalam mendukung kebijakan penebangan hutan di Kabupaten Langkat, khususnya dalam hal pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan hutan yang didominasi negara. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menganalisis lebih mendalam tentang pola pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat setempat dan bagaimana kebijakan kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mengakomodasi pola tersebut.. . 2. Meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan penebangan hutan di Kabupaten Langkat. Penelitian ini dapat mencakup analisis tentang peran aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut.. . 3. Mengembangkan penelitian tentang strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pengawasan kebijakan penebangan hutan. Penelitian ini dapat berfokus pada pengembangan model-model partisipasi masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, serta strategi-strategi komunikasi dan edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

References

1. KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TAU TAA WANA BULANG DALAM MENGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH... doi.org/10.22146/jmh.16136KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TAU TAA WANA BULANG DALAM MENGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH doi 10 22146 jmh 16136

Metadata

File size	300.57 KB
Pages	20
DMCA	Report