Publisher

UIIIUIII

Journal Muslim Politics ReviewMuslim Politics Review Abstract

Pada Maret 2022, Pengadilan Tinggi Karnataka India memutuskan bahwa penggunaan hijab oleh siswa Muslim bukanlah praktik keagamaan yang esensial dalam Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai otoritas untuk menafsirkan hukum Islam, karena para hakim secara efektif menentukan apa yang secara sah merupakan Islam dan apa yang tidak. Untuk melacak silsilah dari mode-mode mengelola agama ini, makalah ini mengkaji tiga momen yang terhubung—kasus hijab Karnataka, debat Majelis Konstituante India 1946-1949, dan kodifikasi hukum Islam oleh pemerintah kolonial Inggris—sebagai contoh di mana otoritas negara muncul dalam register yudisial, konstitusional, dan kolonial. Di berbagai situs ini, dengan menggunakan metode genealogis, artikel ini menunjukkan bagaimana negara terus-menerus mereorganisasi tradisi hukum dan etika Islam ke dalam bentuk-bentuk yang dapat dikelola, menghasilkan subjek Muslim yang mengatur dirinya sendiri. Saya berpendapat bahwa kemampuan pengadilan untuk mendefinisikan dan membatasi norma-norma Islam secara struktural melekat dalam tata bahasa negara modern dan logika pemerintahannya, yang diwariskan dan dikonfigurasi ulang dari teknik-teknik kolonial dalam mendefinisikan dan mengatur agama.

Conclusion

Putusan Pengadilan Tinggi Karnataka mengenai hijab menunjukkan bagaimana negara sekuler menggunakan kekuasaan yudisial untuk mendefinisikan dan mengatur agama, yang memaksa Muslim untuk menavigasi paradoks di mana mereka harus menjadi warga negara sambil menekankan identitas religius mereka.Otoritas negara atas agama ini bukanlah hal baru, tetapi secara historis bersumber dari praktik hukum kolonial yang diteruskan oleh negara India pascakolonial, yang membatasi hukum Islam dan mengukuhkan kekuasaan interpretifnya sendiri.Akibatnya, negara-bangsa modern memaksa ekspresi religius melalui kerangka kerja liberal-sekuler, dan dalam konteks mayoritas Hindu di India, hal ini secara tidak proporsional mendisiplinkan subjek Muslim, membuat navigasi politik menjadi klaim konstitusional dan sekaligus sebuah pernyataan teologis.

Future Research

Penelitian ini membuka jalan untuk beberapa kajian lanjutan yang lebih mendalam. Pertama, kita bisa meneliti bagaimana masyarakat Muslim di India sendiri berdiskusi dan menentukan apa yang paling penting dalam agama mereka, tanpa harus mengikuti aturan dari pengadilan atau pemerintah. Penelitian ini bisa fokus pada percakapan di lingkungan sekolah, tempat ibadah, atau dalam keluarga untuk memahami bagaimana mereka menjaga keyakinan di tengah tekanan hukum. Kedua, penting juga untuk melihat cara-cara kreatif yang digunakan warga Muslim dalam mengekspresikan keyakinan mereka di ruang publik sebagai bentuk perlawanan yang damai. Misalnya, dengan mempelajari bagaimana pemilihan busana, kegiatan sosial, atau praktik ibadah harian bisa menjadi cara mereka menegosiasikan identitas di sekolah atau tempat kerja. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menghubungkan pola pemerintahan agama saat ini dengan kebijakan ekonomi yang diwarisi dari masa kolonial. Pertanyaannya, bagaimana aturan lama tentang pajak atau tanah ternyata juga mempengaruhi cara negara saat ini ikut campur dalam urusan pribadi seperti pernikahan dan warisan umat Islam. Ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kekuasaan negara bekerja, tidak hanya melalui hukum tetapi juga melalui kebijakan ekonomi. Dengan mengeksplorasi tiga arah ini, pemahaman kita tentang hubungan yang rumit antara negara, agama, dan kehidupan masyarakat sehari-hari di India akan jauh lebih kaya dan relevan.

References

1. Governing Religion: Colonial Legality, State, and the Case of Hijab in India | Muslim Politics Review.... journal.uiii.ac.id/index.php/mpr/article/view/508Governing Religion Colonial Legality State and the Case of Hijab in India Muslim Politics Review journal uiii ac index php mpr article view 508

Metadata

File size	237.69 KB
Pages	31
DMCA	Report