NEOLECTURANEOLECTURA
POSTULATPOSTULATKegiatan penanaman modal asing secara langsung sering direalisasikan melalui pembentukan perusahaan joint venture yang terdaftar sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan perjanjian joint venture menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan antara investor asing dan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur ketentuan perlindungan kegiatan investasi asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi investor asing dan investor nasional serta peran perjanjian joint venture dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia. Perlindungan tersebut penting untuk memastikan bahwa investasi tidak merugikan salah satu pihak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum yang cukup untuk melindungi investor melalui joint venture. Namun, masih ada kesenjangan terkait penyempurnaan regulasi untuk kepastian hukum yang lebih baik.
40 Tahun 2007 mengatur bahwa penanaman modal asing di Indonesia berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum, keamanan berusaha, dan perlakuan yang sama dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.Perjanjian joint venture memiliki peran penting dalam perlindungan investasi bagi investor asing dan nasional, serta perlu disinkronkan dengan anggaran dasar perusahaan untuk mencegah sengketa.Ketidaksesuaian antara perjanjian dan akta pendirian dapat menimbulkan sengketa yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif sangat diperlukan.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas klausul non-competition dan confidentialitas dalam perjanjian joint venture terhadap pencegahan persaingan tidak sehat di Indonesia, terutama dalam sektor teknologi dan perdagangan. Kedua, penting untuk mengkaji secara empiris tingkat kepatuhan investor asing dan nasional terhadap asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian joint venture, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan penyelesaian sengketa. Ketiga, diperlukan penelitian mendalam mengenai mekanisme sinkronisasi antara isi perjanjian joint venture dengan anggaran dasar perusahaan, termasuk kendala hukum dan administratif yang dihadapi notaris dan badan hukum dalam proses legalisasi, agar dapat dirancang model standar yang lebih efektif dan terjamin secara hukum. Temuan dari ketiga arah penelitian ini dapat mendukung penyempurnaan regulasi dan praktik penanaman modal, serta meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam kerja sama investasi jangka panjang.
- Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia - International Journal... doi.org/10.35808/ijeba/470Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia International Journal doi 10 35808 ijeba 470
- The Application of Rehabilitation Sentences for Narcotics Addicts (Case Study of North Jakarta District... journal.neolectura.com/index.php/postulat/article/view/1665The Application of Rehabilitation Sentences for Narcotics Addicts Case Study of North Jakarta District journal neolectura index php postulat article view 1665
- Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia | DIVERSI... ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/559Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia DIVERSI ejournal uniska kediri ac index php Diversi article view 559
- PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING | IBLAM LAW REVIEW. perlindungan... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/255PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA PENYELENGGARA FINTECH PEER TO PEER LENDING IBLAM LAW REVIEW perlindungan ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 255
| File size | 259.63 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
STIEJBSTIEJB Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Penelitian ini menyimpulkanPertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Penelitian ini menyimpulkan
UNIGOUNIGO Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Pohuwato pada periode 2020-2024 menunjukkan karakteristik yang kuat pada sektor ekstraktifHasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Pohuwato pada periode 2020-2024 menunjukkan karakteristik yang kuat pada sektor ekstraktif
LAAROIBALAAROIBA Data untuk pengujian hipotesis dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berkorelasi positif dengan BelanjaData untuk pengujian hipotesis dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berkorelasi positif dengan Belanja
NEOLECTURANEOLECTURA Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitanHasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dianggap sebagai suap apabila berkaitan
NEOLECTURANEOLECTURA Peneliti memberikan penjabaran mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat penolakan merek tersebut, baik bagi pemohon yang ditolak maupun pihak ketigaPeneliti memberikan penjabaran mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat penolakan merek tersebut, baik bagi pemohon yang ditolak maupun pihak ketiga
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melaluiPenelitian ini memuat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui
DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,
JURNALSYNTAXADMIRATIONJURNALSYNTAXADMIRATION Proses perijinan dalam investasi yang seharusnya cepat dan mudah ternyata berbelit-belit, tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya yangProses perijinan dalam investasi yang seharusnya cepat dan mudah ternyata berbelit-belit, tidak efektif dan efisien baik dari segi waktu dan biaya yang
Useful /
UNIGOUNIGO Di Kota Padang, Sumatera Barat, sektor ini mendominasi lanskap industri dan menjadi sumber lapangan kerja utama dibandingkan korporasi besar, sehinggaDi Kota Padang, Sumatera Barat, sektor ini mendominasi lanskap industri dan menjadi sumber lapangan kerja utama dibandingkan korporasi besar, sehingga
UNIVSMUNIVSM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengajuan gugatan vexatious litigation melalui e-court dengan prinsip biaya murah. Jenis penelitianPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengajuan gugatan vexatious litigation melalui e-court dengan prinsip biaya murah. Jenis penelitian
JITERAJITERA Kami berupaya memahami tren, manfaat, dan tantangan terkini yang muncul dari penggunaan teknologi ini, untuk memberikan rekomendasi ringkas bagi pendidikanKami berupaya memahami tren, manfaat, dan tantangan terkini yang muncul dari penggunaan teknologi ini, untuk memberikan rekomendasi ringkas bagi pendidikan
UNANDUNAND yaitu 1) penanda fatis leksikal (nah, yak, ay, way, awu, woy, wey, hoy) yang dapat ditempatkan di awal klausa. penanda fatis klitik (hanya satu bentukyaitu 1) penanda fatis leksikal (nah, yak, ay, way, awu, woy, wey, hoy) yang dapat ditempatkan di awal klausa. penanda fatis klitik (hanya satu bentuk