MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING
Mitra Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (MJPMM)Mitra Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin (MJPMM)Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan krusial dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang belum memiliki kejelasan status hukum atas tanah. Artikel ini membahas kasus sengketa tanah di Desa Gumuk, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, di mana tercatat sebanyak 27 warga belum memiliki hak kepemilikan tanah secara sah, sebagian di antaranya terlibat dalam sengketa klaim lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui metode pendampingan langsung di lapangan, mencakup tiga tahapan: persiapan, sosialisasi dan mediasi, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan kekeluargaan melalui mediasi yang netral dan adil dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, kegiatan pendampingan turut memberi edukasi hukum kepada masyarakat serta mendorong penyelesaian sengketa tanah secara damai. Temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk mempercepat sertifikasi tanah dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa berbasis komunitas secara berkelanjutan.
Sengketa tanah merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum jika tidak ditangani secara tepat.Pendekatan kekeluargaan melalui mediasi yang netral terbukti efektif dalam meredam konflik dan menjamin keadilan bagi para pihak yang bersengketa.Temuan ini merekomendasikan penguatan pendampingan hukum berbasis masyarakat dan percepatan sertifikasi tanah sebagai langkah strategis penyelesaian sengketa secara berkelanjutan.
Pertama, perlu penelitian lebih lanjut tentang efektivitas pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa tanah di berbagai konteks desa dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda untuk melihat apakah model ini bisa diadopsi secara luas. Kedua, penting untuk mengkaji peran pendamping hukum masyarakat dalam jangka panjang, termasuk bagaimana kapasitas mereka dapat ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menangani kasus pertanahan yang semakin kompleks. Ketiga, diperlukan studi tentang integrasi sistem mediasi berbasis komunitas dengan mekanisme hukum formal, seperti pengadilan atau badan pertanahan nasional, untuk mengevaluasi bagaimana kolaborasi antara ranah adat dan hukum negara dapat menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien. Penelitian-penelitian ini akan memperkuat fondasi kebijakan yang inklusif, mendukung keadilan agraria, dan meminimalkan konflik pertanahan di masa depan.
| File size | 424.28 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KeluargaTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Industri Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling menarik dan berkembang pesat saat ini bukan hanya tentang perjalanan melainkan pengalaman sosialIndustri Pariwisata adalah salah satu sektor yang paling menarik dan berkembang pesat saat ini bukan hanya tentang perjalanan melainkan pengalaman sosial
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat tingginya volumeMasalah pengelolaan sampah di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat tingginya volume
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. KesimpulanHasil analisis regresi menunjukkan bahwa perilaku pemilih berpengaruh signifikan terhadap partisipasi, baik secara individu maupun kolektif. Kesimpulan
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme formal seperti Sistem Aplikasi AkuntansiHasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas melalui mekanisme formal seperti Sistem Aplikasi Akuntansi
PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian ini mengkaji bagaimana Kepala Distrik mengimplementasikan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan fokus pada Distrik WanggarPenelitian ini mengkaji bagaimana Kepala Distrik mengimplementasikan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan fokus pada Distrik Wanggar
MARASOFIPUBLISHINGMARASOFIPUBLISHING Evaluasi kuesioner mengungkapkan bahwa lebih dari 85% peserta percaya kegiatan ini sangat membantu dalam mempersiapkan mereka menghadapi PKPA dengan lebihEvaluasi kuesioner mengungkapkan bahwa lebih dari 85% peserta percaya kegiatan ini sangat membantu dalam mempersiapkan mereka menghadapi PKPA dengan lebih
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Hukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagianHukum tanah dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam tentang tanah dan kaitannya dengan hak milik (milkiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pembagian
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 AyatPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Wali yang tidak memberi izin mengakibatkan putrinya tidak dapat menikah karena tidak kafaah yang sangat dibenarkan syara. Namun, wali adhol tidak boleh,dipakaiWali yang tidak memberi izin mengakibatkan putrinya tidak dapat menikah karena tidak kafaah yang sangat dibenarkan syara. Namun, wali adhol tidak boleh,dipakai
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Oleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa dan akibat-akibat yang baru didapatkan ketika perkawinan telah berlangsung. Di Indonesia sendiriOleh karena itu, perkawinan menciptakan hak-hak istimewa dan akibat-akibat yang baru didapatkan ketika perkawinan telah berlangsung. Di Indonesia sendiri
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,Pendaftaran tanah dijamin oleh UUPA Pasal 19 untuk memberikan kepastian hukum. Tanah untuk transmigrasi dipilih berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi,