Publisher

PHPMARCHIVEPHPMARCHIVE

Journal Public Health and Preventive Medicine ArchivePublic Health and Preventive Medicine Archive Abstract

Latar belakang dan tujuan: Studi prevalensi tuberkulosis (TB) nasional menunjukkan bahwa antara tahun 2013 dan 2014 terdapat proporsi yang signifikan dari pasien TB paru yang menerima pengobatan dari fasilitas kesehatan swasta. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Kabupaten Badung mengungkapkan bahwa dari semua pasien TB yang diduga, hanya sedikit yang dirujuk oleh dokter umum swasta mereka. Sistem imbalan dibuat pada tahun 2012 dengan memberikan poin kredit untuk setiap rujukan yang dibuat oleh dokter umum swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sistem imbalan, skema asuransi kesehatan nasional, dan kemauan untuk merujuk pasien TB yang diduga. Metode: Studi potong lintas dilakukan dari Februari hingga April 2017. Sejumlah 111 dokter umum swasta yang praktik di Kabupaten Badung diwawancara. Selain itu, catatan medis dari dokter umum swasta ini juga diperiksa. Hasil: Penelitian kami menemukan bahwa sebanyak 55 (45,95%) dokter umum swasta pernah merujuk pasien TB yang diduga selama tahun terakhir. Total pasien TB yang diduga dirujuk dalam setahun terakhir adalah 132 kasus. Pemeriksaan silang dengan data laboratorium menunjukkan bahwa hanya 47 kasus (35,61%) yang hadir di fasilitas laboratorium rujukan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa keinginan dokter umum swasta untuk merujuk pasien TB yang diduga terkait dengan sistem imbalan (AOR=4,62; 95%CI: 1,23-17,32) dan pengawasan dari pejabat TB (AOR=13,07; 95%CI: 3,78-45,13). Pendaftaran dokter umum swasta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar dalam skema asuransi nasional tidak berhubungan dengan keinginan untuk merujuk pasien TB yang diduga. Kesimpulan: Sekitar separuh dari dokter umum swasta pernah merujuk pasien TB yang diduga. Pengawasan dari pejabat TB dan sistem imbalan dalam bentuk poin kredit terkait dengan keinginan untuk merujuk pasien TB yang diduga. Pengawasan berkelanjutan, penyediaan poin kredit, dan peningkatan sistem rujukan diperlukan untuk meningkatkan penemuan kasus dan rujukan pasien TB yang diduga oleh dokter umum swasta.

Conclusion

Sekitar separuh dari dokter umum swasta pernah merujuk pasien TB yang diduga.Pengawasan dari pejabat TB dan sistem imbalan dalam bentuk poin kredit terkait dengan keinginan untuk merujuk pasien TB yang diduga.Pengawasan berkelanjutan, penyediaan poin kredit, dan peningkatan sistem rujukan diperlukan untuk meningkatkan penemuan kasus dan rujukan pasien TB yang diduga oleh dokter umum swasta.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi secara mendalam alasan di balik tingginya jumlah pasien yang dirujuk dokter umum swasta namun tidak memeriksakan dahak ke laboratorium. Suatu penelitian kualitatif bisa mewawancara pasien tersebut untuk memahami hambatan nyata yang mereka hadapi, seperti biaya transportasi, hilangnya hari kerja, atau ketidaktahuan, yang kemudian menjadi dasar untuk merancang sistem rujukan yang lebih ramah pasien, seperti layanan jemput spesimen yang lebih terjangkau atau kerja sama dengan laboratorium swasta terdekat. Di sisi lain, penelitian juga perlu menggali faktor motivasi non-moneternilai yang paling berpengaruh bagi dokter umum swasta untuk berpartisipasi aktif, sehingga program insentif dapat dikembangkan lebih dari sekadar poin kredit, misalnya dengan menambahkan pengakuan profesional atau akses ke jaringan rujukan yang lebih baik. Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan supervisi langsung, suatu kajian dapat fokus pada pengembangan dan pengujian model supervisi digital yang efektif melalui aplikasi berbasis mobile, yang memungkinkan pemantauan rujukan, bimbingan klinis, dan pelaporan yang real-time dan efisien bagi para dokter.

Metadata

File size	592.49 KB
Pages	6
DMCA	Report