SEANINSTITUTESEANINSTITUTE

INFOKUMINFOKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi akuntabilitas layanan izin bangunan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buton, meliputi prosedur layanan, kepastian biaya, standar waktu, dan responsifitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pencarian data online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, akuntabilitas layanan izin bangunan (PBG) di Kabupaten Buton belum sepenuhnya memadai. Beberapa dimensi yang masih dianggap tidak memadai antara lain: prosedur layanan tidak sesuai dengan SOP, kurangnya sosialisasi perubahan regulasi dari IMB ke PBG, transparansi biaya dan proses masih kurang optimal, serta waktu pemrosesan PBG yang tidak sesuai dengan ketentuan. Responsifitas layanan PUPR Kabupaten Buton tergolong baik karena cepat merespons keluhan masyarakat.

Akuntabilitas layanan izin bangunan (PBG) di Kabupaten Buton secara keseluruhan belum sepenuhnya memadai.Beberapa dimensi yang masih dianggap tidak memadai meliputi.(1) prosedur layanan yang tidak sesuai dengan SOP dan kurangnya sosialisasi perubahan regulasi dari IMB ke PBG, (2) kepastian biaya dan transparansi finansial yang belum optimal meskipun sudah sesuai dengan PERDA, (3) waktu pemrosesan PBG yang tidak sesuai dengan ketentuan dan SOP karena proses adaptasi online serta keterlibatan dua instansi, dan (4) responsifitas layanan PUPR yang tergolong baik karena cepat merespons keluhan masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas layanan PBG di Buton Regency, penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga arah: pertama, mengevaluasi dampak transisi dari IMB ke PBG terhadap efisiensi layanan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah perubahan regulasi. Kedua, mengkaji potensi otomatisasi proses manual dalam pemeriksaan teknis dan penerbitan PBG untuk mempercepat waktu pemrosesan. Ketiga, meneliti efektivitas strategi sosialisasi regulasi PBG kepada masyarakat, termasuk media yang digunakan dan frekuensi penyampaian informasi, agar masyarakat lebih memahami prosedur baru. Penelitian ini perlu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan efisiensi administratif setelah implementasi perubahan.

Read online
File size415.97 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test