NINETYJOURNALNINETYJOURNAL

Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi InformasiJurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi

Studi ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola big data pemerintah yang dapat meningkatkan efektivitas layanan publik terpadu. Penelitian ini fokus pada integrasi data antar lembaga, interoperabilitas sistem, keamanan data, dan penggunaan data publik dalam penyediaan layanan terpadu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori-deskriptif dan pengembangan model tata kelola konseptual. Data dikumpulkan dari sumber sekunder dan dokumentasi, termasuk artikel jurnal peer-reviewed terbaru, dokumen kebijakan, laporan institusi, pedoman pemerintahan digital, materi regulasi, dan karya akademik terkait tata kelola big data, pemerintahan berbasis data, interoperabilitas, keamanan data, dan inovasi layanan publik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengklasifikasikan temuan menjadi integrasi data antar lembaga, interoperabilitas sistem, kualitas data, keamanan data, koordinasi institusi, tata kelola kolaboratif, efektivitas layanan publik, dan pertanggungjawaban. Hasil menunjukkan bahwa layanan publik terpadu membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi digital atau portal layanan satu atap. Integrasi yang efektif bergantung pada standar data yang sama, sistem yang interoperabel, pertukaran data yang aman, kualitas data yang andal, dan tanggung jawab institusional yang terkoordinasi. Studi ini berkontribusi dengan mengusulkan model tata kelola big data lintas sektor pemerintah yang terdiri dari koordinasi institusi, integrasi data, interoperabilitas sistem, jaminan kualitas data, keamanan data, dan penggunaan layanan kolaboratif. Model ini menekankan bahwa big data harus dikelola sebagai aset publik strategis untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, aksesibilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban layanan.

Studi ini menemukan bahwa tata kelola big data pemerintah adalah kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan publik terpadu.Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi layanan publik tidak dapat dicapai hanya dengan mengembangkan aplikasi digital atau portal layanan satu atap.Layanan publik terpadu membutuhkan sistem tata kelola yang menghubungkan integrasi data antar lembaga, interoperabilitas sistem, jaminan kualitas data, keamanan data, koordinasi institusi, dan penggunaan data publik secara kolaboratif.Tanpa elemen-elemen ini, layanan digital mungkin tetap terpecah, berulang, dan tidak mampu menyediakan proses administratif yang akurat, cepat, dan berorientasi warga.Temuan juga menunjukkan bahwa integrasi data antar lembaga pemerintah adalah fondasi pengiriman layanan publik yang efektif.Pemerintah daerah perlu menghubungkan data populasi, data lisensi, catatan kesehatan, data pendidikan, basis data bantuan sosial, informasi pajak, data keluhan, dan informasi spasial ke dalam ekosistem layanan bersama.Integrasi ini dapat mengurangi duplikasi catatan, mempercepat verifikasi administratif, meningkatkan akurasi layanan, dan mendukung layanan publik proaktif.Namun, integrasi data harus didukung oleh aturan institusional yang jelas, standar yang berbagi, tata kelola data, manajemen metadata, dan mekanisme pertanggungjawaban.Inovasi utama studi ini terletak pada formulasi model tata kelola big data pemerintah lintas sektor untuk layanan publik terpadu.Model ini terdiri dari enam komponen utama.koordinasi institusi, integrasi data, interoperabilitas sistem, jaminan kualitas data, keamanan data, dan penggunaan layanan kolaboratif.Model ini memperluas studi sebelumnya tentang pemerintahan berbasis data, data pemerintah terbuka, dan layanan publik digital dengan menekankan bahwa efektivitas layanan publik terpadu bergantung pada interoperabilitas teknis dan kolaborasi institusional.Big data diposisikan bukan hanya sebagai sumber daya teknologi, tetapi sebagai aset publik strategis yang harus dikelola secara bertanggung jawab di seluruh sektor.

Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengujian empiris model tata kelola big data yang diusulkan di wilayah pemerintah daerah tertentu untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan layanan publik terpadu. Selain itu, penelitian dapat membandingkan perbedaan kapasitas institusional, infrastruktur digital, kepemimpinan, regulasi, dan budaya organisasi di berbagai pemerintah daerah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tata kelola big data. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pengelolaan data publik, khususnya dalam meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi layanan tanpa mengorbankan privasi warga.

  1. Client Challenge. client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site... doi.org/10.1186/s40537-021-00481-3Client Challenge client challenge javascript disabled browser please enable proceed required part site doi 10 1186 s40537 021 00481 3
  2. GOVERNMENT BIG DATA GOVERNANCE MODEL TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED PUBLIC SERVICES | Jurnal... doi.org/10.69916/jkbti.v4i3.470GOVERNMENT BIG DATA GOVERNANCE MODEL TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF INTEGRATED PUBLIC SERVICES Jurnal doi 10 69916 jkbti v4i3 470
Read online
File size226.98 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

ads-block-test