NINETYJOURNALNINETYJOURNAL

Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi InformasiJurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi

Studi ini bertujuan untuk menganalisis transformasi manajemen pemerintahan berbasis kecerdasan buatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era tata kelola digital. Penelitian ini berfokus pada penggunaan AI dalam penyampaian layanan publik, pengambilan keputusan administratif, dan efisiensi birokrasi, sekaligus mengkaji kebutuhan akan akuntabilitas dan etika publik dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratori-deskriptif dan pembangunan model konseptual. Data dikumpulkan melalui sumber sekunder dan dokumenter, termasuk artikel jurnal peer-review terbaru, dokumen kebijakan, laporan institusional, dan materi regulasi yang berkaitan dengan tata kelola AI, pemerintahan digital, administrasi publik, dan inovasi pelayanan publik. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kunci terkait pemanfaatan AI, kesiapan organisasi, sistem pendukung keputusan, risiko etika, dan mekanisme akuntabilitas. Temuan menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan layanan publik melalui otomatisasi, interaksi cerdas dengan warga, klasifikasi keluhan, verifikasi dokumen, dan penyampaian layanan prediktif. AI juga mendukung efisiensi birokrasi dengan mengurangi tugas administratif yang berulang, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat pemantauan layanan. Kontribusi utama dari studi ini adalah perumusan model manajemen pemerintahan adaptif berbasis AI yang terdiri dari lima dimensi: inovasi layanan berbasis AI, dukungan keputusan berbasis data, desain ulang alur kerja birokrasi, pengawasan manusia, dan tata kelola yang etis-akuntabel. Model ini menekankan bahwa transformasi AI dalam pemerintahan harus didukung oleh kapasitas institusional, prosedur transparan, supervisi manusia, dan orientasi nilai publik.

Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi manajemen pemerintahan berbasis kecerdasan buatan melibatkan pergeseran manajerial yang lebih luas dalam pengorganisasian data, desain alur kerja layanan, dukungan pengambilan keputusan, dan pemeliharaan akuntabilitas, yang secara signifikan meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi.Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan model manajemen pemerintahan adaptif berbasis AI dengan lima dimensi (inovasi layanan, dukungan keputusan berbasis data, desain ulang alur kerja, pengawasan manusia, dan tata kelola etis-akuntabel) yang mengintegrasikan teknologi, kapasitas manusia, aturan institusional, dan nilai-nilai publik.Keberhasilan implementasi AI di sektor publik bergantung pada integrasinya dengan tata kelola institusional, kapasitas organisasi, mekanisme kontrol etis, transparansi, akuntabilitas, perlindungan privasi, dan peran AI sebagai instrumen pendukung bagi pejabat publik, bukan pengganti otoritas administratif.

Untuk memperkaya pemahaman mengenai transformasi manajemen pemerintahan berbasis kecerdasan buatan, beberapa arah penelitian lanjutan yang baru dapat dieksplorasi. Pertama, sangat penting untuk meneliti bagaimana adopsi AI dalam manajemen pemerintahan secara jangka panjang memengaruhi perubahan perilaku warga negara serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya dalam konteks interaksi digital yang semakin otomatis dan personal. Penelitian ini dapat mengkaji dinamika kepercayaan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong atau penghambat penerimaan AI oleh masyarakat, dan menganalisis dampak sosial yang tidak terduga dari penggunaan teknologi ini. Kedua, studi lanjutan dapat mengeksplorasi secara mendalam kebutuhan kompetensi dan program pelatihan yang efektif bagi pejabat publik dari berbagai tingkat dan fungsi. Hal ini krusial untuk memastikan mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola, mengawasi, dan membuat keputusan etis terkait implementasi sistem AI, sehingga mengoptimalkan pengawasan manusia yang merupakan dimensi vital dari model manajemen adaptif yang diusulkan. Ini mencakup identifikasi keterampilan teknis, etika AI, serta kemampuan komunikasi untuk menjelaskan keputusan algoritmik kepada warga. Ketiga, perlu adanya elaborasi analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) dan tingkat pengembalian investasi (return on investment) dari implementasi sistem AI spesifik di berbagai sektor pemerintahan, seperti perizinan atau manajemen bencana. Tujuannya adalah untuk mengukur efisiensi ekonomi dan dampak kuantitatif pada alokasi sumber daya publik, melengkapi pemahaman kualitatif tentang peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberlanjutan dan nilai strategis AI dalam pemerintahan.

  1. Responsible governance of generative AI: conceptualizing GenAI as complex adaptive systems | Policy and... academic.oup.com/policyandsociety/article/44/1/38/7965776Responsible governance of generative AI conceptualizing GenAI as complex adaptive systems Policy and academic oup policyandsociety article 44 1 38 7965776
Read online
File size248.93 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

ads-block-test