PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING

Khazanah : Journal of Islamic StudiesKhazanah : Journal of Islamic Studies

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam legislasi nasional serta mekanisme transformasi nilai-nilai Islam ke dalam produk hukum positif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI tidak memiliki kewenangan legislasi formal dan fatwanya tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, MUI memiliki pengaruh yang kuat sebagai sumber hukum materiil melalui peran normatif, konsultatif, dan legitimatif. Fatwa MUI dapat memperoleh kekuatan hukum mengikat apabila substansinya diadopsi atau dituangkan ke dalam peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang. Penelitian menyimpulkan bahwa MUI merupakan mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional berbasis nilai Islam, tetapi keterlibatannya harus tetap berada dalam kerangka Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, demokrasi, pluralisme, dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam legislasi nasional, khususnya dalam pembentukan produk hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam.Peran tersebut tidak berbentuk kewenangan legislasi formal karena MUI bukan lembaga negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan.Kontribusi MUI diwujudkan melalui penerbitan fatwa, rekomendasi, pertimbangan keagamaan, dan pemberian standar kesesuaian syariah yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga legislatif sebagai sumber hukum materiil.MUI berperan sebagai penyedia legitimasi dan dasar normatif keislaman, sedangkan kewenangan untuk menetapkan serta menegakkan hukum tetap berada pada lembaga negara yang berwenang.Transformasi fatwa MUI menjadi hukum positif berlangsung melalui proses adopsi, harmonisasi, dan formalisasi dalam peraturan perundang-undangan.Pola tersebut terlihat dalam pengaturan perbankan syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan jaminan produk halal.Peran MUI dalam legislasi nasional dapat dikategorikan ke dalam peran normatif, konsultatif, dan legitimatif.Meskipun demikian, pengaruh MUI harus tetap ditempatkan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang demokratis dan plural.

Untuk penelitian lanjutan, dapat diusulkan beberapa ide sebagai berikut: . . 1. Menganalisis lebih mendalam tentang proses adopsi dan harmonisasi fatwa MUI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis nilai Islam. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana substansi fatwa diterjemahkan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, serta bagaimana proses tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional.. . 2. Meneliti peran MUI dalam bidang-bidang legislasi selain perbankan syariah, Surat Berharga Syariah Negara, dan jaminan produk halal. Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana MUI terlibat dalam pembentukan produk hukum di bidang-bidang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, seperti wakaf, zakat, asuransi, pasar modal, dan lainnya. Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana MUI berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan hukum nasional secara lebih luas.. . 3. Mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme pengujian publik terhadap fatwa MUI. Penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menguji alasan, metode, dan dampak sosial dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan demikian, dapat ditemukan cara-cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum berbasis nilai Islam.

  1. KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI... doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA MUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL STUDI IMPLIKASI doi 10 32332 nizham v8i01 2103
Read online
File size334.68 KB
Pages15
DMCAReport

Related /

ads-block-test