TADAYUNTADAYUN
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahTadayun: Jurnal Hukum Ekonomi SyariahPenelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan biaya waktu tunggu pada layanan Delivery Food and Shop oleh platform ojek online Maxim di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pendekatan konseptual untuk mengkaji akad ijarah dalam kerangka hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah). Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengguna, mitra pengemudi, serta staf Maxim, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif saat ini—Rp250 per menit setelah masa tunggu gratis 20 menit—tidak disertai dengan transparansi dan persetujuan awal dari pengguna secara memadai. Hal ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam perspektif syariah dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dalam hukum positif. Meskipun biaya tersebut dibolehkan dalam hukum Islam jika disepakati secara jelas, ketiadaan informasi yang disampaikan sejak awal membuat kontrak menjadi bermasalah. Studi ini merekomendasikan agar Maxim meningkatkan transparansi tarif dan penyampaian informasi dalam aplikasi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.
Studi ini menyimpulkan bahwa biaya waktu tunggu dalam layanan Delivery Food and Shop Maxim di Palu adalah inovasi layanan yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada mitra pengemudi dan mengurangi potensi kerugian selama proses pesanan yang lama.Meskipun bermanfaat bagi pengemudi, banyak pengguna tidak menyadari biaya ini sebelum menyelesaikan transaksi, menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan.Dari perspektif hukum Islam, praktik ini merupakan kontrak ijarah antara pengguna layanan (mustajir) dan mitra pengemudi (mujir).Namun, informasi yang tidak jelas tentang biaya waktu tunggu memperkenalkan gharar (ketidakpastian), yang dapat merusak validitas kontrak.Meskipun KHES Pasal 317 dan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 memungkinkan kompensasi fleksibel jika disepakati dengan jelas, kurangnya pengungkapan sejak awal memicu kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap persyaratan ini.Dalam hukum positif, praktik ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai kontrak elektronik yang sah.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diperlukan peningkatan transparansi informasi, konsistensi layanan, akses kompensasi, dan keadilan.Maxim harus memastikan semua biaya ditampilkan dan dipahami sebelum transaksi selesai.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada tiga aspek utama. Pertama, mengevaluasi efektivitas pendidikan konsumen tentang biaya tambahan dalam layanan digital, khususnya melalui desain antarmuka aplikasi yang lebih intuitif. Kedua, mengkaji kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur biaya tambahan dalam transaksi digital berbasis Islam, termasuk standar transparansi dan persetujuan yang jelas. Ketiga, membandingkan kebijakan biaya waktu tunggu di platform transportasi online lainnya, seperti Gojek atau Grab, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Maxim. Dengan memperdalam pemahaman konsumen dan memperkuat regulasi, diharapkan layanan digital dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum syariah maupun positif.
- Vol. 1 No. 5: Januari 2022 | Jurnal Cakrawala Ilmiah. vol jurnal cakrawala ilmiah doi https v1i5 published... bajangjournal.com/index.php/JCI/issue/view/40Vol 1 No 5 Januari 2022 Jurnal Cakrawala Ilmiah vol jurnal cakrawala ilmiah doi https v1i5 published bajangjournal index php JCI issue view 40
- ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER | Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi... tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/101ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER Tadayun Jurnal Hukum Ekonomi tadayun index php tadayun article view 101
- Ahkam: Jurnal Hukum Islam. biaya transaksi pembayaran sistem paylater maketplace perspektif akad muamalah... doi.org/10.21274/ahkam.2023.11.2.291-318Ahkam Jurnal Hukum Islam biaya transaksi pembayaran sistem paylater maketplace perspektif akad muamalah doi 10 21274 ahkam 2023 11 2 291 318
| File size | 366.64 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
MASOEMUNIVERSITYMASOEMUNIVERSITY Program pengabdian ini memberikan dampak positif pada santri di Rumah Quran Ash-Shalihin bahwa materi terkait makna syukur dapat memberikan pemahaman merekaProgram pengabdian ini memberikan dampak positif pada santri di Rumah Quran Ash-Shalihin bahwa materi terkait makna syukur dapat memberikan pemahaman mereka
GREENPUBGREENPUB pertama, perlindungan hukum preventif berupa adanya peraturan dari Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Kedua, perlindunganpertama, perlindungan hukum preventif berupa adanya peraturan dari Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Kedua, perlindungan
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Analisis sitasi mengindikasikan dominasi karya konseptual sebagai fondasi utama, dengan pergeseran menuju penelitian empiris yang berfokus pada keberlanjutanAnalisis sitasi mengindikasikan dominasi karya konseptual sebagai fondasi utama, dengan pergeseran menuju penelitian empiris yang berfokus pada keberlanjutan
TADAYUNTADAYUN Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi, di mana sumpah jabatan cenderung dipahami sebagai prosedur seremonial,Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik birokrasi, di mana sumpah jabatan cenderung dipahami sebagai prosedur seremonial,
STAIDHTULUNGAGUNGSTAIDHTULUNGAGUNG b) Berlandaskan prinsip bai al-muqayyad bahwa penjual menginformasikan terlebih dahulu, memberikan alasan, dan serah terima dengan rela dan ridha; c) Sesuaib) Berlandaskan prinsip bai al-muqayyad bahwa penjual menginformasikan terlebih dahulu, memberikan alasan, dan serah terima dengan rela dan ridha; c) Sesuai
DOKICTIDOKICTI Analisis dilakukan terhadap regulasi hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, serta literatur hukum Islam dan fiqih siyasah. HasilAnalisis dilakukan terhadap regulasi hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, serta literatur hukum Islam dan fiqih siyasah. Hasil
UntikaUntika Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan adil, jujur, dan transparan. pengawasanKomisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan adil, jujur, dan transparan. pengawasan
STPNSTPN Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, sedangkan teknik analisis menggunakan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikatTeknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, sedangkan teknik analisis menggunakan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat
Useful /
TADAYUNTADAYUN Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk warga setempat, pemilik warung, pemerintah desa, ketua RT, dan petugas parkir, guna mendapatkan informasiWawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk warga setempat, pemilik warung, pemerintah desa, ketua RT, dan petugas parkir, guna mendapatkan informasi
UntikaUntika Pendekatan kritis Adorno terhadap industri budaya relevan untuk memahami risiko komodifikasi seni dihasilkan AI. kebijakan harus menitikberatkan perlindunganPendekatan kritis Adorno terhadap industri budaya relevan untuk memahami risiko komodifikasi seni dihasilkan AI. kebijakan harus menitikberatkan perlindungan
UntikaUntika Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi guru dan murid saling melengkapi dan esensial. keduanya memiliki status subjek hukum yang diatur secara konstitusional.Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi guru dan murid saling melengkapi dan esensial. keduanya memiliki status subjek hukum yang diatur secara konstitusional.
TEKNOKRATTEKNOKRAT Hasil dari kegiatan pengabdian yakni: 1) peningkatan pemahaman guru dalam pembuatan bahan ajar digital khususnya dengan menggunakan flip pdf professional;Hasil dari kegiatan pengabdian yakni: 1) peningkatan pemahaman guru dalam pembuatan bahan ajar digital khususnya dengan menggunakan flip pdf professional;